Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38002

Lulung: Ahok Ketahuan Larang SKPD Gunakan Draf APBD Hasil Paripurna

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata sengaja memerintahkan bawahannya, yakni para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak memasukkan hasil pembahasan APBD DKI 2015 dengan DPRD DKI. 
Temuan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Lulung), usai rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ahok ternyata meminta agar SKPD tidak menginput hasil pembahasan dewan dan pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat dengan komisi yang ditetapkan di paripurna,” kata Lulung di Kemendagri, Kamis (5/3).
Sambung Lulung, apa yang dilakukan Ahok kepada bawahannya itu jelas menunjukkan adanya pelanggaran Undang-Undang. Karena menyusun APBD tanpa melibatkan legislatif.
“Hari ini terlihat jelas bahwa UPS itu memang tidak diinput karena di bawah ancaman (Ahok). Hasil pembahasan dewan sama eksekutif diintervensi Ahok. Tadi tuh ditemuin Ahok instruksikan ‘jangan diinput’, UU dilanggar itu,” ujar politisi PPP itu.
Dengan sikap Ahok yang seperti itu, ujar Lulung, berarti draf APBD yang diserahkan Pemprov DKI ke Kemendagri tidak bisa dibenarkan.
Diketahui, upaya mediasi yang dilakukan Kemendagri hari ini untuk meredam kisruh antara Pemprov-DPRD DKI terkait RAPBD DKI 2015, justru berakhir kisruh.
Meski rapat digelar tertutup, namun awak media di luar ruang mediasi bisa mendengar sayup-sayup teriakan di dalam. Menandakan panasnya pertemuan. Benar saja, sekitar pukul 11.20Wib, pintu ruangan terbuka dan para anggota DPRD berhamburan keluar. Anehnya, saat dilongok ke dalam ruang, Ahok, Wagub Djarot, Sekda Saefullah raib.

Artikel ini ditulis oleh:

Bentuk Kepengurusan, Zulkifli Mengaku Tak Rombak Fraksi di DPR

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak merombak struktur fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat.
“Enggak ada perubahan-perubahan. Akan tetap tidak akan ada pergeseran apapun,” kata Zulkifli, di Komplek Parlemen, Kamis (5/3).
Pihaknya akan mengadakan rapat formatur kepengurusan baru DPP Partai PAN periode 2015-2020. Namun, tak disebutkan dimana rapat dilaksanakan.
“Malam nanti baru rapat, mudah-mudahan besok bisa disampaikan,” kata dia.
Pihaknya akan melakukan konsolidasi internal terkait persiapan pilkada serentak.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pertamina Gelar Operasi Pasar Elpiji di 74 Titik

Jakarta, Aktual.co —  PT Pertamina (Persero) menggelontorkan 37.700 tabung elpiji subsidi tiga kg dalam operasi pasar serentak di 74 titik untuk menjamin ketersediaan bahan bakar tersebut bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

“Hari ini, kami gelar operasi pasar secara serentak di 74 titik untuk memastikan stok elpiji tiga kg aman memenuhi permintaan masyarakat,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut dia, pihaknya akan terus memonitor kondisi riil di masyarakat, sehingga pengguna elpiji tiga kg bisa memperolehnya dengan mudah dan harga normal. Ia mengatakan, operasi pasar di 74 titik itu mencakup 21 kabupaten dan kota di Sumatera dan Jawa.

Pasokan 37.700 tabung elpiji 3 kg yang setara dengan 113,1 metrik ton, lanjutnya, disalurkan sebanyak 2.320 tabung di Binjai, Sumatera Utara dan 8.960 tabung di Jabodetabek. Sedangkan, 23.520 tabung lainnya untuk Jawa Barat yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, serta 2.900 tabung di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Ali menjelaskan operasi pasar secara serentak merupakan kelanjutan sebelumnya yang digelar di beberapa wilayah Jawa bagian barat. Namun, berdasarkan evaluasi hasil penyaluran operasi pasar yang telah dilakukan tersebut, realisasi pembelian elpiji tiga kg ternyata rendah.

“Rata-rata hanya sekitar 10 persen tabung terserap. Kesimpulan kami, pasokan sudah cukup, sehingga isu kelangkaan adalah aksi para spekulan yang ingin ambil untung dengan menaikkan harga,” kata Ali.

Dugaan tersebut, tambahnya, mengingat sifat komoditas elpiji berbeda dibandingkan beras atau minyak goreng. Jika ada operasi pasar minyak goreng atau beras, maka biasanya tingkat penyerapan masyarakat masih tetap tinggi, karena keduanya bisa disimpan. “Sedangkan elpiji, jika belum habis, maka masyarakat tidak akan bisa membeli karena tidak ada tabung yang dapat ditukarkan,” ujarnya.

Selain operasi pasar, menurut Ali, Pertamina juga telah menggelontorkan elpiji tiga kg ke SPBU. Elpiji tiga kg yang dikhususkan untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro tersebut dijual di SPBU dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Ia juga meminta masyarakat yang mengalami kekurangan elpiji, agar melaporkannya kepada Pertamina melalui kontak 500000 (GSM: 021-500000) atau pesan singkat ke 0815-9-500000.

“Sementara itu, jika masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait penimbunan ataupun penyimpangan lain yang melanggar hukum, bisa juga langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Meski Sohib, Pras Kesal Ahok Sebut DPRD Penipu

Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kritik gaya komunikasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggapnya berlebihan.
“Saya sebagai temannya Ahok dibilang oknum ya ngga setuju juga. Dia bilang DPRD penipu saya ngga suka, saya sepakat APBD 2015 harus dibela,” kata Pras, yang ditemui sebelum ikut mediasi Pemprov-DPRD DKI di gedung Kementerian Dalam Negeri pagi tadi, Kamis (5/3).
Sebagai teman, Pras mengingatkan Ahok agar lebih menjaga tutur serta gaya bahasanya, mengingat dia adalah pemimpin. “Saya suka dengan Ahok, tapi saya ngga suka kalau dia memfitnah. Dia itu pimpinan Jakarta,” ucap Pras.
Mengenai sudah digulirkannya proses hukum oleh Ahok mengenai tudingan anggaran ‘siluman’, Pras mengaku tak masalah. Dia menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan. “Siapapun yang salah harus dihukum. Kalau DPRD salah ya tangkap, kalau SKPD salah ya tangkap,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Puluhan Pekerja Tewas dalam Ledakan Tambang di Ukraina Timur

Semarang, Aktual.co — Sebanyak 33 orang pekerja tambang batu bara tewas akibat ledakan kecelakaan kerja di Ukraina Timur, Rabu (5/3) kemarin.

Berdasarkan informasi awal kantor berita resmi Donestik, bahwa mayat ditemukan dalam kondisi luka bakar dalam ledakan tambang di Zasyadko yang disebabkan oleh gas metana.

“Ini terjadi bukan karena penembakan,” kata seorang pejabat layanan darurat kepada kantor berita resmi Republik Rakyat Donetsk yang sudah memproklamasikan menjadi negara merdeka.

Seperti dilansir laman berita CNN, ledakan itu terjadi tepat sebelum pukul 06:00 waktu setempat. Saat itu, ada 230 orang yang berada di lokasi penambangan tambang. Dari jumlah tersebut, 157 berhasil dievakuasi lebih awal setelah ledakan terjadi, dan termasuk 14 luka-luka dan satu orang tewas,

“Lima belas tim penyelamat bekerja di tempat kejadian,” katanya.

Tambang Zasyadko merupakan salah satu lokasi yang paling berbahaya dalam hal metana di wilayah Ukraina.

Menurut kantor berita Ukraina, Ukrinform, dilaporkan sebanyak 240 orang telah meninggal di tambang sejak 1999 silam. Dan sebanyak 101 penambang tewas dalam kecelakaan tunggal pada tahun 2007 lalu.

Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk angkat bicara saat pertemuan Kabinet yang menuduh ada separatis pro-Rusia.  Dia menyangkal telah mengontrol wilayah Ukraina melalui akses tim penyelamat.

Dia mendesak Rusia untuk menginformasikan separatis yang memungkinkan terlibat dalam tim penyelamat tersebut.

Selain itu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko disebut juga sebagai tim penyelamat yang diizinkan masuk untuk melihat TKP.

“Saya menuntut petugas penyelamat Ukraina dan peneliti yang akan memberikan akses di lokasi tragedi itu,” kata dia dalam akun Twitter-nya.

Namun, perwakilan senat Denis Pushilin menyebutkan, bahwa Ukraina tidak menawarkan bantuan berupa tim penyelamatan. Dan, Senat setempat akan diminta bantuan Rusia atau otoritas separatis di Luhansk jika diperlukan.

Sekedar informasi, pemimpin separatis Aleksandr Zakharchenko mengeluarkan perintah untuk menutup tambang sebulan lalu. Namun demikian, Manager tambang justru mengabaikan perintah tersebut, lantaran tambang adalah legal milik Ukraina.

Gencatan senjata saat ini mulai meredam di wilayah Donetsk dengan Luhansk, pusat konflik berbulan-bulan antara separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK Diminta Ambil Pelajaran dari Kasus BG

Jakarta, Aktual.co — Banyak pelajaran yang dapat diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kisruh penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Pasalnya dalam hal ini KPK dinilai terlalu terburu-buru dalam bertindak.
Berkaca yang sudah terjadi belakangan ini, Mantan Jaksa Agung Muda, Marwan Effendy mengingatkan KPK agar hal tersebut dijadikan pelajaran berharga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
“Ada momen tidak tepat dalam permasalahan ini, termasuk dari teman-teman di KPK,” kata Marwan, dalam sebuah diskusi, di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (5/3).
Tak hanya itu Marwan juga menyoroti jumlah pimpinan KPK yang tak lengkap saat menetapkan tersangka pada Budi Gunawan. Apalagi dalam Undang-undang dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, penetapan tersangka harus dilakukan oleh lima komisioner.
“Padahal masa kadaluarsa kasus korupsi itu 18 tahun, ini bukan waktu yang singkat.”
Menurut dia penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan pun tak akan gaduh, jika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka saat jumlah lima komisionernya sudah terpenuhi. Terlebih, KPK memperkuat alat bukti agar penetapan tersangka pada Budi tak mudah dipatahkan dan tidak menabrak asas.
Dia berpendapat, berdasarkan pengalaman menangani kasus korupsi di kejaksaan, penetapan status tersangka dan penahanan tak perlu dilakukan terburu-buru. Hal tersebut untuk memperkuat bukti dan tak ada ancaman pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri.
“Yang ada, tersangka korupsi lari kalau sudah jadi terdakwa. Kasus Budi Gunawan ditangani KPK dalam waktu yang tidak tepat sehingga menimbulkan masalah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

1...38,00138,00238,003...43,197Halaman 38,002 dari 43,197

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya