Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Gerindra mendukung langkah DPR RI untuk menggunakan hak angket kepada Menkumham, Yasonna Laoly. Pasalnya, Yasonna melakukan intervensi terhadap partai politik.
Atas intervensi Menkumham, KMP menyatakan mosi tidak percaya terhadap Menkumham dan mengancam bakal menggunakan hak angket, hak interpelasi, bahkan hak menyatakan pendapat jika diperlukan.
“Anggota Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh langkah KMP di DPR. Kita akan bersama-sama untuk maju terus berikan dukungan hak angket,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/3).
Sebab menurutnya, intervensi yang dilakukan Menkumham bukan hanya persoalan Golkar ataupun PPP, namun juga masalah semua partai karena memutar balik jarum demokrasi Indonesia.
Wakil Ketua Fraksi PPP, Dimyati Natakusumah menambahkan apa yang dilakukan Menkumham telah keluar dari aturan. Dia menyindir logo Kementerian Hukum dan HAM berupa pohon pengayoman, disaat tindakan yang dilakukan Yasonna Laoly jauh dari mengayomi. 
“Bagaimana bisa lakukan pengayoman kalau memecah belah partai yang dianggap tidak sejalan. Karena itu kami sudah tidak percaya lagi pada Yasonna sebagai Menkumham karena sudah terlalu banyak melanggar hukum,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menolak diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi payment gateway oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, tanpa didampingi pengacara.
Menurut Denny, pada Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 8 tahun 2009 pasal 27 ayat 1 dan 2, bahwa pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik harus membolehkan didampingi pengacara kecuali sepersetujuan terperiksa.
Namun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seorang saksi tidak diharuskan untuk didampingi kuasa hukum.
“Kedudukan KUHAP itu lebih tinggi dari Perkap. Kalau Perkap itu untuk internal supaya lebih tertib. Beliau kan profesor hukum, tentu lebih tahu,” kata Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, di Bareskrim Polri, Jumat (12/3).
Menurut bekas Kapolda Gorontalo itu, Perkap hanya peraturan internal saja supaya dipedomani agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyidik dalam penyidikan saja.
Sementara, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan kalau berhak itu artinya tidak harus didampingi pengacara. Karenanya, kata dia, seorang saksi itu bisa didampingi ataupun tak didampingi pengacara.
“Yang mewajibkan (didampingi pengacara) siapa? Tapi yang jelas kalau tidak didampingi tidak melanggar Undang-undang,” ujar Badrodin.
Di KPK, lanjut Badrodin, juga menerapkan pola seperti itu bahwa saksi tidak didampingi pengacara. Dia menegaskan, sebetulnya, tidak ada larangan bagi saksi untuk didampingi pengacara.
“Tapi selama ini di KPK seperti itu, tidak boleh didampingi pengacara. Pak Denny (sebelum-sebelumnya) juga tidak pernah mengomentarinya,” sindir Badrodin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Surat penjelasan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keabsahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, merupakan bentuk intervensi terhadap partai politik.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini saat menyampaikan peryataan sikap bersama fraksi KMP DPR RI terhadap Menkumham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (13/3).
“PKS sebagai anggota dari Koalisi Merah Putih (KMP) sangat menyesalkan intervensi Menkumham yang terlalu jauh kepada partai politik. Itu artinya membuat bangunan demokrasi menjadi runtuh,” kata Jazuli.
Seharusnya, Menkumham dan pemerintah secara umum mendorong situasi kondusif. Kehadiran KMP justru sebagai ‘cek and balance’ bagi pemerintahan. Sehingga, apa yang baik untuk rakyat maka akan didukung penuh, namun akan berbeda bila tidak pro rakyat.
“Meski sejak awal terjadi kegaduhan-kegaduhan, tetapi terbangun sebuah kebersamaan demi meningkatkan kepentingan rakyat dan negara, sehingga seluruh yang diambil pemerintah, mulai dari pelantikan presiden berjalan dengan baik. Bahkan seluruh pimpinan parpol di KMP hadir, sehingga KMP hadir bukan untuk kerusuhan,” 
“Sekarang ini kita sedang mengalami problem ekonomi yang sangat berat, harsunya Menkumham ikut serta dalam membuat kondisi membaik stabil. Karena itu, kami menghimbau kepada Menkumham harus bijaksana dan koperatif dan kembali dalam perundang-udangaan yang ada dan jangan melakukan standar ganda,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Malang, Aktual.co — Golkar dan PKB Kabupaten Malang resmi berkoalisi untuk mendukung Calon Bupati Malang, Rendra Kresna, yang tak lain adalah calon petahana.
Halim Iskandar dari DPW PKB Jawa Timur mengatakan, partainya resmi menjatuhkan pilihan kepada Rendra Kresna karena hingga saat ini Bupati Malang itu masih memiliki elektabilitas yang tinggi. 
“Survei internal PKB juga menunjukkan hal serupa,” kata Halim, Jum’at (13/3).
Ia menambahkan, Rekomendasi PKB untuk Kabupaten Malang ini merupakan rekomendasi tercepat yang dikeluarkan oleh pihak DPP bila dibanding dengan daerah lain yang akan melaksanakan Pilkada.
“Kami sedang menunggu rekomendasi untuk calon Wakil Bupati karena kesepakatan begitu,” terangnya.
Menanggapi duet koalisi Golkar dan PKB ini, pengamat komunikasi politik, Anang Sudjoko, mengatakan langkah Rendra untuk merangkul calon dari kalangan agamis yang diwakili PKB adalah hal yang sangat ideal untuk mendongkrak suara Rendra.
“Kita tidak bisa pungkiri calon dari kalangan agamawan ini sangat penting untuk meningkatkan elektabilitas,” kata Anang Sudjoko.
Menurutnya, peta politik di Jawa Timur masih sangat kental akan tokoh dari kalangan religius. Duet tokoh nasionalis dan agamis merupakan formasi yang terbaik untuk merengkuh hati warga.
“Duet nasionalis dan agamis memang masih menjadi idola. Pada beberapa pilkada di Jawa Timur formasi ini sukses.”

Artikel ini ditulis oleh: