Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah belum perlu mengambil langkah antisipasi menghadapi pelemahan rupiah terhadap dolar AS mengingat penyebabnya faktor ekternal.

“Tidak perlu langkah antisipatif, karena pelemahan dipengaruhi faktor eksternal. Bagi kita, sebenarnya angka-angka seperti itu tidak masalah karena ekspor kita akan lebih baik impor kita menurun,” ujar Wapres Jusuf Kalla di Ambon, Maluku, Kamis (26/2).

Kalla berada di Ambon untuk membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015.

Dikatakan wapres, pelemahan rupiah sebenarnya sudah terjadi enam bulan terakhir dan nilainya memang fluktuatif yang lebih disebabkan oleh faktor luar negeri. Meski, lanjutnya, memang ada juga pengaruh faktor internal.

“Ya, kadang-kadang dalam negeri dan kadang-kadang luar negeri. Kalau ini kan terjadi akibat Yunani, sehingga lebih sulit lagi, otomatis euronya melemah dan dolar menguat,” katanya.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis pagi, bergerak melemah tipis sebesar satu poin menjadi Rp12.857 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.856 per dolar AS.

“Mata uang rupiah bergerak mendatar terhadap dolar AS menyusul aksi ‘wait and see’ pelaku pasar terhadap pengumuman data ekonomi domestik pada awal pekan depan (Senin, 2/3) oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Pengamat Pasar Uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta, Kamis.

Ia memperkirakan bahwa mendatarnya fluktuasi nilai tukar rupiah dikarenakan adanya kecemasan sebagian pelaku pasar terhadap laju inflasi Februari 2015 yang diperkirakan kembali tinggi menyusul harga beras di dalam negeri yang meningkat.

Namun, ia mengharapkan bahwa kenaikan harga beras segera dapat diredam sehingga tidak mengganggu tingkat inflasi Februari 2015, yang awalnya diprediksi rendah seperti laju inflasi Februari 2014 yang sebesar 0,26 persen.

Ia menambahkan bahwa laju rupiah juga diharapkan kembali bergerak di area positif setelah adanya testimoni dari Gubernur the Fed Janet Yellen yang mengindikasikan tidak ada kenaikan suku bunga (fed fund rate) untuk beberapa pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) ke depan.

“Sentimen eksternal berpotensi menjadi sentimen positif bagi laju rupiah melanjutkan penguatan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyidik tujuh bank yang beroperasi di Sumatera Selatan terkait laporan masyarakat dan kepolisian mengenai penyaluran kredit fiktif.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Patahuddin mengatakan OJK telah membentuk tim untuk menyidik kasus itu.

“Mengenai bank-nya apa saja, saya rasa tidak etis disebutkan karena masih dalam penyidikan OJK. Pada prinsipnya, masyarakat dapat menduga karena apakah itu bank plat merah atau bukan karena sudah sering diberikan media terkait pelaporan ke kepolisian,” kata Patahuddin di Palembang, Kamis (26/2).

Ia mengemukakan, OJK akan menjalankan beberapa tahapan untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran regulasi sebelum melakukan tindakan pengawasan.

“Jadi tidak serta merta mencabut izin, ada tahapannya. Jika terbukti melanggar regulasi bisa saja hanya disanksi atau denda, atau bisa juga dibawa ke ranah pidana. Artinya banyak cara OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” kata dia.

Pegawai OJK diberikan kemampuan sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang pasca mendapatkan wewenang untuk mengawasi lembaga bank dan lembaga non bank.

Pemberian wewenang untuk menyidik ini adalah yang paling membedakan dalam pengawasan perbankan ketika masih dipegang oleh Bank Indonesia.

Menurut Patahuddin terjadi peningkatan pengaduan masyarakat sejak berdirinya OJK pada 1 Januari 2014.

Pada pertengahan tahun lalu tercatat 50 pengaduan, sementara pada akhir tahun sudah meningkat dua kali lipat yakni 105 pengaduan.

“Dari 105 pengaduan itu, terdapat sekitar 10 kasus yang dimajukan ke pengadilan perdata. Pada prinsipnya OJK tidak dapat menghalangi masyarakat memilih jalur hukum, tapi ke depan OJK akan lebih meningkatkan literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka