London, Aktual.co — Indonesia yang diwakili Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (HiPerTKes) menjalin kerja sama Pendidikan Tinggi di Bidang Kesehatan dengan beberapa universitas terkemuka di Hungaria.
Penandatanganan tiga nota kesepahaman (MOU) mengenai Kerja sama Pendidikan Tinggi di Bidang Kesehatan dilakukan Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (HiPerTKes) Dr Ir Budi Djatmiko, MSi, MEI dengan Rektor Universitas Semmelweis, Dr Agoston Szl di kota Budapest, demikian Sekretaris Dubes KBRI Budapest, Karina Dian Anjani, Sabtu (28/2).
Dalam acara penandatanganan kesepahaman disaksikan Duta Besar RI untuk Hungaria, Wening Esthyprobo Fatandari. Budi Djatmiko juga melakukan penandatanganan dengan Wakil Rektor Universitas Pecs, Dr Gyula Zeller di Kota Pecs (2,5 jam dari BudaPest).
Selain itu Budi Djatmiko juga menandatangani kerja sama dengan Wakil Rektor Bidang Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat Universitas Szeged, Prof. Tamas Martinek di Kota Szeged (2,5 jam dari Budapest).
Kedua belah pihak dalam kaitan ini HiPerTKes dan Universitas di Hungaria sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan pertukaran tenaga pengajar dan penerimaan mahasiswa Strata 2 dan Strata 3, melakukan kegiatan penelitian bersama, memuat hasil karya ilmiah dalam publikasi/jurnal Universitas serta berkolaborasi dalam penyelenggaraan seminar atau simposium di bidang kesehatan.
Dubes Wening Esthyprobo Fatandari menyatakan pelaksanaan MOU akan segera menjawab tantangan bidang pendidikan kesehatan dan minimnya tenaga pendidik bidang kesehatan di Indonesia.
“Adanya kerja sama ini menandai semakin meningkatnya hubungan bilateral kedua negara khususnya di bidang pendidikan yang mencerminkan adanya peningkatan ‘people to people contact’ yang lebih intensif,” katanya.
Melalui penandatanganan MOU diharapkan dosen pendidikan kesehatan dapat meningkatkan jenjang pendidikannya ke strata yang lebih tinggi sehingga dapat memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan yang mensyaratkan hanya Sarjana berstrata dua dan tiga yang dapat menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi yang membatasi dunia pendidikan kesehatan di Indonesia.
Budi Djatmiko dalam sambutan mengatakan bahwa pilihan HiPerTKes untuk mengadakan kerja sama dengan berbagai Universitas di Hungaria dilatarbelakangi oleh kualitas lulusan perguruan tinggi dari Hungaria sebanding dan dapat bersaing dengan dengan lulusan dari perguruan tinggi di Eropa maupun dari Amerika.
Dikatakannya lembaga yang dipimpinnya baru didirikan pada Juni tahun lalu membutuhkan peningkatan pendidikan tenaga dosen dan pengajar yang lebih tinggi yang belum dilakukan di Indonesia seperti sarjana strata dua dan tiga dibidang kebidanan, perawat umum, kesehatan masyarakat, farmasi dan sebagainya. Dengan penduduk sebesar 250 juta, Indonesia setiap tahunnya membutuhkan sekitar 3200 Sarjana Pendidikan Kesehatan.
Sementara itu Konsul Kehormatan Hungaria yang berdomisili di Yogyakarta merangkap Co-Chairman Indonesian Hungarian Business Council, George Iwan Marantika MBA, memimpin delegasi ilmu kesehatan Indonesia menegaskan pendidikan tinggi di Hungaria selain memiliki kualitas tinggi juga sangat kompetitif dengan biaya pendidikan dan biaya hidup relatif murah dibanding negara Eropa lainnya.
Terdapat 12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Akademi Kebidanan yang Ikut meng-endorsed MoU Kerjasama Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan tersebut diantaranya dari Stikes Dharma Husada Bandung, Akademi Kebidanan Bhakti Asih Tangerang, Poltekes Bhakti Pertiwi Cirebon, Stikes Awal Bros Batam, Stikes Guna Bangsa Yogyakarta, Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Yogyakarta, Akbid Wiyata Mitra Husada, Nganjuk, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock, Bukit Tinggi, Akademi Kebidanan Puteri Bangsa Pariaman, Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Pemalang, Akademi Kebidanan Wiyata Mitra Husada dan STIKES Luwu Raya, Palopo.
Pendidikan tinggi di Hungaria telah berkembang semenjak tahun 1367 dengan didirikannya Universitas Pcs, Universitas Hungaria tertua yang prestijius dan diakui kualitasnya secara internasional.
Pendidikan tinggi di Hungaria memiliki tradisi yang panjang dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas terbukti dengan banyaknya peraih Nobel dan penemuan-penemuan ilmiah yang revolusioner yang berasal dari Universitas di Hungaria. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Vatikan mengutuk bocornya dokumen yang menurut sebuah laporan media menunjukkan perebutan kekuasaan di Tahta Suci terkait reformasi ekonomi dan pengeluaran yang berlebihan oleh seorang kardinal yang ditugaskan untuk melakukan itu.
Majalah L’Espresso mengatakan telah melihat risalah rapat dan surat elektronik yang menunjukkan bahwa sebagian besar kardinal Italia merasa bahwa Kardinal George Pell telah terlalu berkuasa.
Pell adalah orang luar yang dibawa oleh paus ke Roma dari Australia untuk mengawasi keuangan Vatikan yang sering kacau setelah selama beberapa dasawarsa dikontrol oleh Italia.
Paus Fransiskus diberi mandat oleh para kardinal yang memilihnya pada tahun 2013 untuk membersihkan sejumlah pelanggaran setelah serangkaian skandal keuangan yang sebagian besar melibatkan bank Vatikan.
Paus Fransiskus membentuk Sekretariat Perekonomian tahun lalu dan memberi Pell, sebagai pemimpinnya, kekuasaan yang besar untuk membersihkan keuangan Vatikan yang sering bermasalah dan tidak transparan serta membuatnya selaras dengan standar internasional.
“Membocorkan dokumen rahasia kepada media untuk membangkitkan polemik dan memicu perdebatan bukan hal yang baru tetapi ini selalu merupakan aksi yang harus dikutuk dan ilegal, ” kata juru bicara Vatikan Pastor Federico Lombardi.
Lombardi mengatakan “normal” terjadi perbedaan pendapat tentang masalah keuangan dan hukum yang rumit dan mengutuk artikel itu sebagai suatu hal yang “tidak bermartabat dan tidak penting ” karena serangan pribadi terhadap Pell.
Pell tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.
Majalah itu mengatakan Departemen Pell telah membelanjakan setengah juta euro dalam enam bulan pertama, terutama untuk pengeluaran staf dan peralatan namun beberapa pengeluaran adalah untuk keperluan pribadi, termasuk pengeluaran sebesar 2.508 euro (2.813 dolar) untuk pakaian pendeta yang diduga dibeli Pell dari seorang penjahit pakaian pendeta terkenal di Roma.
Majalah itu juga mengatakan departemen tersebut telah menghabiskan puluhan ribu euro untuk merenovasi dan melengkapi sebuah apartemen di Roma untuk digunakan oleh manajer bisnis yang dibawa kardinal itu dari Australia untuk membantunya membersihkan keuangan Vatikan.
Juru bicara itu mengatakan Departemen Pell masih terus melakukan agenda reformasinya dan dalam beberapa bulan akan mempublikasikan untuk pertama kalinya laporan keuangan tahun 2014 dari setiap departemen Vatikan.
Skandal “Vatileaks” pada tahun 2012, di mana pelayan dari Mantan Paus Benediktus, pendahulu Paus Fransiskus, ditangkap karena membocorkan surat-surat pribadi paus kepada media, berisi dugaan terjadinya korupsi di Tahta Suci, sesuatu yang dibantah Vatikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Swiss, Aktual.co — Swiss menjadi negara pertama yang menyerahkan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setelah 2020 yang merupakan dasar bagi kesepakatan PBB untuk membatasi perubahan iklim yang dijadwalkan disepakati pada Desember.
Beberapa negara lain – termasuk Tiongkok, Amerika Serikat dan 28 negara Uni Eropa – telah menguraikan rencana domestik mereka untuk memperlambat pemanasan global setelah 2020 tapi belum secara resmi menyerahkan rincian itu pada Perserikatan Bangsa Bangsa.
Dokumen Pemerintah Swiss itu menyebutkan bahwa negaranya akan mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sebesar 50 persen di bawah tingkat 1990 pada tahun 2030, dengan setidaknya 30 persen dari pengurangan di dalam negeri dan sisanya dengan berinvestasi dalam proyek-proyek pemotongan emisi karbon di luar negeri.
Negara ini memiliki jalan panjang yang harus dilalui. Pada tahun 2012, Swiss mengatakan emisinya hanya turun 2,8 persen di bawah tingkat 1990.
Christiana Figueres, kepala Sekretariat Perubahan Iklim PBB yang akan mengkompilasi rencana-rencana nasional itu, menyambut baik penyerahan dokumen Swiss dan mengatakan dia menantikan “lebih banyak lagi … dalam beberapa minggu dan bulan mendatang”.
“Swiss hari ini menunjukkan kepemimpinan, komitmen dan dukungannya terhadap kesuksesan pencapaian hasil di Paris dalam 10 bulan mendatang – Swiss adalah yang pertama, tetapi tidak akan menjadi yang terakhir,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Negara-negara telah menetapkan batas waktu tidak resmi pada 31 Maret untuk menyerahkan rencana mereka ke Sekretariat PBB sehingga dapat dikompilasi sebelum pertemuan puncak Paris, yang dimaksudkan untuk menyetujui kesepakatan global guna mengurangi hujan lebat, gelombang panas, kekeringan dan naiknya permukaan air laut.
Banyak negara tampaknya akan melewatkan tenggat waktu itu.
Di Jenewa pada 13 Februari, hampir 200 negara menyetujui rancangan teks negosiasi untuk kesepakatan iklim, tetapi menunda pilihan sulit tentang mempersempit berbagai macam pilihan untuk membatasi kenaikan suhu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid