Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
7 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38068

Rupiah Melemah, IHSG Menguat 27,53 Poin

Jakarta, Aktual.co —   Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI), ditutup menguat sebesar 27,53 poin ditopang data ekonomi Indonesia yang dinilai positif oleh pelaku pasar.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI ditutup menguat 27,53 poin (0,51 persen) menjadi 5.477,83, sementara kelompok 45 saham unggulan (indeks LQ45) naik 6,80 poin (0,72 persen) ke level 953,68.

“Data inflasi Indonesia yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik hari ini (2/3) menjadi salah satu penopang indeks BEI,” kata analis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe di Jakarta, Senin (2/3).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi yang terjadi pada bulan Februari 2015 sebesar 0,36 persen merupakan deflasi kedua tertinggi yang pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir pada bulan yang sama.

Menurut Kiswoyo Adi Joe, data ekonomi Indonesia itu mendorong kembali aliran dana asing masuk ke pasar saham domestik bertambah.

Dalam data perdagangan BEI, tercatat investor asing membukukan beli bersih sebesar Rp628,856 miliar.

Ia menambahkan bahwa indeks BEI juga mendapat dukungan dari bursa saham eksternal setelah Bank Sentral Tiongkok (PBoC) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,35 persen.

Kebijakan Tiongkok itu, kata dia, untuk menjaga kestabilan perekonomian di negeri tirai bambu itu.

“Kombinasi sentimen positif dari dalam negeri dan eksternal itu memberikan pengaruh terhadap IHSG BEI melanjutkan penguatan. Namun, diharapkan ada waktu koreksi di pasar saham domestik agar pasar tidak mengalami jenuh beli (overbought),” katanya.

Analis HD Capital Yuganur Wijanarko menambahkan bahwa walaupun IHSG kembali menembus rekor. Namun, pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS dapat membatasi ruang pergerakan IHSG ke depannya.

“Rupiah yang tertekan cukup dalam dapat menimbulkan koreksi mendadak sehingga lebih bijak untuk melakukan akumulasi dalam jangka pendek,” katanya.

Tercatat transaksi perdagangan saham di BEI sebanyak 231.138 kali dengan volume mencapai 4,31 miliar lembar saham senilai Rp5,85 triliun. Efek yang mengalami kenaikan sebanyak 150 saham, yang melemah 156 saham, dan yang tidak bergerak nilainya atau stagnan 94 saham.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 64,15 poin (0,26 persen) ke 24.887,44, indeks Bursa Nikkei naik 28,94 poin (0,15 persen) ke 18.826,88, dan Straits Times melemah 3,59 poin (0,11 persen) ke posisi 3.399,27.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Limpahkan Kasus BG ke Kejagung, Johan: Ini Langkah Hukum Yang Kita Ambil

Jakarta, Aktual.co — Sikap melimpahkan berkas perkara Komjen Pol Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), jangan diartikan sebagai menyerahnya lembaga anti rasuah tersebut.
Menurut salah satu komisioner KPK, Johan Budi, justru sikap itu sebagai langkah hukum pihaknya dalam menanggapi putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam praperadilan pada 16 Februari 2015.
Ketika itu, hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan No 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, atas nama Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
“Jangan diartikan bahwa yang dilakukan ini KPK belum melakukan upaya hukum apapun. Kesimpulan perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan sudah melalui proses sebelumnya yang kami sebut melakukan langkah hukum,” kata Johan, di Kantornya, Jakarta, Senin (2/3).
Johan menjelaskan, bahwa pada putusan Sarpin dijelaskan bahwa KPK tak berwenang menangani kasus tersebut lantaran Budi Gunawan dianggap bukan penyelenggara negara.
“Putusan praperadilan menyatakan BG bukan subjek hukum yang bisa ditangani KPK sesuai Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan KPK menghormati proses hukum itu,” kata Johan.
KPK pun sudah mengambil langkah untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi kasasi itu ditolak karena tidak memenuhi unsur formal.
“KPK juga mengirim surat ke MA (Mahkamah Agung). Saya belum tahu jawaban MA, sementara situasi di KPK tidak nyaman karena ada panggilan-panggilan (ke Mabes Polri). Langkah ini harus cepat diambil, tapi langkah ini harus ‘firm’ yang dilakukan sesuai norma hukum dan bukan keluar dari norma hukum. Beberapa kali KPK juga melimpahkan perkara ketika perkara yang ditangani KPK. Mekanisme ini ada melalui fungsi KPK berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang supervisi,” jelas Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemprov DKI Gandeng BPKP Usut Pengadaan UPS di 2014

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) usut dugaan anggaran siluman untuk pengadaan UPS (uninterruptible power supply) SMA/SMK tahun anggaran 2014. 
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Larso Marbun mengatakan pengusutan dilakukan terkait pengadaan 49 unit UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
BPKP sedang memeriksa perencanaan, proses penganggaran, pemanfaatan, spesifikasi kualitas, dan latar belakang kebutuhan UPS. “Ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK,” kata Larso di Balai Kota, Senin (2/3).
Larso yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI di 2014, mengaku sudah ‘mencium’ dugaan penyelewengan anggaran yang masuk di tengah jalan.
“Sebelum terungkap, kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Kejadiannya saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA (Daftar Pelaksana Anggaran) Suku Dinas, jadi bukan usulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujar dia.
Jumat minggu lalu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah melaporkan dugaan adanya anggaran siluman ke KPK. Dalam salah satu dokumen APBD 2014 ‘versi DPRD’, tercatat ada pengadaan 49 unit UPS 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Awal Pekan, Rupiah Melemah 13 Poin ke Rp12.943

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta sore, bergerak melemah sebesar 13 poin menjadi Rp12.943 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.930 per dolar AS.

“Faktor eksternal mendominasi fluktuasi mata uang rupiah hingga sempat menyentuh level Rp13.000 per dolar AS. Tekanan rupiah itu salah satunya dipicu oleh rencana bank sentral Amerika Serikat (the Fed) yang akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat kembali muncul,” kata Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta, Senin (2/3).

Ia menambahkan bahwa pelaku pasar uang menilai perbaikan perekonomian AS berjalan sesuai jalur seperti yang diharapkan the Fed, sehingga ekspektasi awal mengenai kenaikan suku bunga AS pada pertengahan tahun ini kembali mencuat.

“Selain Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen yang memberi indikasi kenaikan suku bunga pada tahun ini. Kepala Bank Sentral AS cabang Philadelphia James Bullard juga mengindikasikan yang sama,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, Bank Indonesia juga cenderung tidak melakukan intervensi secara aktif di pasar valas domestik, hal itu dikarenakan faktor fundamental ekonomi seperti inflasi, neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, dan kondisi fiskal cenderung membaik.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menambahkan bahwa aksi bank sentral Tiongkok yang menurunkan suku bunga mengindikasikan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi negara terbesar kedua itu cenderung melambat.

“Suku bunga Tiongkok untuk kedua kalinya dalam tiga bulan diturunkan. Itu menunjukan Tiongkok sedang melambat, suku bunga tidak akan dipangkas jika situasi ekonomi disana dalam keadaan baik,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin (2/3) ini tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.993 dibandingkan hari sebelumnya, Jumat (27/2) di posisi Rp12.863 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Akui Kekalahan, Ini Alasan KPK Limpahkan Kasus BG ke Kejagung

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kekalahan didalam penanganan kasus Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Pol Budi Gunawan. 
Demikian disampaikan pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiquerahman Ruki, usai melakukan kordinasi dengan para petinggi penegak hukum, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/2).
“Untuk satu kasus (Budi Gunawan) ini, kami, KPK terima kalah tapi tidak berarti harus menyerah” ujar dia.
Kelanjutan kasus Budi Gunawan telah resmi dilimpahkan KPK ke Kejagung. Selanjutnya, kasus itu pun akan kembali dilimpahkan ke Mabes Polri.
Ruki beralasan, kasus itu dilimpahkan lantaran pihaknya akan berkosentrasi dengan banyak kasus.”Masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan, kalau terfokus pada kasus ini yang lain jadi terbengkalai dan belum lagi praperadilan-praperadilan yang diajukan,” kata dia.
Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Plt pimpinan KPK lainnya, Johan Budi SP. Menurutnya, gagal atau tidaknya pemberantasan korupsi tidak bisa dilihat dari pelimpahan sebuah kasus.
“Bukan seperti pak Ruki. Pemberantasan korupsi bukan masalah menang dan kalah,” tegas Johan.
Seperti diketahui, hari ini, Senin (2/3) lima pimpinan lembaga hukum di Indonesia yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edi Purjidjatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Plt Kapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo, menggelar pertemuan di gedung KPK.
Pertemuan tersebut khusus membicarakan kelanjutan kasus-kasus yang menjerat beberapa pimpinan KPK dan Polri. Termasuk pelimpahan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

BBM Naik, Pemerintah Tetap Untung Lewat PPN dan PBBKN

Jakarta, Aktual.co —  Kenaikan harga BBM dan elpiji secara bersamaan semakin mencekik masyarakat. Pasalnya, belum selesai rakyat tercekek dengan harga beras yang baik hingga 30 persen per kilo, Menteri ESDM sudah menaikkan harga BBM Untuk Jawa-Bali dari Rp6.600 per liter menjadi Rp6.900 per liter.

“Sebenarnya pemerintah sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp843 per liter dari pajak bahan bakar 5 % dan pajak pertambahan nilai 10 % dari pengolah crude hingga menjadi BBM,” ujar ketua FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Senin (2/3).

Adapun harga sebenarnya, lanjutnya, BBM dengan harga Crude oil mengikuti MOPS USD49,7/barrel ditambah cost refinery dan distribusi serta fee penjualan sebesar USD13.566/barel dan  menghasilkan 147 liter BBM maka akan diperoleh harga BBM per liter USD49,7 ditambah biaya refinary 13.566 sama dengan USD62,266 dikalikan Rp13.000 sama dengan Rp5.594 sebelum pajak jika ditambah pajak menjadi Rp6.434/ liter

“Pemerintah mengambil untung dari pajak dan penjualan BBM sebesar Rp6.900-Rp6.434 = Rp464. Total keuntungan Pemerintah per liter maka dalam satu tahun pemerintah untung Rp54,2 triliun dengan asumsi kebutuhan BBM 365 juta liter per hari untuk nasional,” jelasnya.

Masyarakat dengan pendapatan pas-pasan akan semakin tercekik oleh beban Ekonomi yang tinggi akibat Pemerintah mengambil Untung dari penjualan BBM yang sudah Tidak disubsidi lagi.

“Keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi,” tambahnya.

Dari pengambilan keuntungan penjual BBM juga mengambarkan bahwa Tim Ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.

“Seharusnya dengan keuntungan Rp54,2 triliun dari penjualan BBM, Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah utang sebesar Rp50 triliun selama 5 tahun dari bank dunia untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Berutang Rp50 triliun ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan fee broker dan fee proyek infrastruktur untuk mendapatkan utang ke bank dunia.

“Patut dipertanyakan dimana Trisakti dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin, tapi rakyat diperas dari penjualan BBM dan Kenaikan harga Beras,” ujarnya.

Karena itu DPR harus memanggil semua Menteri terkait diminta keterangannya karena mengambil untung dari Jual BBM dan tingginya harga Beras.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...38,06738,06838,069...43,155Halaman 38,068 dari 43,155

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya