Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP belum bisa menyimpulkan apakah dugaan kasus korupsi yang dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama memang benar terjadi.
Johan menilai dari paparan yang disampaikan Gubernur yang kerap disapa Ahok, memang ada indikasi adanya dana siluman. Namun, pihak harus lebih dulu memeriksa bukti-bukti tersebut.
“Tidak bisa kami simpulkan langsung. Harus ditelaah dulu. Tapi dari gambaran yang dipaparkan Pak Ahok tadi, memang ada indikasi adanya ‘dana siluman’. Tapi itu bukan kesimpulan,” ujar plt pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (27/2/2015).
Mantan juru bicara KPK itu bersama tiga pimpinan lainnya dan juga dua pejabat struktural KPK menemui Ahok sore ini. Pertemuan digelar hampir selama satu setengah jam.
“Perlakuannya sama dengan yang lain, semua kami perlakukan sama. Laporan ini akan kami telaah dulu,” ujar Johan yang berdiri di samping Ahok.
Sebelumnya, Ahok menyebutkan bahwa pada APBD 2014 terdapat indikasi dana siluman sebesar Rp 12,1 Triliun, yang salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar untuk sekolah-sekolah di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaringan Nasional Relawan Aswaja meminta Elit PDIP berhenti menekan Presiden Joko Widodo dalam hal reshuffle kabinet. 
Pasalnya, perombakan merupakan hak prerogatif Presiden. Munculnya wacana reshuffle kabinet yang digulirkan membuat situasi pemerintahan tidak kondusif.
“Tolong jangan ganggu pemerintahan yang seumur jagung, bukan menolak reshuffle tapi harus ada parameter yang jelas,” kata Anggota Jaringan Nasional Relawab Aswaja, Willy Kurniawan saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (27/2)
Sementara, Koordinator Nasional Relawan Aswaja, Arief Rachman mengatakan reshuffle kabinet harus diukur agar benar-benar mendapati menteri yang kompeten. 
Elit PDIP dan relawan diimbau untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kesuksesan pemerintahan dan meminta agar kabinet kerja tidak diganggu dengan kepentingan politik.
“Kalau diganti sah-sah saja, tapi menteri-menteri yang jadi sasaran tembak juga harus disejajarkan dengan menteri yang lain agar rasional bukan hanya emosional,” kata Arief Rachman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya itu untuk menjelaskan adanya dugaan kasus korupsi pengadaan unit Uniterrutible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
“Kami jelaskan adanya dugaan unsur-unsur korupsi,” kata Ahok usai melaporkan kasus tersebut di KPK, Jakarta, Jumat (27/2).
Mantan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku membawa bukti-bukti terkait dugaan korupsi yang dilaporkannya itu.
“Bawa semua kalau bukti. Ini bukti yang kita bawa, bukti yang ditandantangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara) yang tanda tangani. Ini bukti sangat jelas,” tegasnya.
Saat wartawan menanyakan lebih detil tentang perbuatan melanggar hukum yang dimaksud, apakah termasuk perbuatan menyalahgunakan wewenang, Ahok tak bersedia memaparkannya.
“Itu saya kira nanti tanya ke penyidik, nanti penyidik akan keluar, enggak usah saya buka sekarang. Pasti ada unsur itu (korupsi),” ujarnya.
Ahok mensinyalir terjadi penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan unit UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang nilai pengadaannya di APBD DKI 2014 mencapai Rp 5,8 miliar perunit UPS. 
Untuk diketahui, anggaran untuk UPS tersebut juga masuk dalam APBD 2015, di mana juga muncul permasalahan yang sama. Ahok juga mensinyalir dana tersebut bisa disalahgunakan. Adapun jumlah anggarannya adalah Rp 12,1 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu