Jakarta, Aktual.co —  Polri belum melihat adanya keterlibatan penyanyi Syahrini dalam kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad.

“Kaitan dengan Syahrini belum ada,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, di Jakarta, Senin.

Menurutnya, penyidik Bareskrim hanya memintai keterangan seputar foto-foto Feriyani Lim bersama Syahrini yang diunggah ke akun instagram Feriyani.

Hari ini merupakan panggilan kedua pelantun lagu “Sesuatu” itu, setelah pada panggilan pertama tidak hadir karena sibuk.

“Panggilan pertama tidak hadir karena banyak kegiatan, sehingga dijadwal ulang. Hari ini, Senin, akhirnya dia datang,” katanya lagi.

Terkait rencana panggilan pemeriksaan berikutnya bagi Syahrini, Rikwanto mengatakan belum ada rencana pemeriksaan berikutnya.

“Saya sudah konfirmasi ke penyidik, belum ada,” ujarnya pula.

Syahrini dicecar dengan 15 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri seputar hubungan pertemanannya dengan Feriyani Lim (FL).

Pemeriksaan ini untuk menyelidiki kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Samad.

“Ada 15 pertanyaan terkait laporan polisi terhadap Abraham Samad,” kata kuasa hukum Syahrini, Hotman Paris Hutapea.

Diakui Syahrini, dia dan FL pernah bertemu secara tidak sengaja di luar negeri, seperti di Las Vegas, New York dan Singapura.

Meski pernah beberapa kali bertemu di luar negeri, ia dengan tegas membantah berteman dekat dengan FL.

Syahrini bercerita mengenal FL dengan nama Fransiska.

Penyanyi berambut panjang itu mengenal FL sebagai pedagang baju, dan mereka berteman di aplikasi pesan Blackberry Messenger (BBM). “Saya kenal dia namanya Fransiska, pedagang baju,” kata Syahrini.

Meski pernah membeli pakaian dari FL, Syahrini tidak pernah mengetahui lokasi butik dan rumah FL.

Syahrini juga menegaskan bahwa dia tidak mengenal Samad.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Praktik rangkap jabatan sesungguhnya menyimpan sejumlah potensi persoalan. Pertama, potensi terganggunya citra partai. 
Hal ini dikatakan oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin. Menurutnya, sejak dimulainya era reformasi, praktik rangkap jabatan telah mendapatkan resistensi publik. 
“Rangkap jabatan juga seringkali dipandang sebagai praktik politik yang tidak senafas dengan semangat reformasi, padahal PAN dikenal sebagai sebagai partai reformasi,” kata Said, Senin (2/3).
Kedua, potensi munculnya penyimpangan penggunaan fasilitas negara. Rangkap jabatan tergolong rawan penyimpangan karena seringkali bersentuhan dengan praktik koruptif. 
Sebagai contoh, apabila seorang ketua umum partai yang merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, maka sangat mungkin akan ada fasilitas negara atau fasilitas pemerintah yang digunakan oleh si pejabat untuk kepentingan partainya. 
Ketiga, potensi munculnya konflik kepentingan. Sebagai ketua umum PAN Zulkifli Hasan sudah barang tentu memiliki agenda perjuangan partai. Sementara pada sisi yang lain ia harus menjadi Ketua MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah UUD 1945, memberhentikan Presiden/ Wakil Presiden, memilih Presiden/ Wakil Presiden, dan mengkaji sistem ketatanegaraan. 
“Dengan kewenangan MPR yang sedemikian besar itu, maka ada potensi ‘conflict of interest’ disitu. Oleh sebab itu dibawah kepemimpinan Zulkifli Hasan saya kira PAN perlu lebih berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya persoalan-persoalan tersebut,” demikian Said.

Artikel ini ditulis oleh: