Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disaat lonjakkan harga beras yang mahal, dinilai bukan menujukan pemerintah mengikuti mekanisme pasar.

Dikatakan dia, dalam kenaikan dan penurunan harga BBM pemerintah masih ikut campur tangan.

“Kita tidak pengen ini dikatakan mekanisme pasar, karena pemerintah masih mengatur,” kata Satya kepada wartawan, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (1/3).

“Kalau mekanisme pasar itu berarti hari ini dan besok sudah berubah. Dengan rentan waktu satu bulan, itu berarti ada waktu yang dihitung rata-ratanya, dan rata-rata itu bisa dibawah bisa diatas dari pada harga mekanisme pasar murni,” tambahnya.

Menurut dia, kalau ikut mekanisme pasar, rata-rata itu bisa dibawah bisa diatas dari harga mekanisme pasar murni. Jadi, kata dia, mekanisme pasar murni itu semisal Rp9000 terus pemerintah menjual ke masyarakat Rp8500, berartikan pemerintah menanggung Rp500.

“Jadi ini membedakan mekanisme murni dengan yang diatur oleh pemerintah, karena apapun juga DPR sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerahkan murni kepada meknisme pasar. Sebab, bila itu diserahkan itu contohnya seperti Pertamax jaman dulu, dalam hitungan hari dapat berubah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  PT Freeport Indonesia menyatakan siap memasok kebutuhan  konsentrat ke pabrik smelter yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan pihak investor lain di kawasan industri Timika.

Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Timika, Minggu (1/3) mengatakan dari hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Timika dan Tembagapura beberapa hari lalu sudah ada sinyalemen bahwa para wakil rakyat di Senayan mendukung rencana pengembangan pabrik smelter di kawasan Gresik, Jawa Timur.

Pengembangan kapasitas pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur itu lantaran Freeport dikejar tenggat waktu untuk harus membangun industri pengolahan dan pemurnian biji tambang dalam negeri yang sudah harus beroperasi pada 2017.

“Kalau di Gresik itu hanya pengembangan karena sebelumnya sudah ada. Rencana pengembangan kapasitas smelter di Gresik itu sudah kita bicarakan dengan Komisi VII dan Komisi VII sudah memberikan sinyalemen kepada kita. Karena ini untuk memenuhi kapasitas konsentrat nasional,” jelas Maroef.

Kendati harus mengembangan kapasitas smelter di Gresik untuk memenuhi amanah UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, namun pihak Freeport menyatakan akan mendukung penuh jika industri smelter di Papua yang dibangun oleh Pemda bersama pihak investor lain sudah bisa beroperasi.

“Freeport akan memberikan suplai konsentratnya setelah smelter yang dibangun oleh Pemda Papua sudah terbangun. Karena pembangunan smelter di Papua dilakukan oleh Pemda Papua sendiri bekerja sama dengan investor lain. Pemda Papua sendiri menyatakan kesanggupan untuk membangun smelter sendiri di Provinsi Papua,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: