Jakarta, Aktual.co — Aparat Polresta Tangerang, Banten, mengamankan belasan preman yang terjaring operasi penertiban dengan melibatkan aparat Polsek setempat.
“Para preman itu didata dan kemudian dilepaskan berharap tidak berbuat onar,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irfing Jaya di Tangerang, Jumat (13/3).
Menurut dia, para preman yang terjaring operasi di berada di Kecamatan Curug, Cikupa dan Balaraja.
Operasi penertiban itu merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono pada lokasi yang rawan tindak kriminalitas.
Namun para preman yang terjaring itu tidak melakukan tindak kriminal melainkan hanya sedang berada di pinggir jalan dan di terminal bayangan di Bitung, Kecamatan Curug.
Irfing mengatakan razia tersebut merupakan tindakan kepolisian sebagai antisipasi maraknya preman serta aksi pelaku pencurian dengan kekerasan mengunakan sepeda motor (begal).
Pihaknya menghimbau agar masyarakat yang mengetahui adanya tindakan yang mencurigai apalagi mengarah ke pelanggaran hukum agar secepatnya melaporkan ke polisi terdekat.
Dia mengatakan operasi itu juga untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pengendara selama di jalan raya.
Dalam operasi tersebut Polresta Tangerang menerjunkan sekitar 80 petugas dan mereka disebar pada lokasi publik seperti terminal bus, pasar dan tempat keramaian warga lainnya.
Petugas memeriksa KTP dan identitas lain dari preman dan calo yang berada di terminal dan perempatan lampu merah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Tinggi Aceh menangkap terpidana korupsi, Djunaedi Muhammad Syaf’i, yang juga masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejati DI Yogyakarta.
Kepala Kejati Aceh Tarmizi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejari Aceh Amir Hamzah di Banda Aceh, Jumat (13/3) mengatakan, terpidana korupsi itu ditangkap di rumah di Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah.
“Terpidana korupsi itu ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri Redelong, Kabupaten Bener Meriah,” ujar Amir Hamzah.
Penangkapan DPO terpidana korupsi, kata dia, atas permintaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta melalui Kejati DI Yogyakarta kepada Kejaksaan Agung dan disampaikan ke seluruh kejaksaan di Indonesia. Dari data Kejaksaan Agung, yang bersangkutan tinggal di kawasan Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
Atas informasi tersebut, kata dia, Kejaksaan Negeri Redelong, Bener Meriah, melacak keberadaan DPO. Setelah memastikan alamat dan terpidana, tim kejaksaan menangkap Djunaedi di rumahnya, Kamis (12/3) sekitar pukul 13.00 WIB.
“Setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Redelong, terpidana langsung dibawa ke Kejati Aceh dan selanjutnya diserahkan kepada tim Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang datang khusus menjemput terpidana,” kata Amir Hamzah.
Serah terima terpidana berlangsung di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar. Serah terima terpidana dari Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Pidsus Kejati Aceh Mhd Alinafiah Saragih kepada Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta Ajie Prasetya.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta Ajie Prasetya mengatakan Djunaedi masuk DPO kejaksaan sejak 2008. Djunaedi merupakan terpidana korupsi dua tahun penjara. Selain itu, ia juga dihukum denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp60 juta.
Djunaedi merupakan pegawai Kantor Pelelangan Negara di Yogyakarta. Kasus korupsi Djunaedi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan negeri memvonis Djunaedi satu tahun enam bulan penjara. Selama persidangan yang bersangkutan tidak ditahan.
“Atas putusan PN Yogyakarta, yang bersangkutan mengajukan banding. Namun, bandingnya ditolak dan pengadilan tinggi memperberat hukumannya menjadi dua tahun, membayar uang pengganti Rp200 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp60 juta,” kata dia.
Lalu, sebut Ajie Prasetya, Djunaedi mengajukan kasasi. Namun, kasasinya ditolak dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 2008.
“Sejak putusan kasasi diterima, jaksa tidak bisa mengeksekusinya karena Djunaedi tidak berada di alamat semula. Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta memasukan yang bersangkutan sebagai DPO ke Kejaksaan Agung,” kata Ajie Prasetya.
Sementara itu, Djunaedi mengatakan dirinya tidak melarikan diri. Ia dan keluarganya pindah ke Aceh karena tidak mempunyai rumah di Yogyakarta.
“Ketika saya terjerat korupsi, saya mengajukan pensiun dini. Di Yogya saya tidak punya rumah. Karena itu, mertua saya menawari tinggal di kebunnya di Bener Meriah. Dari itulah saya pindah ke Aceh sambil menunggu putusan hukum tetap atas kasus yang menimpanya,” kata dia.
Djunaedi menceritakan, kasus korupsi yang menjeratnya ketika ada pelelangan aset bermotor milik Kantor Wilayah Koperasi dan UKM Yogyakarta pada 2004. Saat itu, ia menjadi pejabat lelangnya. Sedangkan pembeli, adalah pegawai di kantor tersebut.
“Kesalahan saya karena tidak teliti soal harga lelang aset. Yang membuat harga adalah pegawai kantor tersebut. Mereka juga yang membelinya. Ternyata, harga yang mereka buat lebih rendah dari perhitungan rillnya, sehingga dianggap ada kerugian negara,” kata dia.
Djunaedi mengakui dirinya bersalah dan siap menjalankan hukuman tersebut. Namun begitu, ia juga berharap penahanannya bisa dipindahkan ke Aceh.
“Nanti, saya akan mengajukan pemindahan tempat penahanan dari Yogyakarta ke Aceh. Apalagi semua keluarga saya di Aceh. Termasuk ada anak saya yang kuliah di Unsyiah, Banda Aceh,” kata Djunaedi Muhammad Syaf’i.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polisi jajaran Polda Kalimantan Selatan, menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat satu kilogram saat pelaksanaan operasi kewilayahan selama dua bulan terakhir ini.
“Banyak pelaku narkotika yang ditangkap saat operasi kewilayahan yang digelar oleh Polres jajaran di lingkungan Polda Kalsel,” ucap Direktur Ditresnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Joko di Banjarmasin, Jumat (13/3).
Ia mengatakan, selain satu kilogram sabu-sabu yang disita dalam Operasi Kewilayahan. Polda Kalsel juga menangkap para pelakunya yang berjumlah 400 orang.
Semua barang bukti narkotika hingga seberat satu kilogram dan 400 tersangka itu berhasil diungkap oleh jajaran Polres-Polres dijajaran Polda Kalsel, mulai Januari hingga Februari 2015.
Bukan itu saja, selain menyita satu kilogram sabu-sabu selama operasi tersebut, polisi juga melakukan penyitaan terhadap 200 butir lebih ekstasi jenis ineks.
Serta puluhan ribu obat bebas terbatas jenis obat daftar G berbagai merk dan masuk dalam golongan IV obat terlarang yang diketahui tidak memiliki izin edar sehingga diduga obat tersebut di pasarkan secara ilegal.
Joko juga mengatakan, peredaran gelap narkotika di Kalsel ini sudah mengakar, meskipun sudah banyak para pelaku yang tertangkap dan telah dijebloskan ke penjara, sepertinya mereka tidak pernah jera.
“Yang jelas setiap pelaku yang kami tangkap dengan barang bukti lengkap maka langsung kami proses dan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Semua pelaku narkotika yang tertangkap akan dijerat dengan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diancam hukuman minimal 4 tahun hingga hukuman mati dan denda miliaran rupiah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta akhirnya berdamai, keduanya sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kesepakatan dua kubu partai berlambang Kabah itu terjadi setelah beberapa orang senior turun tangan mempertemukan keduanya dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Batam, Kepri, Jumat (13/3).
“Kami berdua sadar, karena perpecahan akan memporandak-porandakkan umat Islam. Sekarang kami sepakat bersatu,” kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz.
Menurut dia, sejak awal sebenarnya tidak ada perpecahan yang memorakporandakan partai. Melainkan kesalahan komunikasi akibat campur tangan pihak luar.
Dan kini setelah dua kubu bersatu, maka PPP diharapkan menjadi wadah menyalurkan aspirasi politik umat Muslim.
“Dengan turunnya para senior, membuktikan kepedulian atas PPP. Sejak awal, saya juga sudah yakin perselisihan dua saudara tidak mungkin tidak bisa diselesaikan,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi, mengatakan bersyukur dengan kesepakatan bersama yang lahir di tengah gegap gempita Muktamar Parmusi.
“Saya yakin cita-cita kami akan tercapai. Karena itu, sebagai Wakil Ketua Umum hasil Muktamar Surabaya, saya menyambut yang dilakukan dalam pertemuan di Batam ini,” ujarnya.
Emron menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Romahurmuziy yang juga hadir saat pembukaan Muktamar Parmusi untuk diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh: