Jakarta, Aktual.co — Guna memastikan elpiji bersubsidi untuk masyarakat tercukupi, PT Pertamina (Persero) secara nasional serentak menggelar operasi pasar Elpiji 3kg.

“Operasi pasar Elpiji 3kg di yang digelar serentak di 74 titik dan tersebar 21 kabupaten dan kota di tiga wilayah pemasaran, yaitu MOR I wilayah Sumatera bagian Utara, MOR III wilayah Jawa bagian Barat, dan MOR V di wilayah Jawa bagian Timur,” ujar VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, terdapat 69 agen dan SPBU yang terlibat dalam operasi pasar Elpiji 3kg kali ini.

“Kami akan terus melakukan evaluasi berdasarkan kondisi riil di masyarakat berdasarkan realisasi dari operasi pasar ini. Yang terpenting adalah agar masyarakat pengguna Elpiji 3kg tenang, dan bisa memperoleh Elpiji 3kg bersubsidi itu dengan mudah dan harga normal,” ujarnya.

Dalam Operasi pasar hari ini, Pertamina menggelontorkan sebanyak 37.700 tabung Elpiji 3kg atau setara dengan 113,1 MT. Sebanyak 2.320 tabung disalurkan di Binjai, Sumatera Utara, 8.960 tabung di Jabodetabek, sedangkan 23.520 tabung untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan 2.900 tabung di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

“Sebelumnya kami juga telah melakukan beberapa kali operasi pasar di beberapa titik menindaklanjuti informasi atau keluhan masyarakat, akan tetapi realisasi pembelian Elpiji 3kg ternyata sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 10% dari tabung yang kita sediakan. Isu-isu kelangkaan adalah aksi para spekulan yang ingin ambil untung dengan menaikkan harga,” jelasnya.
 
Hal ini mengingat bahwa sifat komiditas LPG sangat berbeda dibanding komoditas bahan kebutuhan pokok seperti beras atau minyak goreng. Jika ada operasi pasar minyak goreng atau beras, biasanya tingkat penyerapan masyarakat masih tetap tinggi karena keduanya bisa disimpan, sedangkan LPG, jika belum habis maka masyarakat tidak akan bisa membeli karena tidak ada tabung yang dapat ditukarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Total E&P menyatakan siap dengan apapun keputusan Pemerintah terkait pengelolaan blok Mahakam. Seperti diketahui, kontrak Total untuk mengelola Mahakam sendiri akan berakhir pada 2017 mendatang. Pemerintah pun berencana untuk menyerahkan blok migas tersebut kepada PT Pertamina (Persero).

Presiden Director Total E&P Hardy Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung apapun keputusan pemerintah terkait pengelolaan blok mahakam.

“Memang sepanjang yang kita tahu, yang harus dijadikan patokan adalah mahakam itu milik pemerintah. Bukan milik total. Kami adalah operator di Mahakam jadi tidak ada yang dimiliki total. Memang kontraknya akan segera berakhir, dan kami akan respect dengan apapun keputusan pemerintah terkait blok mahakam,” kata Pramono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, terlepas dari itu apapun keputusan Pemerintah itu, yang terpenting adalah Mahakam akan terus berproduksi. Ia pun menegaskan, siapapun yang menjadi operator nantinya, yang terpenting adalah menjaga agar produksi blok migas tersebut tidak menurun secara drastis.

“Meskipun pasti akan turun produksinya, tapi bagaimana kita menjaga agar penurunannya tidak drastis,” ujarnya.

Selain itu, Pramono juga mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu seperti apa planning kerja dari Pertamina di blok Mahakam dalam beberapa tahun ke depan agar dapat disesuaikan dengan data-data yang dimiliki pihak Total.

“Kita juga menunggu planning kerja dari Pertamina, mau diapakan lapangan ini agar tetap bisa menjaga keberlanjutan blok Mahakam. Agar kami bisa berdiskusi karena yang penting adalah bagaimana potensi yang besar ini dapat bermanfaat untuk tanah air kita tercinta ini. Ini aset besar untuk negara, dan bagaimana kita menjaga aset ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka