1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38099

Produsen Tempe Desak Pemerintah Tambah Lahan Petani Kedelai

Jakarta, Aktual.co —   Ketergantungan produsen tempe dan tahu dengan kedelai impor mendesak pemerintah untuk melakukan pelebaran lahan pertanian kedelai mengigat kebutuhannya mencapai 2,2 juta ton per tahun.

Ketua umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan bahwa produsen tahu-tempe meminta penambahan lahan sebesar 800 ribu hektar untuk mengoptimalkan swasembada kedelai.

“Kami sudah kesulitan mendapatkan kedelai. Hal itu sudah sangat merugikan, ada lahan pertanian yang hasil panennya ternyata tidak dijual, untuk kembali dijadikan bibit,”  kata Aip Syarifuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/02).

Sementara dikatakan Aip untuk menghasilkan tahu dengan kualitas yang tinggi, dibutuhkan kedelai lokal.

“Tahu bagus strukturnya,lembut kulit dan isinya pakai kedelai lokal, kalau tempe bisa pakai kedelai impor,” ungkapnya.

Oleh karena itu produsen tahu-tempe meminta pemerintah melakukan penambahan lahan sebesar 800 ribu hektar untuk mengoptimalkan swasembada kedelai.

“Kami akan memanfaatkan lahan idle (menganggur),” tutupnya

Dia pun mengakui produsen juga sudah menemui sejumlah Pemerintah Daerah untuk meminta lahan yang masih bisa dimanfaatkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPR: Distribusi Beras Tekendala Wacana Raskin ke E-Money

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan wacana perubahan raskin menjadi e-money menjadi faktor kendala administratif penyaluran atau distribusi beras. Ia juga menyebutkan empat faktor yang sebabkan harga beras tidak stabil.

“Ada 9 triliun untuk raskin dan 2 triliun untuk cadangan beras pemerintah, semestinya pada saat itu tidak di gonjang-ganjing oleh e-money. Itukan bisa di jalankan sehingga begitu menginjak Januari hingga Februari Raskin sudah bisa disalurkan dan beras cadangan pemerintah itu sudah bisa segera disiapkan, jika terjadi fluktuasi harga yang di atas harga psikologis. Jadi secara administrasi semestinya jalan saja, hanya itukan persoalannya di Februari ada pembahasan APBN-P. Dengan wacana perubahan dari raskin jadi e-money saya kira ini membatasi ataupun jadi faktor kendala administratif,” ujar Herman di Jakarta, Sabtu (28/2).

Menurutnya, Pertama yang paling berpengaruh adalah produksi, jika kementerian pertanian kemudian memastikan bahwa produksi di atas 4 persen dpastikan harga beras ini akan stabil.

“Justru itu saya meminta kementrian pertanian segera melakukan rilis berapa angka ramalan yang akan dicapai dalam satu tahun 2015 ini atau progres per triwulan itu berapa hingga masyarakat diyakinkan produksi kita mencukupi,” katanya

Kedua, yang harus dipastikan adalah berapa konsumen yang sesungguhnya. Kata Herman, setiap tahun pasti ada perubahan konsumsi, jadi jangan menurunkan konsumsi per kapita 139 kg per kapita tahun diturunkan menjadi 125, tetapi kemudian realitasnya berada dibawah 139.

“Ini akan mengganggu perencanaan terhadap persoalan ketahanan pangan kita,” tuturnya

Ketiga, stok nasional bulog. Jika bulog memiliki kemampuan yang cukup untuk stok bulog minimal 3 juta.

“Angka 3 juta kan ekuavalen dengan persiapan satu tahun menyiapkan cadangan beras, saya kira nanti bagaimana manajemen inlet-outletlah  supaya beras-beras ini tidak rusak. Kalau pemerintah memiliki kemampuan dalam setahun saya yakin betul bahwa harga beras ini tidak akan terdistorsi, atau celah untuk melakukan spekulasi pelaku beras pun tidak akan terjadi, karena pemerintah ada kesiapan untuk bisa melakukan operasi pasar maupun penyaluran raskin secara cepat,” katanya

Keempat, masalah distribusi. Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, di suatu daerah kelangkaan terjadi, beritanya akan memicu pelaku pasar lainnya sehingga distribusi. Menurutnya, juga harus direncanakan mana saja daerah-daerah sentra, mana daerah konsumen, ini harus dipetakan betul dan dijamin distribusinya.

“Kelima, diversifikasi, kalau beras ini terlalu berat untuk kita siapkan ya kita harus  cari alternatif lain apakah akan dikembalkikan ke badan pangan lokal, ataukah diganti beras analog, ataukah di daerah tertentu kita kembalikan ke pangan-pangan tradisional mereka supaya beban beras ini tidak terlalu tinggi,” tambahnya

“Terakhir saya kira jangan terlalu banyak lontarkan isi sensitif terhadap komoditas yang sensitif yang akan mempengaruhi situasi ekonomi,” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Terkait Proyek Infrastruktur, Menteri Basuki: Kualitas dan Pengawasan Harus Ditingkatkan

Medan, Aktual.co — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengingatkan kalangan pengusaha konstruksi jalan untuk semakin meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.

“How to improv quality, bagaimana meningkatkan kualitas,” ujar Basuki di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sabtu (28/2).

Selain peningkatan kualitas, Basuki juga mengingatkan bahwa soal pengawasan juga menjadi masalah yang tak kalah penting. “Kalau soal strategi pembangunan, sudah tak diragukan lagi, tapi sekarang bagaimana implementasinya di bidang pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD HPJI Sumut Umar Z. Hasibuan mengungkapkan, bahwa jaringan infrastruktur jalan di Sumatera Masih jauh dari optimal.

Saat ini menurutnya, tiga ruas jalan, baik jaringan jalan Timur, Tengah dan Barat di Sumatera masih membutuhkan sentuhan pembangunan.

“Di bidang jalan lintas timur, bahwa kapasitas jalan terasa sangat kurang, karena jumlah kendaraan semakin tinggi, di lintas tengah masih dilakukan perbaikan, apalagi lintas barat yang sampai saat ini terutama di Sumut belum nyambung dengan jalan lintas barat,” katanya.

Pantauan wartawan, acara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, dan sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten dan kota diantaranya, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Plt. Bupati Tapanuli Tengah, Syukran J Tanjung.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

YLKI: Liberalisasi Perdagangan Rugikan Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan liberalisasi perdagangan banyak merugikan masyarakat Indonesia.

“Dari tahun 2012 dalam era liberalisasi, Indonesia banyak dirugikan. Sejak 61 tahun terakhir, pada 2012 mengalami defisit, padahal tahun sebelumnya neraca perdagangan masih surplus 26 juta US dolar, tahun sebelumnya juga mencatat prestasi,” ujar Sudaryatmo pada diskusi Liberalisasi perdagangan di Jakarta, Sabtu (28/2).

Menurutnya defisit ini merupakan dampak situasi ekonomi Indonesia yang memanas. Tingkat konsumsi yang tinggi tidak didukung industri yang ada, sehingga kebutuhann konsumsi dipenuhi barang import.

“Impor ada KW 1 dari Korea dan Jepang, KW  2 dari China. China pinter, bikin produk sesuai negara tujuan, standarnya padahal begitu,” katanya

Selain itu, yang membuat negara defisit adalah impor migas yang tinggi.  “Dari tahun 2002 sebenarnya konsumsi kita lebih tinggi dari produksi,” katanya

Kemudian, menurut Sudaryatmo konversi LPG juga menjadi malapetaka baru. Hampir 60-70 persen kebutuhan LPG kita import. 

“selama 15 tahun import gandum sangat luar biasa, tahun 2010 3,8 juta ton, terus tahun 2014 6,5 juta ton dengan nilai Rp23,5 triliun. Ironis lagi kita import mie instan. Jadi masyarakat kecil kita mensubsidi petani gandum yang kaya di negeri luar sana,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Liberalisasi Perdagangan Sengsarakan Petani dan Produsen Tempe

Jakarta, Aktual.co — Dampak dari liberalisasi perdagangan yang dilaksankan pemerintah pada tahun 2015 dituding telah mengsengsarakan petani kedelai dan produsen tempe dan tahu Indonesia.

Ketua umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengungkapkan produsen tempe dan tahu sangat tergantung kepada importir. Saat ini kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta ton per tahun. Sedangkan produksi dalam negeri baru sebanyak 600 ribu ton per tahun.

“Selama ini kita masih impor dari Argentina dan Amerika Serikat, kurang lebih sebesar 1,6 juta ton. Ini sudah berlangsung selama 10 tahun, Kedelai diimpor dari Amerika dan lain sebagainya, kalau 2 ton per tahun, harganya ada yang 8 ribu dan lebih. Tapi kalau dicetak jadi jadi tempe. Jadi setengah kilo tempe,” kata Aib dalam diskusi yang bertajuk liberalisasi perdagangan peluang bagi rakyat di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/02)

Itulah sebabnya harga kedelai di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh importir dan harga di luar negeri. Padahal kata Aib, Indonesia merupakan pembeli kedelai terbesar di dunia dan produsen tahu-tempe terbesar di dunia.

Dia mengaku produsen tempe mengalami kesulitan mendapatkan kedelai, pasalnya ada sebagian petani yang berhasil memanen kedelai tapi tidak untuk dijual sebagai bahan produksi mentah, melainkan untuk dikembalikan menjadi bibit.

“Ada yang tidak menjual kedelai ke pasaran. Mereka panen sekian hektar untuk dijadikan bibit kedelai kembali. Kami minta agar Bulog dapat impor langsung agar ada kepastian harga, Liberalisasi perdagangan ini sudah menyengsarakan petani dan produsen tempe,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BI: Rupiah Stabil itu Bukan Flat

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang memiliki tugas mengatur kebijakan moneter memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Namun, nilai tukar Rupiah yang mengalami pelemahan beberapa bulan terakhir dianggap BI masih konsisten dengan nilai fundamental ekonomi Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengatakan bahwa BI terus menjaga dan berada di pasar untuk hal tersebut. Menurutnya, BI tidak dapat mematok nilai tukar Rupiah yang harus berada di level tertentu.

“Karena Indonesia rezimnya floating, nilai tukarnya fleksibel, tidak bisa dipatok seperti itu, misalnya Rupiah harus Rp11.000 per Dolar AS. Kita lihat stabilitas pergerakannya,” ujar Solikin dalam pelatihan wartawan BI di The Trans Luxury Hotel, Bandung (28/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini yang terpenting adalah bagaimana nilai tukar Rupiah tersebut bisa stabil dan konsisten. Karena menurutnya, jika nilai tukar Rupiah kuat, namun kondisi ekonominya lemah, maka menimbulkan hal buruk ke depannya.

“Stabil tuh bukan flat, kita menghindari fluktuasi yang berlebihan juga, karena mengakibatkan uncertainty di pasar keuangan, ini yang kita jaga,” kata dia.

Solikin juga mengatakan saat ini target BI adalah membuat Current Acciunt Deficit (CAD) yang rendah dan tetap stabil. Karena menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini lebih banyak impor daipada ekspor.

“CAD itu konsumsi lebih besar daripada produksi. Kita impor barang itu pakai Dolar AS, yang kita bayar lebih besar karena kita ngga bisa cetak uang Dolar AS, beda dengan negara lain,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain