11 April 2026
Beranda blog Halaman 37966

Islah PPP Akan Cepat Jika Ada Sosok Pengayom

Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan islah PPP akan cepat terealisasi jika ada sosok yang mengayomi kedua kubu. 
Ia menilai tokoh yang dihormati di partai berlambang ka’bah tersebut harus mampu mempercepat islah.
“Tergantung dari tokoh yang muncul di PPP, ada yang bisa mengayomi ngga di dua kubu ini. Kalau Hamzah Haz turun atau tokoh lain yang dihormati, islah lebih cepat terjadi,” ujar Emrus, saat dihubungi, Selasa (17/3).
Emrus mengimbau agar kedua kubu bisa melebur tanpa mengedepankan ego kelompok dan tidak mengadakan munas ulang.
“Jangan kongres-kongres lagi kayak Golkar. Kalau islah terjadi, mau, ngga mau, ada politik akomodasi kiri kanan,” katanya
Menurutnya, setelah islah kubu manapun yang memimpin harus melebur untuk kesinambungan PPP. Jika tidak, maka dimungkinkan terjadi munas ulang, bahkan pecah kubu hingga bentuk partai baru.

Artikel ini ditulis oleh:

KPU-Kemendagri Bahas Daftar Pemilih Pilkada Serentak

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa, menggelar rapat koordinasi terkait rencana penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada Desember mendatang.
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
“Yang sudah disepakati adalah penyerahan DAK2 pada 12 April dan DP4-nya 3 Juni. Nanti yang menyerahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) kepada Ketua KPU (Husni Kamil Manik),” kata Irman usai rapat di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut Irman, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun DAK2 ialah data penduduk di daerah otonom baru (DOB) karena sebagian besar masih banyak bergabung dengan daerah induknya.
“Sebelum menjadi DOB, daerah tersebut di ‘database’ kami masih bergabung dengan induknya. Jadi ini perlu dipisahkan dan dicermati lagi supaya jangan sampai terbawa ke daerah lain,” jelas Irman.
Berdasarkan data Kemendagri dan KPU, sebanyak 15 DOB tercatat akan mengikuti pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Evaluasi Anggaran Tunggu APBD Versi Eksekutif

Jakarta, Aktual.co — Rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejatinya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hari ini akhirnya ditunda karena masih menunggu versi yang disusun oleh pihak eksekutif.

“Tadi pagi saya mulai membuka rapat evaluasi anggaran APBD. Dalam Masalah pembahasan, ini yang kita terima adalah dari APBD yang dari Kemendagri, tetapi pada saat saya tanyakan kepada eksekutif pada tim TAPD ternyata tidak siap dengan APBD yang diserahkan oleh eksekuif ke Kemendagri,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (17/3).

Politisi PDIP tersebut mengatakan rapat Badan Anggaran (Banggar) tersebut akan dimulai lagi esok hari dengan catatan setelah anggota dewan menerima salinan APBD versi Pemda DKI Jakarta.

“Besok mungkin kita mulai lagi setelah kita menerima APBD versi pemda DKI yang di serahkan ke Kemendagri (berupa hard copy) karna kita mau bahas gimana?,” ujar Prasetyo.

Ia juga menambahkan jika melihat hasil evaluasi oleh Kemendagri banyak sekali pelarangannya sehingga Prasetyo ingin menyelidiki apa permasalahan sebenarnya maka harus dilakukan persamaan terlebih dahulu.

“Kita harus samakan kalau saya melihat dari surat yang diserahkan Kemendagri kepada kita, ini banyak sekali permasalahan yang dilarang, nah saya mau tau juga kan ini sudah berkembang, apakah APBD ini penghambatannya ada di DPRD atau dana siluman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pengguna anggaran adalah Gubernur sedangkan DPRD hanya mengawasi apa yang diamanatkan undang-undang. “Artinya apa, saya sebagai Ketua DPRD ingin membuka secara transparan pada masyarakat Jakarta tentang dana yang dipegang eksekutif itu yang ingin kita bahas,” katanya.

Terkait dengan apakah kemungkinan pembahasan Banggar untuk membahas APBD hasil evaluasi Kemendagri akan menemui jalan buntu dia yakin akan bisa dirampungkan namun tidak memberikan kapan pastinya akan selesai.

“Kita bismillah APBD 2015 DKI jakarta akan terlaksana. Sementara ikut jadwal dulu saja,” ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara dalam agenda rapat Banggar hari ini dan esok hari akan dilakukan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri dengan nomor surat 903/681 tahun 2015 yang ternyata banyak yang dilarang untuk dianggarkan oleh kementerian.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ian ‘Radja’: Geram dengan Pelaku Begal Hak Cipta Musisi

Jakarta, Aktual.co — Usai melaporkan pelaku ‘begal’ hak cipta terhadap sejumlah musisi. Motor grup band Radja, Ian Kasela pun lega mengungkapkan kekecewaannya.

Bahkan, Ian sebagai pelaku seni. Ia sendiri sangat menyayangkan kejadian tersebut, bila sebenarnya apa yang telah dilakukan beberapa oknum pihak rumah karoeke tersebut merupakan bentuk kejahatan yang tak bisa dibiarkan.

“Saya bertindak sebagai pencipta lagu. Perlu dipahami, bahwa karaoke harus memiliki izin dari pihak pencipta lagu atau pun produser,” kata Ian Kasela, di Bareskrim Mabes Polri, kawasan Kebayoran, Jakarta, Selasa (17/3).

Sementara itu, gitaris Radja, Moldy yang juga rekan Ian Kasela menilai, permasalahan hak cipta ini bukan lah menuntut ganti rugi materi. Menurutnya, ada masalah keadilan yang harus ditegakkan.

“Kalau rugi sudah pasti, tapi saya ingin bicara keadilan. Sebagai musisi kami yakin aparat pasti tidak membela pembajak, ” katanya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Menlu: Indonesia Ingin Kerjasama Selatan-selatan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, dalam pidato pembukaan Forum Kerjasama Selatan-Selatan 2015, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perannya dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menekankan perlunya Indonesia meningkatkan perannya dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (tiga pihak),” kata Menlu Retno di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut dia, terkait upaya peningkatan peran itu, Pemerintah Indonesia akan memperkuat Tim Koordinasi Nasional untuk kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular serta membuat kebijakan satu pintu (one gate policy).
“Kita akan membentuk satu badan khusus Indonesia untuk berperan dalam kerja sama selatan-selatan dan triangular dengan visi ‘Kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan’,” ujar dia.
Selanjutnya, Indonesia terus meningkatkan peran dalam kerja sama Selatan-Selatan melalui program pembangunan kapasitas.
Program-program pembangunan kapasitas dalam kerangka kerja sama tersebut, menurut Retno, haruslah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dari masing-masing negara.
“Dalam melakukan pembangunan kapasitas, kepemilikan dan kepemimpinan nasional akan tetap dijamin,” kata dia.
Dia juga menyebutkan bahwa dari 1999 hingga 2015 Indonesia telah memiliki sekitar 32 mitra pembangunan dalam skema Kerja sama triangular (tiga pihak) dan mengadakan sekitar 400 program pelatihan dengan 4.400 peserta dari negara-negara berkembang di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin.
Program pembangunan kapasitas yang diberikan Pemerintah Indonesia selama ini berfokus pada bidang UKM, kesehatan, perikanan, pertanian, manajemen risiko bencana, dan pelatihan untuk penegakan hukum.
Menlu Retno menekankan pentingnya kerja sama selatan-selatan sebagai suatu kerja sama internasional yang berkontribusi aktif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global.
Dia mengungkapkan, selama 10 tahun terakhir, nilai perdagangan diantara negara-negara yang terlibat dalam kerja sama Selatan-Selatan jauh lebih besar daripada nilai perdagangan kerja sama Utara-Selatan.
“Demikian juga dengan nilai investasi asing langsung dari kerja sama Selatan-Selatan yang lebih besar dari kerja sama Utara-Selatan. Kinerja yang sangat baik ditunjukkan oleh banyak negara berkembang,” ungkap dia.
Retno menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada kemitraan swasta dan publik di antara negara-negara maju di Asia-Pasifik hanya mencapai 5,6 juta dolar AS, sedangkan angka di antara negara-negara berkembang mencapai 38 juta dolar AS.
Selain itu, kata dia, pada 2014 Sekretaris Jenderal PBB mengindikasikan bahwa nilai kerja sama Selatan-Selatan diperkirakan antara 16,1 juta hingga 19 miliar dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

RDG Putuskan BI Rate Maret 2015 Tetap di 7,5 Persen

Jakarta, Aktual.co — Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) hari ini memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 7,5 persen. Dengan suku bunga deposit facility 5,5 persen dan lending facility 8 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan upaya mencapai sasaran inflasi 4±1 persen pada 2015-2016. Serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat kisaran 2,5-3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“BI juga memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, bauran kebijakan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi  ditengah ketidakpastian pasar global,” ujar Tirta di gedung BI Jakarta, Selasa (17/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, BI terus memperkuat komitmen dalam kebijakan moneter dan makroprudensial, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit tansaksi berjalan.

“BI juga mendukung langkah-langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural dalam rangka memperkuat neraca pembayaran,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain