Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tidak mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati.
“Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (5/3).
Kalla menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran tahanan dengan Australia.
“Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata JK.
Dijelaskan, kedatangan Duta Besar Uni-Eropa untuk Indonesia dan ASEAN Olof Skoog ke Kantor Wapres bukan untuk membahas isu hukuman mati.
“Ndak, ndak ada. Itu bicara sedikit saja. Kita tahu posisi mereka dan dia tahu posisi kita. Tapi bukan itu, dia (Dubes UE) ingin berpamitan.”
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarkan Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati “Bali Nine”, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran tahanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komedian Mandra Naih atau biasa disapa Mandra akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi siap siar LPP TVRI pada Jumat (6/3).
“Besok Haji Mandra akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai tersangka,” kata kuasa hukumnya Sonny Sudarsono di Bareskrim Polri, Kamis (5/3).
Menurut rencana, Mandra akan diperiksa oleh Kejagung pada pukul 09.00 WIB.
Sonny menjelaskan Mandra akan menyampaikan perihal bukti rekening koran PT Viandra yang menunjukkan adanya dana yang hanya ‘numpang lewat’ atau dana masuk lalu keluar lagi.
Ia juga menerangkan, Mandra akan memberikan kejelasan mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama dirinya seperti yang diungkapkan ke penyidik Bareskrim Polri.
Mandra melaporkan dua orang broker dengan inisial G dan I ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan pemalsuan tanda tangan atas dirinya.
Mandra yang juga merupakan Direktur PT Viandra Production itu sampai saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi siap siar LPP TVRI tahun 2012 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Diketahui bahwa perusahaan milik Mandra itu sebagai pemenang tender pada salah satu program di televisi nasional tersebut.
Dalam pelaksanaan paket pekerjaan pada PT Viandra Production dan PT Media Arts Image, telah terjadi dugaan proses lelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku dan terjadi pula penggelembungan anggaran.
Selain Mandra, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Dua tersangka lainnya, Iwan Chermawan sebagai Direktur Utama PT Media Arts Image dan Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Yulkasmir.
Mandra diancam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, Mandra pernah diperiksa Kejagung pada 11 November 2014 dengan status sebagai saksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby