12 April 2026
Beranda blog Halaman 37955

BPS: Nilai Tukar Petani Banten Februari Turun 0,22 Persen

Jakarta, Aktual.co — Nilai Tukar Petani Banten pada Februari 2015 turun 0,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya dari 105,42 menjadi 105,19. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Syech Suhaimi di Serang, Rabu (18/3), mengatakan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2015 disebabkan laju penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang turun 0,25 persen, lebih cepat daripada laju penurunan pada Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang turun 0,03 persen.

Penurunan NTP Februari 2015 terutama disebabkan oleh turunnya NTP tiga subsektor antara lain: subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 1,02 persen, subsektor Peternakan turun 0,51 persen dan subsektor Hortikultura turun 0,40 persen. Ia mengatakan penurunan NTP tersebut diperlambat dengan naiknya NTP Subsektor Perikanan sebesar 1,48 persen dan Subsektor Tanaman Pangan yang naik 0,20 persen.

Ia juga menjelaskan, It Banten yang turun 0,25 persen yaitu turun dari 122,02 menjadi 121,71. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya It pada tiga subsektor yakni subsektor Hortikultura turun sebesar 0,58 persen, tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 1,01 persen dan It subsektor Peternakan turun 0,56 persen. Sementara It pada dua Subsektor lainnya mengalami kenaikan yakni It subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,25 persen dan It Subsektor Perikanan naik 1,04 persen.

Pada Februari 2015 indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,03 persen. Hal ini terjadi karena Indeks Konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan 0,04 persen dari 117,39 menjadi 117,34, sementara Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen atau naik dari 110,97 menjadi 111,06.

Kenaikan BPPBM ini dikarenakan naiknya lima kelompok yakni kelompok bibit sebesar 1,07 persen, kelompok pupuk, obat-obatan, dan pakan naik 0,15 persen, biaya sewa dan pengeluaran lainnya naik 0,25 persen, kelompok penambahan barang modal 0,36 persen, dan upah buruh tani 0,54 persen. Sementara satu kelompok pada pembentuk indeks BPPBM yaitu kelompok transportasi mengalami penurunan sebesar 2,98 persen. Suhaimi juga menyebutkan pada Februari 2015 terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Banten sebesar -0,04 persen terutama disebabkan oleh turunnya indeks kelompok transportasi dan komunikasi yang turun sebesar -2,92 persen.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Banten Februari 2015 sebesar 109,59 atau mengalami penurunan 0,34 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Dari 33 provinsi di Indonesia, sebanyak 18 provinsi yang NTP-nya berada di atas angka 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai indeks sebesar 106,18 yang diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 105,69 dan Provinsi Banten sebesar 105,19. Sedangkan Nilai Tukar Petani terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 95,67.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Dipimpin Ahok, Banyak Pegawai Ingin Mundur

‎Jakarta, Aktual.co —Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memimpin jajaran Pemprov DKI, ternyata membuat banyak bawahannya tak betah bekerja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika mengakui memang banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI yang meminta mundur di era kepemimpinan Ahok. “Yang mau mundur itu banyak makanya kita beri pembinaan,” kata dia, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3). 
Enggan mengungkap secara detail siapa saja PNS yang mau mundur, Agus hanya ‘membocorkan’ alasan para pegawai itu ingin hengkang. “(Pejabat eselon) IV seperti Kepala Seksi Sekolah, mereka ingin mundur karena kaget dan merasa enggak cocok,” ujar Agus.
Meski mengajukan permohonan pengunduran diri, mereka tak begitu saja bisa mundur. Sesuai peraturan, ujar Agus, mereka harus menunggu evaluasi tiga bulanan sebagai landasan melakukan pemutusan kontrak kerja.
“Sepanjang April kita evaluasi. Absensinya bagaimana, atau kalau kinerja belum jalan ya bisa. Lagi pula APBD 2015 kan juga belum disahkan,” ‎ucap dia.
Di awal tahun ini, Ahok telah lantik 6.511 PNS di semua tingkat jabatan. Mereka-mereka itu merupakan yang lolos seleksi penerimaan CPNS di November 2014.
Lalu menyusul dilantik lagi 701 PNS untuk mengisi kekosongan jabatan sebanyak 1.835 dari 8.011 struktur jabatan hasil seleksi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Atau total ada sekitar 7200 pegawai di DKI di kepemimpinan Ahok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jalur Khusus Sepeda Motor

Petugas kepolisian melakukan sosialisasi penggunaan jalur khusus dan menyalakan lampu bagi pengguna sepeda motor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (18/3). Uji coba kebijakan yang diberlakukan dari pukul 06.00 hingga 10.00 dari sepanjang jalan di depan Kantor Pajak hingga Polda Metro Jaya itu bertujuan untuk mengurai kemacetan. ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

Pengamat Sebut Banyak Spekulan di Pasar Modal Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr Joubert Maramis mengatakan spekulan di pasar modal Indonesia masih cukup banyak sehingga mempengaruhi kondisi bursa jangka pendek.

“Memang pasar modal khususnya di Indonesia, spekulan masih relatif signifikan dan mempengaruhi kondisi bursa jangka pendek,” kata Joubert,di Manado, Rabu (18/3).

Joubert mengatakan namun jika kondisi emiten pada umumnya kuat atau kinerja keuangannya tinggi maka spekulan ataupun capital fly hanya akan sedikit karena investasi pasar modal berdasarkan aspek rasional atas trade off risk and return,” katanya.

Dia mengatakan investor berbeda dengan spekulan. Investor cenderung menginvestasikan uangnya dalam saham, obligasi dan derivatif dalam jangka panjang dan jumlah yang relatif besar sehingga benefitnya jangka panjang. Sedangkan spekulan, katanya, kebalikannya yaitu jangka pendek, profit taking dan relatif tidak besar per institusi atau perorang dibanding investor.

Dia menjelaskan return di pasar saham khususnya saham kan ada dua yaitu capital gain dan deviden, kalau obligasi ada coupon rate, capital gain dan maturity price. Spekulan akan menjual menjual portofolio investasinya jika dianggap margin keuntungannya sudah melebihi dari return yang diharapkan sedangkan investor akan jual portofolionya jika emiten berkinerja jelek.

Kalau suku bunga di Amerika Serikat (AS) naik namun return yang ditawarkan lebih baik di pasar modal Indonesia lebih tinggi untuk tingkat resiko yang sama maka tidak logis dana kembali atau ditanamkan di USA. “Memang saat ini psikologi pasar lagi menurun, kurs yang melemah, kecendrungan teejadinya inflasi dan tidak stabilnya kondisi politik membuat tingkat resiko di pasar modal Indonesia secara psikologis meningkat.

Jika peningkatkan resiko ini tidak diimbangi oleh peningkatan return, katanya, maka logis kalau dana keluar dari Indonesia, karena investor takut rugi. Portofolio investasi di pasar modal itu tergantung tingkat risk and return serta preferensi atau perilaku atas risk dan return investor.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Jokowi Hadiri Panen Raya di Indramayu Pagi Ini

Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri panen raya di Desa Gedogan Gabus, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (18/3) pagi.

Berdasarkan jadwal yang diterima Aktual.co, Rabu (18/3), Presiden pada pukul 09.00 WIB menghadiri panen raya Kelompok Tani Sri Werdari di Desa Gedogan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan.

Presiden Joko Widodo berangkat dari Lanud Halim Perdana Kusuma Pukul 07.40 WIB dengan menggunakan helikopter.

Usai melakukan kerja di Indramayu, Presiden diperkirakan langsung kembali ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan jadwal yang dirilis Biro Pers Istana, Presiden menerima audensi pada pukul 14.00 WIB, audensi pukul 15.00 WIB, audensi pukul 16.00 WIB, dan memimpin rapat terbatas pada pukul 16.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Angket Harus Terus Jalan Sampai Pemakzulan Ahok

Jakarta, Aktual.co —Ahli hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat peran legislatif dalam pembahasan anggaran sangat penting, untuk mengimbangi eksekutif agar tidak berubah jadi otoriter. Biar bagaimanapun, pengawasan dari legislatif harus tetap ada dalam konsep negara demokrasi.
Dalam konteks kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, Margarito dibuat heran dengan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyerahkan draf APBD yang bukan hasil kesepakatan dengan dewan ke Kemendagri.
Ditegaskan dia, sikap Ahok tersebut adalah jelas salah, lantaran mengacuhkan bentuk pengawasan dari dewan dan bertindak seenaknya sendiri dalam pengajuan anggaran.
“Pemprov DKI harus didudukkan sebagai dinyatakan bersalah, karena pakai APBD yang bukan disepakati bersama. Sehingga bagi saya, pansus angket DPRD harus terus bergulir untuk mengusut ini agar bisa berujung pada pemakzulan (Ahok),” ucap dia, saat berbicara di seminar di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Selasa (17/3).
Margarito juga berpendapat Ahok telah mengeluarkan pernyataan menyesatkan, saat menyebut usulan anggaran dari DPRD DKI dengan istilah ‘dana siluman’. Padahal, kata dia, jika ada sebuah anggaran ‘nyelonong’ masuk draf APBD di luar yang sudah disepakati Pemprov-DPRD DKI, maka yang harus disalahkan adalah Pemprov DKI. “Karena dia (eksekutif) pengguna anggaran,” ujar Margarito, 
DPRD, sambung dia, juga punya hak untuk mengusulkan anggaran yang disebut dengan istilah hak budgeting yang dilindungi Undang-Undang. “Jelas itu sah jika DPRD ikut mengusulkan anggaran, dilindungi UU seperti UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain