16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38018

Taufik: Belum Ada Fraksi yang Resmi Cabut Dukung Angket

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memastikan hingga kini belum ada fraksi yang secara resmi mencabut dukungannya terhadap pengguliran hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Saya baru lihat di media saja, tapi belum ada yang cabut secara resmi, angket jalan terus,” ujar dia, di DPRD DKI, Rabu (4/3).
Lagi pula, kata dia, mekanisme penarikan hak angket harus dilakukan tiap anggota dewan. Sehingga jika ada fraksi yang ingin cabut dukungan terhadap angket yang sudah disetujui di sidang paripurna, harus didasari tanda tangan anggotanya. 
“Karena angket itu ditandatangani oleh personal, bukan oleh fraksi. Itu mekanismenya,” ujar Taufik di  DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/3).
Terkait pernyataan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menyatakan menarik dukungan atas angket, Taufik menyarankan mereka agar mengirim surat perintah ke tiap anggotanya dulu. “Karena Angket itu yang mengusulkan personal anggota dewan,” ucap dia.
Kalau pun ada fraksi lain di DPRD yang ikut-ikutan menyatakan cabut dukungan terhadap angket, politisi Gerindra itu menegaskan sesuai peraturan angket tetap jalan. “Angket jalan terus.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Menhan: Wajar, Bandar Narkoba Dihukum Mati

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai kejahatan bandar narkoba melebihi penjahat perang dan layak dihukum mati.
“Satu hari tuh 40 orang bangsa Indonesia mati karena narkoba. Bayangkan kalau setahun, sudah 18.000 mati. Ini akibat yang pengedar itu,” kata Ryamizard, di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurutnya, hukuman mati yang dikenakan pada para bandar narkoba dinilai wajar. Apalagi, para bandar ini masih bisa ‘bermain’ dengan leluasa mengatur bisnisnya dari dalam sel tahanan.
Diketahui, sejumlah narapidana narkoba segera menjalani eksekusi mati. Sebanyak sembilan napi sudah dipindah ke lapas Nusakambangan. Dua diantara sembilan napi adalah warga negara Australia yang terlibat dalam ‘Bali Nine’, yaitu andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Kasus Bus Listrik, Dit Tipikor Mabes Polri Geledah Kantor Kemenristek

Dua orang penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri menyita berkas dari salah satu ruangan di kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus listrik tahun anggaran 2013. AKTUAL/MUNZIR

Exxon Mobile: Proyek Cepu Terealisasi 95 Persen

Jakarta, Aktual.co — “Vice President of Public and Government Relations at” PT Exxon Mobil Indonesia, Erwin Maryoto, menyatakan pekerjaan proyek migas Blok Cepu sudah terealisasi 95 persen.

“Pekerjaan pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu mulai dari engineering, procurement, and construction/EPC I, hingga V EPC itu kami targetkan selesai pada tahun ini,” katanya di Bojonegoro, Rabu (4/3).

Menurut dia, bersamaan dengan selesainya proyek EPC I sampai V, produksi minyak Blok Cepu yang saat ini rata-rata 40 ribu barel/hari, akan menjadi 165 ribu barel/hari.

“Ya, pokoknya produksi puncak 165 ribu barel/hari tahun ini sudah bisa direalisasikan,” ucapnya, menegaskan.

Yang jelas, masih menurut dia, pekerjaan proyek migas Blok Cepu EPC II, III dan IV sudah terealisasi 100 persen.

“Kekurangan pekerjaan 5 persen itu dari proyek EPC I dan V, yang dikerjakan PT Rekayasa Industri (Rekin) dan PT Hutama Karya (HK),” jelasnya.

Namun, ia optimistis pekerjaan yang masih tersisa sekitar 5 persen tersebut bisa diselesaikan dalam tahun ini.

Ia menjelaskan produksi minyak Blok Cepu sekitar 40 ribu barel/hari, di antaranya 10 ribu barel sudah didistribusikan melalui jaringan distribusi dari lapangan Banyuurip di Kecamatan Gayam, Bojonegoro, ke laut lepas di Tuban.

Produksi minyak itu, lanjut dia, ditampung di Kapal “Gagak Rimang”, sebelum akhirnya didistribusikan kepada pembeli.

“Soal pengiriman minyaknya sampai ke Singapura, juga didistribusikan ke kilang yang ada di Tanah Air,” jelasnya.

Menyinggung permintaan kontraktor lokal, ia menjelaskan permintaan kontraktor lokal tersebut bisa menyangkut pekerjaan perawatan fasilitas produksi minyak Blok cepu, setelah proyek selesai.

Namun, ia mengaku belum bisa memberikan jawaban soal permintaan kontraktor lokal yang ingin memperoleh pekerjaan sekitar 20 persen dari total pekerjaan perawatan.

“Akan kita bahas bersama dulu, tapi pekan depan akan memberikan jawaban soal permintaan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Bojonegoro Soehadi Mulyono, mendesak EMCL memastikan bahwa kontraktor lokal bisa memperoleh pekerjaan sekitar 20 persen dari total pekerjaan.

“Langkah memberikan pekerjaan kepada kontraktor lokal merupakan usaha memberdayakan potensi lokal,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tugas Ruki Perbaiki Mekanisme Kordinasi Supervisi dengan Lembaga Penegak Hukum

Jakarta, Aktual.co — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar menyatakan banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi pelaksana tugas (plt) Ketua KPK, Taufiquerahman Ruki. Salah satunya membenahi internal lembaga anti rasuah tersebut.
“Makanya salah satu tugasnya Pak Ruki cs ini ialah memperbaiki itu. Pertama, memperbaiki secara internal, kemudian bagaimana bisa menjadi lebih baik,” ujar Haryono, usai bertemu para pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3)..
Ia mengatakan, perlu adanya ketegasan dalam aturan diinternal KPK. Ia mencontohkan, soal asas kolektif kolegial putusan pimpinan.
“Ada yang beranggapan harus dari sana (Polri), sedangkan di KPK ini kan ada penyidik sendiri. Kemudian kolektif kolegial, itu bagaimana umpamanya tinggal dua (pimpinan) masih tetap dikatakan kolektif. Itu harus diperbaiki, kalau tidak akan seperti ini terus,” tambah Haryono.
Selain itu, menurut dia, Ruki pun mesti memperbaiki hubungan dengan para penegak hukum. Salah satunya, sambung dia, menghidupkan lagi mekanisme kordinasi supervisi. 
“Koordinasi dengan penegak hukum lain supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti demikian terutama untuk penguatan payung hukum,” kata dia.
Artinya, menurut Haryono harus ada aturan jelas agar KPK dapat bekerja dengan nyaman dan tidak melanggar hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kumpulkan Lurah se-DKI, Ahok Minta Kepastian Dukungan

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpulkan lurah-lurah se-DKI di Balai Kota, Rabu (4/3) siang tadi. Agenda resminya, pemberian pengarahan.
Namun saat memberi sambutan, Ahok cerita panjang lebar soal kisruh APBD DKI 2015. Mulai dari dana siluman, sampai banyaknya pejabat yang dipenjara karena jadi ‘korban’ permainan anggaran oknum dewan.
Puncaknya, di tengah-tengah pidato Ahok tegas meminta para lurah menyatakan sikap. Apakah dukung APBD DKI versi DPRD yang ditudingnya sebagai ‘anggaran siluman’, atau dukung APBD versi Pemprov DKI.
“Kalau bapak ibu memutuskan mau ikut anggaran siluman silakan menyetujui APBD versi DPRD. Atau tulis di kertas saya setuju dengan yang ini (APBD versi Pemprov),” kata Ahok, di Balai Kota, Rabu (4/3).
Pemisahan tegas itu, ujar Ahok, sengaja dilakukan agar dirinya tahu seberapa banyak lurah yang dukung dirinya, atau dukung DPRD yang disebutnya dengan istilah ‘musuh’.
“Mau tunggu bapak ada di pihak siapa. Saya mau tahu kekuatan musuh berapa banyak yang dukung DPRD,” ujar dia.
Jika APBD versi DPRD disebutnya dengan istilah anggaran siluman, Ahok justru begitu membangga-banggakan APBD versi dia yang diklaimnya transparan lantaran sudah lewat e-budgeting.
Dia juga sesumbar rela menukar nyawanya demi mempertahankan sistem e-budgeting tetap dipakai di APBD DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain