Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi memiliki kelemahan dalam implementasi visi misinya yang diusung pada masa kampanye pilpres lalu.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Budi Setiono, Selasa (3/3). Menurutnya, rencana program tol laut, pemerintahan yang efektif, merupakan konsep yang bagus.
“Tapi bagusnya konsep harus diterjemahkan dan distrategikan secara implementatif dalam tatanan real,” kata Budi.
Dia menambahkan, saat ini masih ada ‘gap’ soal bagaimana mengimplementasikannya secara terukur.
“Banyak yang kita lihat janji-janji yang bohong belaka. Ini puncaknya kalau rakyat marah bisa seperti Thaksin (thailand),” ujarnya.
Faktor ekonomi dan politik saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terkait dengan naiknya harga beras, gas elpiji, dan terbaru kenaikan harga BBM jenis premium. Kondisi buruk di lingkup ekonomi ini memberikan dampak pada lingkup kegiatan politik.
Kenyataan yang terjadi saat ini terjadi turbulensi harga dan nilai tukar rupiah tertinggi dalam lima tahun terakhir, sehingga mengharuskan adanya langkah konkrit dari legislatif dan eksekutif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Audiensi antara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki dengan para pegawai yang tergabung ke dala Wadah Pegawai (WP) KPK tidak merubah keputusan komisioner untuk tidak melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Namun, satu hal yang bisa disimpulkan dari diskusi tersebut adalah kinerja para pimpinan KPK mulai sekarang dipantau oleh seluruh pegawai KPK.
Demikian disampaikan Ketua WP KPK, Faisal, bahwa pimpinan lembaga antirasuah itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus yang menimpa Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) itu. Dia juga mengatakan, WP KPK akan selalu mendukung pimpinan asalkan kebijakan yang ditetapkan tidak mencederai semangat pemberantasan korupsi.
“Memang (Pimpinan KPK) belum menjawab semua tuntutan kami, tapi kami tetap menghormati pimpinan KPK. Selama pimpinan KPK masih berada dalam rel pemberantasan korupsi, kami pegawai KPK pasti akan mendukung sepenuhnya,” papar Faisal di gedung KPK, Selasa (3/3).
Selain itu, Faisal juga mengatakan, pada dasarnya Plt Ketua KPK tetap menghargai aspirasi dari bawahannya. Mereka juga mengklaim bahwa telah berjanji tidak terkontaminasi dengan intervensi siapapun.
“Dia menghargai sikap pegawai, kepentingan pribadi harus dipinggirkan untuk kepentingan lebih besar, yakni pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Meski begitu, nampaknya jabatan Ruki sebagai Plt Ketua seperti tidak dipandang oleh bawhannya. Hal itu tersirat dari pernyataan Faisal. Dia katakan, sampai beberapa hari ke depan WP KPK akan mengawasi kebijakan pimpinan, khusus untuk kasus Komjen BG.
“Dalam beberapa hari kedepan kami tetap memantau kebijakan pimpinan KPK terkait tuntutan kami. Bila belum memenuhi harapan, kami rencana bertemu Pak Ruki dan komisioner KPK lainnya untuk kembali mempertanyakan tuntutan kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki menyesalkan kinerja para penyidik lembaga antirasuah. Pasalnya, banyak kasus yang belum selesai, bahkah sudah punya tersangka tetapi belum bisa masuk ke tahap penuntutan.
Dia mengatakan setidaknya ada 36 kasus yang sampai saat ini masih dilengkapi berkas penyidikannya.
“Nyatanya ada 36 perkara sekarang ini, yang sudah di tingkat penyidikan tapi belum selesai,” sesal Taufiqurrahman saat di gedung KPK, Selasa (3/3).
Selain itu, Ruki pun heran mengapa ha itu bisa terjadi di lembaga sehebat KPK. Menurutnya, penyebab utama yang membuat banyaknya kasus yang belum terselesaikan adalah karena KPK periode ini terlalu terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Dia juga mengatakan bahwa penyidik KPK tidak memahami betapa sulitnya proses dari tahap penyidikan naik ke tingkat penuntutan.
“Bukanya penyidiknya kurang. Tapi karena ketergesa-gesaan menetapkan perkara menjadi penyidikan,” paparnya.
“Setelah menetapkan seseorang menjadi tersangka itu besar. Panjang sekali proses yang harus kita jalankan. Ini kemudian sebab yang menjadikan banyak kasus terbengkalai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby