Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah sebesar 20 poin menjadi Rp12.982 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.962 per dolar AS.

“Indeks dolar AS masih kokoh dalam penguatannya terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah menjelang rapat moneter bank sentral Eropa (ECB) pada pekan ini,” ujar Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut Ariston, penguatan indeks dolar AS masih terkait dengan perbedaan kebijakan moneter bank sentral AS (Federal Reserve) dengan bank sentral negara maju lainnya.

“Federal Reserve masih diekspektasikan menaikkan tingkat suku bunga (fed fund rate) tahun ini, sementara bank sentral lainnya masih sedang menjalankan kebijakan pelonggaran moneter untuk memperbaiki ekonominya,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa Amerika Serikat akan mengumumkan data Non-farm Payrolls AS versi ADP (Automatic Data Processing), data non-manufaktur AS, data stok minyak mentah mingguan AS, serta pidato dari Presiden Bank Sentral AS cabang Chicago tentang outlook moneter.

“Data itu akan memberikan volatilitas ke pasar keuangan. Sejauh ini, ekspektasi data AS masih mengalami perbaikan,” katanya.

Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa laju rupiah berbalik arah ke area negatif terhadap dolar AS setelah sempat mengalami kenaikan pada sesi pagi tadi meski tipis.

“Dolar AS masih diminati investor pasar uang karena ekspektasi kenaikan suku bunga AS (fed fund rate) masih cukup kuat, meningkatnya fed fund rate dapat meningkatkan imbal hasil investasi disana,” kata Reza.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu (4/3) ini tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.963 dibandingkan hari sebelumnya, Selasa (3/3) di posisi Rp12.62 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan. Pada hari ini, Kementerian Keuangan mengadakan “Kick Off” Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual untuk menciptakan momentum awal penerapan akutansi berbasis akrual.

“Kick off akuntansi berbasis akrual ini mengingatkan terutama kepada para sekjen di semua bidang untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menyampaikan momentum implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan indromasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Akutansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan.

Akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Mardiasmo mengatakan implementasi ini harus sudah dijalankan agar tidak lupa dengan amanat Undang-Undang tersebut. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah.

“Kompetensi standar untuk SDM sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah di luncurkan, sosialisasi juga sudah dilakukan,” kata dia.

Masing-masing kementertian dan lembaga juga ditunjuk Duta Akrual yang diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Nantinya akuntansi berbasis akrual ini juga akan diterapkan ke pemerintah daerah.

Artikel ini ditulis oleh: