Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37955

Laju IHSG Dibuka Turun 13,34 Poin Menjadi 5.425,80

Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (18/3) dibuka turun 13,34 poin atau 0,25 persen menjadi 5.425,80, sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak melemah 3,37 poin (0,36 persen) menjadi 941,61.

Pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi sentimen ekternal, di mana The Fed akan melakukan pertemuan untuk membahas arah kebijakan moneter Negeri Paman Sam. Seiring ekonomi AS yang semakin membaik, peluang kenaikan suku bunga pun kian terbuka. Kiwoom Securities dalam risetnya mengatakan, IHSG akan berada di kisaran negatif pada hari ini.
ixed-nya bursa dunia menjelang meeting atau pertemuan The Fed dapat mempengaruhi sentimen. IHSG hanya naik tipis di tengah meningkatnya sentimen jual asing kemarin, yang berpotensi menghambat peluang positif.

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin berada di zona hijau pada akhir sesi. Penguatan ini sejalan dengan adanya beberapa sentimen positif, dimana BI rate masih dipertahankan di level 7,5 persen, terapresiasinya nilai Rupiah, hingga ekspektasi membaiknya perekonomian Indonesia oleh BI.

“Akan tetapi, penguatan tersebut tertahan dengan transaksi asing yang masih mencatatkan net sell. Maraknya sentimen tersebut terlihat tidak serta merta membuat laju IHSG menguat signifikan dan tidak banyak saham-saham big caps yang mengalami kenaikan sehingga kurang mendorong penguatan IHSG,” ujar kepala riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Pada perdagangan Rabu (18/3) IHSG diperkirakan Reza berada pada rentang support 5.420-5.427 dan resisten 5.450-5.478. Menurutnya, potensi penguatan IHSG kembali tertahan dengan masih adanya aksi jual pelaku pasar sehingga dapat memunculkan peluang pembalikan arah. “Diharapkan penguatan dapat berlanjut dan tetap cermati arah pasar serta sentimen yang ada,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemendag: Indonesia Kurang Manfaatkan Perjanjian Dagang Internasional

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyampaikan Indonesia masih belum bisa memanfaatkan hasil perjanjian perdagangan internasional secara maksimal.

“Indonesia selalu bermasalah di transposisi, partner dagang kita sering menganggap kita tidak melakukan transposisi sesuai komitmen,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi di Jakarta, Rabu (18/3).

Bisa dikatakan saat ini Indonesia diboikot oleh sejumlah negara akibat tidak melakukan transposisi sesuai dengan perjanjian, ujarnya ketika ditemui dalam kegiatan rakor perdagangan bebas di Kantor Menko Perekonomian. Bachrul menambahkan, transposisi ialah kegiatan lima tahunan yang diselenggarakan oleh seluruh negara di dunia untuk mencari kesepakatan tarif perdagangan melalui perjanjian bilateral, multilateral, maupun regional.

“Tadi sudah ditekankan oleh menko akibat kita tidak mau ‘engage’ dengan perdagangan bebas internasional ini, maka Indonesia kehilangan pasar dan investasi juga tidak mau masuk,” tuturnya.

Dia mencontohkan pada salah satu kasus, Indonesia merupakan penghasil ikan Tuna terbesar di Asean, tetapi bea masuk di negara Eropa mencapai 22,5 persen. “Tetapi Filipina, Malaysia, Vietnam yang sebagian Tunanya dari perairan kita juga, itu dikenakan bea masuk nol persen. Akibat perbedaan bea masuk itu, persaingan kita dengan mereka sangat besar,” kata Bachrul dengan tegas.

Terkait permasalahan tersebut, Kemendag juga telah menerima arahan dari Menko Perekonomian untuk meninjau ulang dan memetakan kembali setiap perundingan perdagangan Indonesia dengan negara lain, tukasnya. “Kementerian Perdagangan diminta dalam waktu dua bulan sudah menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan perundingan perdagangan ini, karena banyak yang belum selesai,” ujarnya.

Bachrul menambahkan, sudah jelas bahwa pemerintah akan berlaku terbuka pada perdagangan internasional, sesuai dengan perintah dari presiden dan Menko Perekonomian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Dibuka Menguat Tujuh Poin Menjadi Rp 13.173

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pagi ini bergerak menguat sebesar tujuh poin menjadi Rp13.173 dibandingkan posisi sebelumnya di penutupan perdagangan kemarin, Selasa (17/3) yang berakhir naik 0,49% ke Rp13.180 per dolar AS. Demikian berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, Rabu (18/3).

Sementara itu, berdasarkan indikasi kurs TT Bank Mandiri, Rabu (18/3) pukul 09.02, kurs Rupiah terhadap dolar AS berada di posisi kurs jual Rp 13.210 per dolar AS, dan kur beli di level Rp13.145 per dolar AS.

Laju Rupiah kemarin terapresiasi pasca sentimen dari rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan level BI rate 7,5 persen. Selain itu, perkiraan sikap The Fed yang masih dovish memberikan angin segar pada laju Rupiah.

“Di pasar spot global, terjadinya aksi ambil untung terhadap laju Dolar AS turut memberikan sentimen positif bagi Rupiah,” ujar kepala riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Pada Rabu (18/3), Laju Rupiah berada di atas target level resisten 13.230, yakni Rp13.215-13.200 (kurs tengah BI). Menurut Reza, sentimen yang ada cukup mampu membuat Rupiah bergerak positif.

“Kami harapkan penguatan ini dapat berlanjut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Tegaskan Pemerintah Agar Tak Perpanjang Kontrak Freeport

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Gerindra, Hari Purnomo mengingatkan kepada Pemerintah agar tidak mengambil langkah atau kebijakan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia.

Seperti diketahui, Freeport akan menginvestasikan pengembangan tambang bawah tanah (underground) senilai US$15,2 miliar, dan pembangun pabrik smelter sebesar US$2,3 miliar. Untuk itu pihak Freeport membutuhkan kepastian terkait kontraknya yang akan berakhir pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 77 Tahun 2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, perpanjangan kontrak tambang baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir.

“Untuk Freeport kita kembalikan dulu ke negara, jangan dulu pikirkan perpanjangan,” kata Hari saat ditemui di kompleks gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, Pemerintah harus segera menegosiasikan kembali syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. “Kita harus negoisasi ulang segala ketentuan-ketentuan. Bila perlu Freeport itu dinasionalisasi saja. Kembalikan kepada pemilik yang sah, yang asli yaitu Indonesia, Ke depan baru kita bicara lagi kontrak baru atau perpanjangan,” ujar dia.

Hari berharap Pemerintah dapat segera memutuskan untuk tidak memberi perpanjangan kontrak kepada perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu. Dikatakannya, Pemerintah jangan sampai kembali tertipu trik bisnis para investor asing.

“Makanya kita harus putuskan, kalau menurut kami fraksi Gerindra, kembalikan pada negara dulu baru kita bicarakan ke depannya. Kembalikan dulu ke kita. Jangan lagi-lagi dengan alasan perpanjangan untuk kepastian investasi, itu hanya trik-trik bisnis. Kita jangan lagi tertipulah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK Tahan Bupati Lombok Barat

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lombok Barat 2009-2019 Zaini Arony, Selasa (17/3) malam seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat.
“Tersangka ZA (Zaini Arony) ditahan di rumah tahanan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur untuk 20 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (18/3).
Zaini yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 22.00 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Namun dia enggan berkomentar apapun terkait penahanannya tersebut.
Politisi Partai Golkar itu tampak menenteng tas berwarna biru dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan.
Pengacara Zaini, Setiyono mengaku kliennya kaget dengan penahanan tersebut. “Waktu menerima sprin (surat perintah) penahanan ‘shock’. Secara manusiawi kaget. Cuma apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur, saya juga hargai itu kewenangan penyidik.” kata Setiyono.
Setiyono mengaku, dengan adanya penahanan ini kliennya siap kooperatif. “Selama proses pemeriksaan sudah sesuai prosedur. Saya baru hari ini bertemu. Baru tadi sore. Sangat koperatif, tidak ada yang ditutupi.”
Menurut dia, Zaini sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK saat kasus itu masih di tingkat penyelidikan sekitar 10 bulan lalu, sedangkan hari ini adalah hari pertama Zaini diperiksa sebagai tersangka.
KPK menduga Zaini melakukan perbuatan pemerasan terhadap PT Djaja Business Group (DBG) yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupten Lombok Barat.
PT DBG diketahui mengurus izin pembukaan lapangan golf dan Zaini meminta uang sekitar Rp1,5-2 miliar kepada perusahaan tersebut. Zainni bahkan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.
Salah seorang saksi yaitu Darmawan yang menjalani pemeriksaan di Mataram, 16 Januari 2015 lalu mengungkapkan Zaini bahkan meminta uang dan delapan unit mobil serta tanah seluas 3,8 hektar kepada investor.
Darmawan mengaku bahwa Zaini memintanya untuk mencarikan investor terhadap kawasan seluas 700 hektare di Dusun Meang. Dia pun membawa investor yang merencanakan pembangunan sebuah hotel berbintang, berupa resor terpadu berskala internasional dan lapangan golf dengan prioritas membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru.
Namun izin yang seharusnya tiga tahun dibuat menjadi satu tahun dan bila mengajukan izin baru maka investor pun diperas oleh Zaini.
PT DBG, kata Darmawan, baru dapat memenuhi permintaan dua unit mobil dan uang senilai Rp 1 miliar dan tanah seluas 3,8 ha. Masih ada sejumlah barang berharga lain berupa dua jam tangan Rolex dan cincin permata senilai Rp 250 juta.
KPK menetapkan Zaini sebagai tersangka pada 5 Desember 2014 lalu dengan sangkaan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga politisi Partai Golkar tersebut mendapatkan suap sekitar Rp 1,5-2 miliar sebagai hasil pemerasan terkait izin pembukaan lapangan golf.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Krisis di Depan Mata, DPR Yakin Mahasiswa akan Kembali Turun ke Jalan

Jakarta, Aktual.co — Seiring ketidakstabilan mata uang rupiah terhadap USD yang bisa menyebabkan krisis ekonomi, maka bisa dimungkinkan fenomena mahasiswa menggalang aksi perlawanan seperti era 98 baka terwujud.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa kepada Aktual.co, Rabu (18/3).
“Apa yang kita lakukan dulu di 98 ini kan bicara tentang persoalan kesejahteraan dan keadilan, yang hari ini tidak diayomi dengan baik, hukum amburadul, ekonomi sangat tidak jelas, kepentingan nasional juga tidak jelas orientasinya kemana anak bangsa ini dibawa,” jelasnya
Desmond menambahkan orang-orang yang kritis dianggap gagal menjalankan demokrasi prosedural. Ia berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi.
“Semua orang terjebak pada tim sukses akhirnya secara moral orang kritis ini dianggap sebagai bagian yang gagal. Tentunya demokrasi prosesural saat ini adalah bentuk pencitraan politik. Kedepaan tidak akan terjadi lagi,” tutupnya.
Seperti diketahui, Gerakan sosial dan perlawanan terhadap rezim pemerintahan dimungkinkan akan muncul dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Ubedillah Badrun pengamat politik UNJ kepada Aktual.co, Selasa (17/3).
Hal itu ditandai adanya krisis ekonomi sudah berada di depan mata, hingga pekan ini rupiah masih bertengger di angka Rp 13 ribu per USD. Selain itu kenaikkan bahan pokok terus terjadi.
Tak hanya itu, krisis kepercayaan kepada Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi terus disuarakan pihak pegiat anti korupsi.
Sementara beberapa kampus negeri juga sudah melakukan aksi untuk mengkritisi kebijakan Jokowi. Kemarin, mahasiswa kampus negeri yakni Unibraw sudah melakukan aksi untuk melawan kebijakan rezim.

Artikel ini ditulis oleh:

1...37,95437,95537,956...43,527Halaman 37,955 dari 43,527

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya