Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai Golkar karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan.
“Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah,” kata Agung Laksono saat melakukan safari politik ke DPP Partai Hanura di Jakarta, Jumat.
Perkataan Agung itu menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara ekslusif di televisi swasta TvOne, yang menyebut bahwa dirinya meyakini Golkar hasil Munas Bali (pimpinan Aburizal Bakrie) yang sah.
Prabowo yang kini terafiliasi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Partai Gerindra, mengatakan bahwa pengakuan pemerintah atas Munas Jakarta membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.
Menurut Agung yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bukan orang dari partai lain.
Bagi Agung pernyataan Prabowo bukan lah bentuk perlawanan mantan capres 2014 itu, namun dia mengimbau yang bersangkutan tidak turut campur.
“Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada ‘guidance’ (panduan),” ujar Agung.
Pada hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat (13/2).
Layaknya safari politik sebelumnya, pada kesempatan itu Agung menjelaskan posisi Golkar dibawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis.
Agung mengatakan tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat.
Sehingga dirinya membawa Golkar keluar dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung pemerintah sebagai mitra kritis.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly yang menyatakan bahwa kepengurusan Munas Jakarta adalah kepengurusan yang sah, terus menuai protes keras dari parlemen.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP kubu Djan Faridz, Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa langkah Menkumham tidak mencerminkan kementerian Kumham sebagai pengayom.
“Tindakan Menkuham kesewenang-wenangan, padahal dilambangnya kementerian itu (beringin) sebagai pengayoman,” ucap Dimyati saat menyampaikan peryataan sikap bersama fraksi KMP DPR RI terhadap Menkumham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (13/3).
Ia pun mengatakan, sejak terbitnya surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang terhadap kepengurusan Romahurmudziy yang sah, dan melihat perlakuan yang sama dalam perkara perselisihan Partai Golkar. Sambung dia, tidak percaya lagi dengan Yasona Laoly.
“Kami sudah tidak percaya lagi dengan pak Yasona, dimana sering melakukan Abuse of Power. Kami hanya satu keputusan yang baik untuk islah itu dilakukan oleh pak Jokowi, termasuk dalam kisruh PPP. Kami pun bila tidak ada evaluasi terhadap putusan PPP dan Golkar kami pun akan menggunakan hak kami sebagai anggota dewan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan kasus dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tak dihentikan.
Polri, sambung calon Kapolri itu, hanya menunda penanganan kasus keduanya hingga situasi perseteruan KPK dan Polri mereda.
“Tidak dihentikan, tetapi kita tunda. Itu kan memang kesepakatan dari rapat antara pimpinan Polri, pimpinan KPK dan Jaksa Agung,” kata Badrodin Haiti saat ditemui di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Jalan Bulevar BGR, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (13/3).
Kasus ini, kata Badrodin, akan dilanjutkan kembali setelah situasi mulai tenang. Terlebih sambung Badrodin, Polri berkomitmen untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. 
“Tentu pemberantasan korupsi kita lanjutkan. Oleh karena itu, kita tidak berhenti sampai disini.”
Dia pun berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan KPK. “Kalau memang perlu bantuan dari KPK ya kita bantu. Kalau kasusnya yang terkait dengan AS ini ya kita proses selanjutnya.”
Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyebut Plt pimpinan KPK meminta Polri menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK nonaktif dan karyawan KPK berdasarkan kesepakatan KPK dan Jaksa Agung. Bambang bahkan selalu menolak diperiksa Bareskrim Mabes Polri. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang penghilangan loket di bandara yang berlaku pada 15 maret 2015 justru menimbulkan banyak calo tiket.
Hal itu disampaikan Bambang Haryo anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jum’at (13/3).
“Kebijakan menhub jonan ini malah membuat calo dibandara akan semakin banyak, karena banyak masyarakat yang akan dipersulit dengan penghilangan loket dibandara” tandasnya
Sehingga, kebijakan Menhub Jonan ini sangat tidak relevan dengan maksud tujuannya ingin menghilangkan calo di bandara.
“Harusnya kapasitas angkutnya diperbanyak, serta ketersediaan tiket di loket diperbanyak apalagi pada saat peak season, Apabila masyarakat bisa mendapatkan tiket dengan mudah di loket secara sendiri calo pun akan hilang sendirinya ” ujar Bambang.
Dia juga mengatakan hampir 80% pengguna transportasi udara itu menengah ke bawah yang belum bisa memesan tiket secara online, serta masih banyak lagi faktor seperti fasilitas internet bandara yang eror, ketersediaan tiket yang batas, serta ditambah lagi masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki ATM atau kartu kredit.
“Kita mengetahui sifat pengguna Transportasi udara adalahh instan cepat dan sering mendadak kita membutuhkannya. Apabila semuanya dilakukan secara online, nantinya akan mempersulit konsumen mendapatkan tiket, hal ini malah menjadi peluang untuk para calo untuk dapat mempermudah konsumen mendapatkan tiket mereka kedepan. Jadi kebijakan menhub ini bukan malah menghilangkan calo tapi menambah banyak calo ” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh: