Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang penghilangan loket di bandara yang berlaku pada 15 maret 2015 justru menimbulkan banyak calo tiket.
Hal itu disampaikan Bambang Haryo anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jum’at (13/3).
“Kebijakan menhub jonan ini malah membuat calo dibandara akan semakin banyak, karena banyak masyarakat yang akan dipersulit dengan penghilangan loket dibandara” tandasnya
Sehingga, kebijakan Menhub Jonan ini sangat tidak relevan dengan maksud tujuannya ingin menghilangkan calo di bandara.
“Harusnya kapasitas angkutnya diperbanyak, serta ketersediaan tiket di loket diperbanyak apalagi pada saat peak season, Apabila masyarakat bisa mendapatkan tiket dengan mudah di loket secara sendiri calo pun akan hilang sendirinya ” ujar Bambang.
Dia juga mengatakan hampir 80% pengguna transportasi udara itu menengah ke bawah yang belum bisa memesan tiket secara online, serta masih banyak lagi faktor seperti fasilitas internet bandara yang eror, ketersediaan tiket yang batas, serta ditambah lagi masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki ATM atau kartu kredit.
“Kita mengetahui sifat pengguna Transportasi udara adalahh instan cepat dan sering mendadak kita membutuhkannya. Apabila semuanya dilakukan secara online, nantinya akan mempersulit konsumen mendapatkan tiket, hal ini malah menjadi peluang untuk para calo untuk dapat mempermudah konsumen mendapatkan tiket mereka kedepan. Jadi kebijakan menhub ini bukan malah menghilangkan calo tapi menambah banyak calo ” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, Menteri Hukum dan HAM tak ubahnya dengan begal.
“Tindakan Menkumham, Yasona Laoly tak ubahya seperti begal, tapi begal politik,” kata Bambang sebelum diskusi politik “Dugaan Intervensi Pemerintah kepada Partai Politik” di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/3).
Oleh karena itu, partai politik harus melawan begal tersebut.
“Kita harus melawan dan mengakhiri begal politik ini. Kesewenang-wenangan Yasona kepada Partai Golkar dan PPP harus dilawan,” kata Bambang.
Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemy Francis, Dimyati Natakusuma (PPP), Jazuli Juwaini (PKS).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan hari ini pimpinan fraksi Golkar dan elit pimpinan fraksi partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) akan menyampaikan peryataan sikap mosi tidak percaya kepada Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham) Yasona H Laoly.
Hal itu menyusul kebijakan Menkumham yang dinilai melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik dalam menyikapi perseteruan dualisme kepengurusan DPP Golkar.
Ia mengungkapkan pernyataan sikap mosi tidak percaya ini menyusul bertepatan dengan adanya informasi reshufle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
“Kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Menkumham, menyusul adanya momentum yang akan dilakukannya reshuffle mei, berdasarkan informasi yang kita terima,” kata Bambang kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (13/3).
Ia mengatakan bahwa perombakan dalam tubuh kabinet ini, diyakininya akan dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun, sambung dia, adanya perbedaan pendapat antara presiden dengan wakil presiden untuk menetukan perombakan.
“Ada perbedaan pendapat antara pak Jusuf Kalla (JK) dan Presiden Jokowi , dimana pak JK ingin kan 1 tahun, tetapi presiden inginkan (perombakan) pada 6 bulan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Makasar, Aktual.co — Pemerhati ekonomi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel,  La Tunreng mengatakan bahwa kondisi melemahnya rupiah terhadap USD akan sangat mungkin memicu lahirnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada era 1998. 
Parahnya lagi, sambungnya, pelemahan rupiah saat ini sebelumnya dibarengi oleh kenaikan harga-harga dari berbagai sektor dan komoditas utama.
Ia menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) menjadi masalah berat bagi pelaku industri di dalam negeri. “Kondisi tersebut terutama dirasakan industri yang mengandalkan bahan baku impor,” ungkapnya.
Dari sisi dunia usaha lainnya kondisi ini akan memukul biaya operasional. Pasalnya, semua akan mengalami kenaikan dan akan berimplikasi kenaikan secara struktur di dunia usaha.
“Harga beras naik, BBM naik, gas naik, listrik naik, kini rupiah dalam posisi terpuruk sejak 98. Ini mengindikasikan bahwa pemimpin dan peran pemerintah kita sangat lemah, ” katanya kepada Aktual.co, Jumat (13/03).
Imbasnya, lanjut La Tunreng tentu bermuara pada konsumen. Konsumen dalam hal ini masyarakat akan menjadi korban.
“Kalau kondisi ini berlarut larut, pemerintah tidak cepat tanggap, tidak tegas pasti akan terjadi krisis ekonomi dan moneter,” papar dia.
La Tunreng mengatakan, semestinya pemerintah jauh-jauh hari telah melakukan langkah antisipatif, pasalnya di dunia usaha  setiap awal tahun terjadi  iklim yang kurang  kondusif.
“Dollar naik berarti ada kebutuhan yang terlalu terlalu tinggi. Harusnya sebelumnya pemerintah sudah antisipasi ini,” paparnya.
La Tunreng berharap, pemerintah lebih intensif mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap USD, karena stabilitas mata uang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh: