12 April 2026
Beranda blog Halaman 38058

Jamper: Kisruh DPRD-Ahok Pengalihan Isu dari Proyek di Ujung Jakarta?

Jakarta, Aktual.co — Kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 masih belum menunjukan tanda-tanda selesai. Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper), Ghea Hermansyah mempertanyakan benarkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) sosok yang berani jujur demi rakyat.
 Ia mengatakan, apabila produk APBD pemerintah provinsi (Pemprov) model Ahok di gunakan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD, sama saja seperti di massa orde baru jaman Pak Harto berkuasa, dimana DPR hanya setuju-setuju saja tanpa ada pembahasan kemudian semua anggota parlemen mengaminkannya.
” DPR , hanya setuju saja tanpa ada membahas semua yes bos ?……sesuai keinginan bapak atau ikut apa sesuai keinginan ahok tanpa perlu pembahasan, ini sudah berbahaya,” kata Ghea kepada aktual.co Sabtu (14/03)
 Dia menilai Ahok lewat e-budgetingnya telah melawan konstitusi. Menurutnya opini di publik yang mendukung Ahok, ini sangat berbahaya dimana kekuatan politik telah di luluh lantahkan dan bahasa emosi Ahok yang meledak-ledak di jadikan senjata memutar balikan semua fakta dan data yang membuat publik bertanya-tanya.
“diskusi pakar, di media tv dan diskusi publik sudah menutup kuping dan isi kepala Ahok. dia tetap menggunakan cara-caranya yang tetap meledak-ledak dan arogan, ada apa di balik semua gaya cara dan strategi Ahok untk kepentingan apa, mengalihkan isue apa? Apa ada dosa besar Ahok yang harus dia tutupi dengan isue begal APBD, seperti di sengaja tanpa ada jalan keluar dan komunikasi,” kata dia.
“Ada apa di balik cara politik Ahok? yang hanya mengandalkan tim konsultanya untuk mengelola anggaran APBD DKI dan sarana serta aset- pemda, Tanpa juru bicara semua dia hadapi dengan caranya karena memang cuma Ahok yang tau kapan harus di stop dan berhenti atau mau kemana arah tujuanya? Atau kita cuma menonton dan hanya berfikir, Ahok Jatuh ga yah??  atau kira mengira-ngira siapa okum DPRD yang akan jeblos yah,” ungkapnya
 Dijelaskan Ghea persoalan kisruh APBD sebenarnya mudah dan sederhana untuk di proses komunikasinya. Tapi Ahok mempersulit seolah tidak mau ada mediasi yang membuat masyarakat bertanya “Ada apa dibalik begal APBD dan dana siluman?,” 
  Apa mungkin Hak Angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta hanya sebuah pengalihan isue proyek-proyek atau kepentingan-kepentingan raksasa para cukong.
“Siapa kah Ahok? Apa atifitas kakak beradik dan keluarga ahok? Punya latar belakang pengusahakah Ahok ?. Jelas pengusaha akan berfikir untung bukan rugi. Ada apakah Ahok di bangka belitung?”
 Masih tentang Ahok yang menjadi tanda tanya besar. Dipaparkan aktifis yang sejak awal telah menggelar aksi tanda-tangan cabut mandat kepada Gubernur Ahok ini. E-budgeting sadar tidak sadar adalah kepentingan pengusaha-pengusaha raksasa distributor , pabrikan langsung.
” Ada apa di balik mega proyek di DKI yang di BOT kan kepengusaha. apakah hanya untuk satu pengusaha yang sekarang sedang mempersiapkan mega raksasa di pantai pluit ? Siapakah orang-orang yang duduk menjadi komisaris atau badan pengawas BUMD di DKI, adakah orang-orang pengusaha itu duduk di sana?” Paparnya
Dia pun menuding para konsultan, NGO. dan media darling serta pekerja teknologi informasi (sosmed) Gubernur Ahok telah mengiring dan merubah opini publik. Kata-kata kotor dan meledak-ledak tak beretika telah di garap menjadi  “Ahok ,JUJUR, BERANI, DEMI RAKYAT” dan dengan sangat dasyat berhasil dan mengulung dengan sendirinya para mms, para twet dan lain di buat lah cerita “JAGOAN” melawan Preman, begal dan lain-lain.
” Sukseslah cerita ini. Dagangan tiket terjual habis di mana-mana mengisahkan kepahlawanan Ahok, Seorang untuk menutupi kesalahanya laki-laki maka kecendrungan di tutupi dengan marah dan Emosinya yang meledak-ledak dia akan menjadi penyerang lebih dulu sebelum di serang,”
Dilanjutkan Ghea ironisnya bahasa yang tidak lajim dan patut untuk seorang pemimpin dan pejabat publik di masyarakat bisa menjadi pembenaran. Bagaiman dengan pendidikn moral dengan anak-anak kita adik-adik kita yang menonton mendengar meliahat seorang pejabat Berkata yang tidak patut dan meresahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Selesaikan Polemik Golkar, LIPI Sarankan Transparansi Pemungutan Suara

Jakarta, Aktual.co — Pengamat LIPI Siti Zuhro mengataka perlu adanya transparansi pungutan suara terkait permasalahan hasil Munas Partai Golkar di Jakarta.Agar, keabsahan munas tersebut bisa terbukti.
“Secara hukum harus dipertanggung jawabkan fakta-fakta hukumnya bahwa kalau memang kubu ancol itu diterima dan dinilai representatif buktinya apa, dia (Golkar) melakukan munas di Ancol itu tidak melanggar satu pasal pun yang ada di ad/art,” ujar Siti Zuhro, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Menurutnya, secara demokratis dan secara hukum juga representasi pemilik suara bisa dibuktikan melalui daftar hadir, melalui bukti konkrit di munas Ancol. Sehingga publik akan betul-betul terinformasikan secara gamblang jadi tidak ada yang ditutup-tutupi kalau memang Munas Ancol betul-betul absah baik secara hukum, ad/art maupun etika.
“jadi menurut saya yang penting tidak ada satu pasal pun yang dilanggar,” katanya
Zuhro menambahkan, perlu di selidiki juga Munas Ancol yang di menangkan itu sesuai dengan ad/art. Kedua betulkah pemilik suara yang memberikan suara ke Munas Ancol itu adalah sungguh-sungguh pemilik bukan fiktif, dan itu harus dibuka secara transparan. Kalaupun ada laporan dari pihak ARB ke Bareskrim, mesti ada yang perlu difotokopi, perihal mana yang dilaporkan setelah ada kebohongan terhadap penggunaan hak suara di Ancol.
Selain itu, ia menilai secara logika Munas Denpasar juga perlu dilacak penggunaan suaranya. Kalau memang bukan pemilik suara asli yang di gunakan di Ancol, maka bisa dikategorikan masuk ranah hukum. Supaya tidak menjadi insiden buruk untuk sekedar menghalalkan semua cara atau menarik kekuatan politik untuk mendukung pemerintah.
Sementara itu, ia menyarankan setiap kubu membenahi dan mereformasi organisasi.
“Mestinya ada satu keputusan yang sungguh-sungguh diminta untuk mengikat keputusan akhir. Itu membuat kubu yang merasa menang atau kalah akhirnya ada yang tidak puas sehingga harus menempuh jalur hukum lagi. Ini seharusnya dilalui dengan seksama supay melakukan reformasi atau pembenahan didalam bukan malah tarik-menarik dari pemerintah,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Romahurmuziy Sambut Baik Bergabungnya Djan Faridz

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menyambut baik kesediaan Djan Faridz di Batam terkait islah.
Romahurmuziy mengatakan jika tawaran yang pernah disampaikan kepada Sekretaris Tim Islah Djan Faridz diterima, maka muktamar hasil  Jakarta bersedia menggabungkan diri ke dalam kepengurusan hasil muktamar Surabaya yang telah mendapatkan keabsahan negara.
“kami siap menempatkannya sebagai Waketum atau posisi-posisi apapun selain Ketua Umum dan Sekjen. Kami sambut niat tersebut dengan tangan terbuka dan kami tunggu realisasi langkah rekonsiliasi selanjutnya. ” ujar Romy di Jakarta, Sabtu (14/3)
Sementara itu, Kesediaan Djan Faridz dkk pada islah, tentu juga berarti menganulir hasil muktamar yang digelarnya di Jakarta. Karena dimuktamar Surabaya PPP telah memutuskan bergabung secara resmi ke dalam pemerintahan dengan mendukung Jokowi.
Berarti Djan Faridz akan segera menarik rencana Dimyati yang tercatat sebagai sekjennya dari rencana pengguliran hak angket kepada Menkumham soal PPP dan Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

“Tidak Ada Diskusi, Semua Sepakat Megawati Ketua Umum PDIP”

Denpasar, Aktual.co — Ketua Panitia Daerah Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), I Wayan Koster menegaskan jika sudah tak ada ruang diskusi untuk menentukan Ketua Umum PDIP pada kongres yang akan digelar 8-12 April 2015 di Bali.
“Semua sudah sepakat. Ibu Megawati tinggal ditetapkan. Tidak ada diskusi lagi,” tegas Koster saat media briefing Kongres IV PDIP di Denpasar, Sabtu (14/3).
Menurutnya, pada kongres yang mengambil tema “Aku Melihat Indonesia” itu akan dibahas berbagai problematika bangsa dari segala sektor. “Tema ini bermakna melihat rakyat dari berbagai dimensi. Mulai dari nelayan, petani, buruh dan lainnya. Dengan begitu, akan ditemukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam membangun rakyatnya,” kata dia.
Kongres mendatang juga akan menyusun program-program kerakyatan. “Akan disusun program sesuai kepentingan rakyat, agar Indonesia bisa berjalan sesuai cita-cita,” harap Koster.
Sebelum kongres yang akan melibatkan sekitar dua ribu peserta diawali dengan berbagai kegiatan. Ia menuturkan, akan ada berbagai kegiatan seperti pembagian sembako gratis, operasi gratis bibir sumbing, pembersihan sanitasi lingkungan, dan jalan sehat. Kegiatan itu digelar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Jembrana, Karangasem, Buleleng dan Denpasar. (Laporan Bobby Andalan, Bali)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

DPRD Medan: e-Budgeting Tetap Harus Persetujuan Dewan

Medan, Aktual.co — Penerapan E-Budgeting dalam penyusunan APBD oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang tanpa persetujuan Legislatif menuai polemik panjang.
Sikap yang terkesan meniadakan peran Legislatif dalam penyusunan E-Budgeting tersebut, menuai respon yang negatif.
“Ya kalau misalnya tidak lagi dibutuhkan Dewan, hapuskan saja Dewan itu, tapi menghapuskan Dewan itu melanggar UUD. Kita tetap mendukung (E-Budgeting), seandainya Walikota Medan menerapkannya, kita dukung, tapi harus tetap melalui persetujuan Dewan,” ujar Anggota DPRD Medan, Anton Panggabean melalui sambungan telepon, Sabtu (14/3).
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan ini menegaskan, jika kemudian APBD dengan sistem E-Budgeting ala Ahok itu disahkan oleh Mendagri, sebaiknya Mendagri di evaluasi saja.
“Dan kalau tetap juga disahkan Mendagri, mendagrinya juga perlu di evaluasi itu,” tukasnya.
Anton mengatakan, secara pribadi dirinya mengaku mendukung sistem E-Budgeting. Menurutnya itu adalah sesuatu yang positif dalam kerangka mendorong transparansi anggaran. Namun, Anton mengingatkan bahwa sistem itu harus tetap mengacu kepada amanah undang-undang.
“Kita tetap mendukung e budgeting dalam rangka transparansi anggaran, tapi harus tetap mengacu Undang-undang. Bukan berarti kita mendukung yang telah dilakukan Ahok, Ahok itu kan sudah meniadakan Dewan, padahal Dewan kan representasi masyarakat itu,” tandas Anggota Komisi D DPRD Medan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Watipemres: Segera Perbaiki Non-Trading Goods Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoarfa mengatakan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dapat membawa dampak yang positif bagi para pelaku usaha ekspor. 
Pasalnya, jika pelaku usaha ekspor tersebut memproduksi barang-barang ang biasa diperdagangkan di pasar luar negeri (tradable goods) akan bisa bergerak cepat.
“Kalau punya basis ekspor kuat dan industri, serta bahan bakunya dari Indonesia, selama tidak ada utang Dolar AS, saya kira ngga masalah,” ujar Suharso di Jakarta, Sabtu (14/3).
Lebih lanjut dikatakan Suharso, jika ara pelaku usaha ekspor menjalankan produk trading goods maka perekonomiannya akan berjalan.
“Kalau non-trading goods dia akan mandek biasanya,” kata dia,
Namun, menurutnya saat ini Indonesia masih menjalankan usaha non-trading goods. Sehingga, inflasi masih berjalan, dan kata dia, hal itu harus segera diperbaiki.
“Di situlah letak industri, mata rantai, dan dengan banyaknya mata rantai maka onkos akan semakin bertambah, baiaya logistik, termasuk pajak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain