Jakarta, Aktual.co — Salah satu hasil rekomendasi dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut penangkapan dan penahanan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, maladministrasi.
Hal ini, lantaran salah satu perwira yang ikut mencokok Bambang adalah Kombes Pol Viktor E Simanjuntak. Dalam laporkan rekomendasi dari Ombudsman, Viktor merupakan anggota Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) yang dikomandoi oleh Komjen Budi Gunawan.
Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim Polri, Budi Waseso pun dengan tegas membantah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan memerintahkan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 tak sesuai prosedur.
Menurut dia, bukanlah sebuah masalah untuk mengambil personel dari unsur mana saja dalam sebuah tim khusus.
“Kalau timsus itu bisa mengambil dari mana saja. Yang penting dia penyidik. Ada Skep penyidiknya, ada surat perintah penyidikannya surat perintah tugasnya. Itu yang penting,” kata Budi di Mabes Polri, Rabu (25/2).
Karenanya, jenderal bintang tiga ini membantah keikutsertaan Victor dalam tim khusus itu illegal.  “Legal dong, masak gak legal gimana?” Ujar Budi.
Jenderal bintang tiga itu mengaku siap bertanggungjawab perihal penunjukan Victor dalam tim tersebut. Dia siap bila persoalan itu ditindaklanjuti di Propam Polri.
“Iya dong, saya tanggungjawablah. Nantikan dilaporkan ke Div Propam. Nanti kan Divpropamkan menindaklanjuti ya. Tunggu sajalah,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo itu menambahkan, bahwa seorang perwira Polri itu sudah otomatis adalah seorang penyidik. “Polisi itu mau dimana saja kalau perwira itu penyidik, ada di undang-undangnya,” tegas Budi.
Sebelumnya, persoalan ini diungkap oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BW Asfinawati. Dalam jumpa pers di gedung KPK, Asfina menegaskan, berdasarkan laporan rekomendasi dari Ombudsman RI diketahui Kombes Viktor E Simanjuntak adalah anggota Lemdikpol.
“Menarik, Viktor Simanjuntak adalah Pamen di Lemdikpol yang notabene bukan Bareskrim. Dan tahu sendiri Lemdikpol siapa kepalanya,” imbuhnya.
Asfina menduga ada hubungan terkait keberadaan Viktor Simanjuntak saat penangkapan BW berlangsung dengan penetapan tersangka Komjen BG. “Berarti ada hubungan erat antara Kepala Lemdikpol (Budi Gunawan) dan pamennya yang melakukan penangkapan kepada pak BW. Ini pelangaran serius,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan jika dirinya tidak mengerti maksud beberapa poin pengarahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait perbaikan hubungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu pernyataan yang membuat dirinya sedikit kebingungan adalah, ketika Presiden menyatakan tidak akan intervensi apapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, seketika itu pula Presiden menambahkan bahwa dia bisa saja melakukan intervensi jika sudah dalam keadaan mendesak.
“Saya nggak tahu yang dimaksud kepepet bagi seorang Presiden sehingga perlu mengintervensi penegakan hukum. Saya nggak tahu bagaimana prakteknya,” ujar Taufiqurrahman, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).
Bukan hanya itu, mantan Komisaris Utama Bank Jabar Banten (BJB) juga mempertanyakan saat Presiden melontarkan pernyataan yang meminta para penegak hukum mendorong kerja pemerintah, bukan malah menjadi penghambat.
Presiden mengatakan penegakan hukum jangan sampai menimbulkan rasa takut, menimbulkan para kepala daerah para pimpinan daerah menjadi ragu-ragu melangkah, sehingga penyerapan anggaran dan sebagainya kurang.
“Yang berikutnya Presiden mengatakan bahwa penegak hukum harus mendorong kerja pemerintah bukan malah menghambat. Saya agak angkat kepala juga,” terangnya.
Seperti diketahui, pagi tadi Presiden secara resmi mengundang seluruh pimpinan dari tiga lembaga penegak hukum di Indonesia untuk datang ke Istana Negara. Plt Kapolri Badrodin Haiti, lima Plt pimpinan KPK, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, hadir memenuhi panggilan tersebut.
Ketiganya diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang akan diambil dalam memperbaiki mensinergikan hubungan antar lembaga penegak hukum. Setelah ketiganya menjabarkan langkahnya masing-masing, giliran Presiden yang memberikan pengarahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby