Jakarta, Aktual.co — Faktor konflik internal adalah salah pemicu runtuhnya rezim setelah adanya permasalahan ekonomi, salah satu indikasinya yakni lemahnya soliditas kabinet.
Demikian disampaikan Ubedilah Badrun Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kepada Aktual.co, Senin (16/3). 
“Jokowi sudah menaruh rasa ketidakpercayaan terhadap para menterinya. Contoh misal Jokowi sampai lakukan operasi dan cek kondisi lapangan dengan sendiri terkait harga beras, hal itu menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap menterinya,” paparnya.
Selain itu, lemahnya koordinasi antar kementerian dan penguasa menyebabkan suatu ketidakpercayaan itu akan menjadikan instabilitas politik.
Sementara itu, Menteri-menteri juga melakukan pembangkangan dikarenakan belum jelasnya arahan dan visi-misi dari presiden sendiri. “Jadi problemnya juga sangat komplek kalau kondisi ini sengaja dibiarkan,” tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi di saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor kemarin mengatakan para menteri yang tidak melaporkan perkembangan harga-harga dipasar kepada beliau.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri terus menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen dalam penyelenggaraan Munas partai Golkar kubu Agung Laksono Cs di Ancol. Atas adanya dugaan tersebut, kubu Aburizal Bakrie alias Ical telah melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, pada Rabu, (11/3) lalu.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, tim khusus dari Bareskrim tengah mendalami penyelidikan terkait dugaan adanya dokumen bermasalah di Munas Ancol yang memenangkan Agung Laksono sebagai ketua umum.
“Kami sudah melakukan penyelidikan sejauh ini, masih dalam proses pengembangan,” jelas Rikwanto dikantornya, Jakarta Selatan, Senin (16/3).
Dia menambahkan, pihaknya sedang meminta dokumen yang diduga dipalsukan, karena sangat sensitif dan berkaitan dengan rekomendasi mandat menghadiri Munas Ancol.
“Apakah ini hasil rekomendasi mandat, kembali juga ke Golkar yang mana yang dimaksudnya dan yang ada seperti apa. Benar atau salah,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, menyatakan ada 133 surat mandat yang bermasalah. Perbandingan surat mandat yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Munas Bali dan Munas Ancol pun sangat jelas siapa yang terlegitimate dan siapa yang minus.
Menurutnya, pelaksanaan Munas Bali diperkuat oleh surat mandat 34 unsur DPD Propinsi dan 512 surat mandat dari unsur DPD Kabupaten/Kota. Sedangkan, Munas Ancol hanya didukung 16 surat mandat dari unsur DPD Propinsi dan 260 surat mandat dari unsur Kabupaten/Kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby