Jakarta, Aktual.co — Pekerjaan yang Anda kerjakan sehari-hari, berpengaruh besar terhadap kesehatan mental seseorang, baik itu positif atau negatif. Dr. Gorav Gupta, Psikiater dan Direktur Tulasi Kesehatan mengatakan bahwa, “Pengangguran atau kehilangan pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan mental buruk, tetapi berada di pekerjaan yang salah atau bekerja di lingkungan yang tidak sehat juga mempengaruhi kesehatan mental yang sama.”

Dr Gupta kembali menjelaskan bagaimana pekerjaan seseorang memainkan peran penting dalam kesehatan mental mereka dan memberikan beberapa tips tentang bagaimana mengelola stres yang berhubungan dengan pekerjaan.

Tekanan kerja yang berlebihan bisa mengganggu produktivitas, keyakinan dan perilaku Anda. Stres yang berhubungan dengan pekerjaan, bahkan dapat menyebabkan penyakit mental, yang meliputi depresi serta kecemasan.

Ini adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap stres, diantaranya:
1. Jam kerja yang panjang
2. Kemacetan yang parah
3. Gaji kurang
4. Suasana yang tidak nyaman
5. Kurangnya otonomi
6. Kehidupan yang monoton
7. Kurangnya apresiasi oleh atasan.
8. Tidak ada jaminan pekerjaan atau kemungkinan pertumbuhan di masa depan.

Berikut adalah beberapa saran untuk membantu Anda mengalahkan stres yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, seperti:
1. Menjaga gaya hidup sehat, seperti olahraga, diet bergizi dan cukup tidur. Hindari zat adiktif.
2. Prioritaskan tugas-tugas Anda, membuat jadwal yang seimbang dan istirahat yang teratur.
3. Buat suasana kerja yang kondusif. Berkomunikasi dengan rekan Anda dan menyelesaikan konflik secara positif, demikian lapor laman Healthmeup, Kamis (5/3)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo akan menitikberatkan pada kombinasi antara pencegahan dan penindakan korupsi.
“Dalam strategi pemberantasan korupsi, harus ada kombinasi antara pencegahan dengan penindakan. Justru keberhasilan pemberantasan korupsi terletak pada sistem untuk akuntable dan transparansi setiap pembelanjaan pemerintah melalui APBN dan APBD bisa dilakukan dengan baik,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Presiden Jakarta, Kamis (5/3).
Seskab mengatakan dalam Inpres yang saat ini tengah dalam proses finalisasi tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait langkah yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi sekaligus memperkuat penindakan.
“Ada instruksi detail presiden kepada kementerian lembaga satu per satu. Apa saja yang harus dilakukan untuk perkuat rezim pemberantasan korupsi untuk pencegahan dan penindakan itu,” kata Andi.
Ketika ditanya perbedaan dengan Instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi pada masa Presiden Yudhoyono, Andi menyebut ada penekanan khusus untuk beberapa hal, namun hal itu akan diketahui publik setelah Inpres selesai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal Sarpin Rizaldi telah memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG). Dalam putusannya, Sarpin mengatakan penetapan tersangka termasuk obyek praperadilan. 
Namun demikian, hal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 77-83 dan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga Komisi Yudisial menggelar rapat panel untuk memeriksa hakim Sarpin atas putusannya yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan. 
Mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Chaeruddin Ismail menilai putusan hakim praperadilan Sarpin Rizaldi terkait gugatan Komjen BG sudah tepat. Sarpin, sambung dia, telah memiliki pertimbangan obyektif saat memutuskan praperadilan BG.
Apalagi, kata dia, Sarpin sebagai hakim memikul tanggungjawab besar dan tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan putusan.
“Di dunia ini yang menentukan keadilan adalah hakim. Teserah hakim itu berengsek atau tidak, tapi ancamannya adalah neraka terbawah,” kata Chaeruddin dalam sebuah diskusi di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (5/3).
Dia pun berpendapat, jika publik tak mempercayai putusan yang diambil Hakim Sarpin maka sebaiknya selesaikan dengan mengasah ‘golok’.
“Kita tidak percaya hakim, kita harus ngasah golok, setiap sengketa diselesaikan dengan golok.” Menurut dia, ada hal yang perlu dikritisi langkah KPK menjadikan Komjen BG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Apalagi, KPK hanya mengandalkan dua alat bukti yang belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. 
“Kalau bermain hukum, lapangannya di pengadilan. Dua alat bukti dan keyakinan hakim, itu ranahnya pengadilan.”
KPK sebelumnya menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Hakim Sarpin menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah secara hukum. KPK dianggapnya tidak berwenang mengusut kasus tersebut. 
Hal tersebut pun berujung pelimpahan kasus Budi ke kejaksaan. Para mantan pimpinan KPK meminta KPK melakukan upaya peninjauan kembali. Namun hal tersebut tak bisa dilakukan oleh KPK. Pasalnya PK bisa diajukan bagi terpidana dan ahli waris.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu