Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono menyatakan bahwa penambahan wewenang yang tidak sesuai UUD 1945 maupun UU Kementerian Negara berpotensi menimbulkan disharmoni dilingkungan pemerintahan.
Oleh karena itu, sebaiknya presiden merevisi Perpres 26/2015 ini agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran wewenang dilingkungan pemerintahan.
“Sebagaimana telah terjadi atas pernyataan wapres yang mengkritik penambahan wewenang ini,” kata Bayu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengkritik penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan, karena dapat menimbulkan kesimpangsiuran koordinasi.
Menurutnya, sudah terlalu banyak instansi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi koordinasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung langkah Presiden Jokowi yang mengaluarkan Perpres No 26 Tahun 2015 tentang kewenangan Kepala Staf kepresidenan.
Dia berpandangan, dalam sistem presidensial saat ini presiden membutuhkan pendukung yang kuat bagi dirinya sendiri.
“Ini keyakinan saya pribadi, adalah baik apabila untuk memperkuat sistem presidensialisme, dimana presiden seharusnya memiliki sistem pendukung yang kuat,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/3).
Menurut dia, jangankan presiden, DPR saja saat ini tengah menyusun sistem pendukung dan sistem itu sebagai ruh dari presidensialme itu sendiri.
“Bahkan saya mengusulkan, kalau bisa itu aturan bukan sekedar pada Perpres saja, kalau bisa itu dalam bentuk Undang-undang, supaya tidak di ‘challenge’ oleh orang,”
“Presiden tidak boleh tiba-tiba dia sendiri di istana dengan tidak mengenal orang-orang disekitarnya, sehingga dia harus punya dapur yang kuat yang melekat pada dia. Sebab kalau menteri tidak melekat kepada dia, karena dia tidak bisa tenteng menteri setiap saat, tidak panggil menteri setiap hari ke istana,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Zulfahmi Arsyad 45 tahun, di kasus yang saat ini telah menjerat Bambang Widjojanto (BW).
BW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mengerahkan saksi memberikan keterangan saksi dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaring Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bareskrim Polri juga saat ini mengisyaratkan tengah membidik ada dua calon tersangka baru di kasus BW. “Sudah ada dua tersangka BW dan Z. Lalu akan ada dua tersangka lain. Nanti ditunggu saja,” kata Kabareskrim Polri Budi Waseso kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).
Namun demikian, Bareskrim tidak akan terburu-buru menetapkan status tersangka baru pada kasus tersebut. 
“Jangan buru-buru, pokoknya ada dua calon tersangka, masih kami dalami.”
Sebelumnya, penyidik Bareskrim baru saja menetapkan seorang tersangka Zulfahmi, warga Kotawaringin Barat. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus BW. Zulfahmi ditangkap Senin (2/3) pukul 21.30 WIB di Hotel Keprabon, Solo, Jawa Tengah.
Pencarian tersangka Zulfahmi dimulai sejak 12 Februari 2015 silam. Penangkapan Zulfahmi pun diketahui dari adanya informasi masyarakat.
“Jadi tanggal 18 Januari 2015, posisi yang besangkutan di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Namun setelah dilakukan penyelidikan trnyata tersangka terus berpindah-pindah tempat,” kata Kombes Rikwanto di Jakarta, Rabu (4/3).
Polisi melacak posisi Zulfahmi bergeser ke Putussibau, Kalimantan Barat. Pada 27 Febuari 2015, Zulfahmi berada di Jepara, Jawa Tengah. “Setelah dilakukan penyelidikan yang intensif, yang bersangkutan berhasil ditangkap tanpa perlawanan di Solo. Lalu pada Selasa 3 Maret 2015, Zulfami dibawa ke jakarta,” jelas Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu