Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Kotan menilai, lahirnya undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengebiri hak politik pegawai negeri sipil (PNS).
Hal ini terkait UU ASN yang melarang PNS untuk berpolitik.
“Undang-undang ASN itu mengebiri hak politik PNS, dan itu melanggar pasal 27 ayat 1 UUD 1945,” kata Jhon Kotan, di Kupang, Kamis (5/3).
Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 119 menyatakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Kemudian pada Pasal 123 ayat (3), dinyatakan, pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota wajib, menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
“Artinya, semua PNS tanpa kecuali, baik yang golongan I, II, III atau IV harus mundur saat mencalonkan diri maju di pilkada,” ucap Jhon Kotan.
UU ASN khususnya pada pasal 119 dan 123 ayat 3 sama sekali bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945.
Dalam pasal 27 UUD 1945 pasal 1 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal ini telah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara, termasuk PNS sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang PNS berpolitik.
“UU ASN ini adalah bentuk penindasan negara terhadap pegawai negeri sipil.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai Presiden Jokowi tidak berfikir panjang dengan mengeluarkan Pepres No 26 Tahun 2015 tentang kewenangan Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut dia, perpres ini dapat merusak tatanan ketatanegaraan, khususnya pada tingkat lembaga kepresidenan.
“Jadi presiden harus mengkaji ulang itu, kemudian duduk dengan semua, khususnya orang yang memang selama ini dikenal sebagai penyambung lidah presiden dalam artian Mensesneg atau Seskab dan perlu menjelaskan kepada publik,” ucap Yandri, ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (5/3).
“Saya khawatir kewenangan ini merupakan deal khusus antar Luhut Panjaitan dengan Jokowi. Menurut saya itu perlu diantisipasi, dan komisi II akan mempertanyakan itu nanti dalam raker nanti,” tambahnya.
Dirinya mengamini bahwa langkah Presiden Jokowi dengan memperluas kewenangan Kepala Staf Kepresidenan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lain, lantaran tidak melakukan kajian ilmiah yang mendalam.
“Presiden seharusnya perlu penasihat hukum dan juru bicara yang bagus, sehingga segala sesuatu yang menyangkut permasalahan tidak berbentur dengan dirinya langsung.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang