Jakarta, Aktual.co — Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengakui adanya surat permintaan penundaan penyidikan perkara dengan tersangka Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto.
“Kalau tidak salah ada surat untuk menunda pemeriksaan kepada Pak BW (Bambang Widjojanto) dan Pak AS (Abraham Samad),” kata Johan melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (13/3).
Namun, lanjutnya, surat tersebut bukan merupakan permintaan penghentian penyidikan.
“Bukan untuk menghentikan penyidikan,” tambah Johan.
Menurut pimpinan KPK Zulkarnain, penundaan pemeriksaan itu dapat menenangkan situasi antara KPK dan Polri.
“Ada kesepakatan yang bagus ya, ‘cooling down’ lah,” katanya melalui pesan singkat.
Sebelumnya pada Rabu (11/3), Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, kasus AS dan BW ditunda untuk sementara hingga situasi kembali kondusif.
Menurut dia, penundaan proses hukum tersebut dapat memakan waktu satu hingga dua bulan.
Badrodin mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan kasus keduanya karena tidak ada alasan hukum untuk menghentikan penyidikan.
Pada Rabu tersebut, Bambang Widjojanto juga datang ke Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat yang dari Plt KPK Taufiequrachman Ruki yang berisi permintaan agar pemeriksaan para pimpinan KPK nonaktif dan para pegawai KPK dihentikan.
Hal tersebut menurut Bambang, merujuk pada kesepakatan pembicaraan pimpinan KPK, Polri dan Jaksa Agung sebagai respon dari permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin agar kriminalisasi pimpinan KPK dihentikan.
Permintaan Presiden itu menurut Bambang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Praktikno, sehingga penyidik Polri tidak berhak melakukan pemeriksaan.
Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri pada 21 Januari 2015.
Sedangkan Abraham ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari 2015 oleh Polda Sulawesi Selatan Barat berdasarkan laporan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor.
Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada 2007, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri resmi telah menunda kasus dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pasalnya, penundaan itu dianggap dapat memicu konflik KPK-Polri berkepanjangan.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakir menilai, penundaan kasus AS dan BW dapat mematik citra kepolisian yang tak baik dikalangan masyarakat. “Itu berdampak kurang baik di masyarakat,” kata Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/3).
Apalagi, jika penundaan kasus AS dan BW itu ada unsur penawaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung penundaan. Namun demikian, meski ada penawaran, Mudzakir menilai kepolisian hanya main-main saja. 
“Sesuai dengan kesepakatan saja. Ini beda dengan kasus rakyat kecil yang lawannya itu seoarang punya jabatannya. Tuntutan pun belum waktunya kemudian langsung ditahan. Nah itu citranya kurang bagus,” kata dia.
Sementara itu KPK mengakui adanya kesepakatan dengan Mabes Polri terkait kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hal ini terungkap setelah Bareskrim Polri mengumumkan penundaan pemeriksaan kasus dugaan pidana yang menjerat kedua pimpinan KPK nonaktif itu.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, keputusan Bareskrim didasari kesepakatan antara pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.‎ “Ada kesepakatan yang bagus ya, tujuannya biar cooling down,” ujar Zulkarnaen di KPK.
Namun, Zulkarnain tidak bisa memastikan apakah penundaan ini bakal berujung pada penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3). Pasalnya, dia tidak mengetahui secara detail isi kesepakatan tersebut.
“Soal itu (SP3) saya tidak tahu.”
Seperti diketahui, kemarin Bareskrim Mabes Polri menyampaikan penundaan penanganan kasus Abraham dan Bambang. Bareskrim juga putuskan menunda penanganan kasus yang melibatkan pegawai KPK.
Polri telah menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan dan kasus rumah kaca Abraham Samad.
Sedangkan BW menjadi tersangka kasus dugaan rekayasa kesaksian pada sengketa sidang pilkada. Kasus itu ditangani langsung oleh Bareskrim Polri.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) belum dapat menyimpulkan perkara Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang dilimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sampai saat ini, tim di pidana khusus gedung bundar masih mempejari dokumen tersebut.
“Kita sedang pelajari dokumen hasil penyidikan dan penyelidikan KPK, kita akan pelajari. Kita sudah bentuk timnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/3).
Lantaran masih mempelajari berkas perkara BG, kata Prasetyo, korps Adhyaksa belum bisa memutuskan apakah nantinya akan menangani perkara ini atau melimpahkannya kembali ke Polri.
“Langkah-langkah selanjutnya, nanti akan kita lihat. Itu belum tentu mau diarahkan ke mana (ditangani Kejaksaan Agung atau dilimpahkan ke Polri,” kata Prasetyo.
Bekas politisi partai NasDem itu menambahakan, setelah mempelajari dokumen, selanjutnya pihaknya akan memutuskan langkah selanjutnya, siapa yang akan menangani perkara tersebut, kemudian apakah bisa naik ke penyidikan atau tidak.
“Ya kita akan putuskan langkah-langkah berikutnya seperti apa,” katanya.
Meski begitu, mantan anak buah Surya Paloh itu membantah berkas BG dari KPK masih minim. Pasalnya, tim belum bisa menilai karena masih menelaah dokumen tersebut.
“Nggak, itu justru makanya kita akan pelajari dulu, kita tidak katakan berkas perkara, tapi dokumen hasil penyelidikan dan penyidikan oleh KPP,” tutup Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby