Jakarta, Aktual.co — Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta versi Muktamar Surabaya akhirnya menetapkan Abdul Aziz sebagai ketua formatur terpilih periode 2015-2020.
Dalam sambutannya setelah terpilih, Azis mengatakan akan segera menyusun kepengurusan dalam waktu singkat, guna mempercepat program-program partai yang sudah dirancang.
“Dan telah merumuskan beberapa kebijakan strategis terkait ketetapan-ketetapan Muktamar VIII PPP di Surabaya, pada 15-17 Oktober 2014. Sehingga, wajib dipatuhi seluruh pimpinan, kader, dan anggota PPP DKI,” kata Aziz, Rabu (25/2).
Selain itu, rencana pemenangan Pilkada DKI tahun 2017 juga menjadi prioritas Azis dalam memimpin partai Ka’bah.
“Kami akan melakukan upaya-upaya serius dalam penataan dan peremajaan struktur PPP hingga tingkat ranting dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, kearifan lokal, dan kebijakan partai menuju modernisasi PPP,” beber dia.
Tak lupa, eks sekretaris DPW PPP DKI ini mengajak seluruh kader hingga simpatisan agar bersatu dan menjaga soliditas guna membesarkan partai. Apalagi, sesumbarnya, hanya Muktamar Surabaya lah yang diakui negara, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) No. M.HH-07.AH.11.01.
“Sehingga, kita bisa kembali bersama-sama memperjuangkan kepentingan umat dan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro umat dan pro rakyat,” tandas Aziz.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan bahwa diskusi yang dilakukan pihaknya dengan Polri adalah untuk membahas sembilan kasus yang berhubungan langsung dengan dua lembaga penegak hukum di tanah air. Kasus-kasus tersebut ditulis rapi dalam secarik kertas.
Dia mengatakan, dalam diskusi yang akan terus dilakukan secara rutin antara lain adalah membicarakan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), serta putusan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
“Di tangan saya (sambil menunjukkan kertas berisi sembilan kasus tersebut) ini ada sembilan poin yang menyangkut KPK dengan Polri. Ada adalah tiga masalah besar yang jadi bahan pembicaraan,” ujar Taufiqurrahman di gedung KPK, Rabu (25/2).
Meski begitu, ketika ditanya ke-enam kasus lainnya, Ruki enggan menyebutkannya. Dia beralasan, tidak etis jika dirinya lebih dulu menyebutkan ke media sebelum pihak yang ditujukan belum mengetahuinya.
“Ya sudahlah anda kan sudah tahu. Belum saatnya dibuka kepada publik dong. Kalau saya bicarakan kepada publik nanti orang bilang, wah gimana ini pak Taufik? Belum bicara dengan Kapolri belum putus kita belum sepakat menentukan A tahu-tahu sudah dibilang A,” pungkasnya.
Meski begitu, nampaknya Plt Komisioner sudah menentukan sikap terkait masalah hukum yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif. Lembaga anti rasuah itu sepertinya akan memberikan bantuan hukum kepada AS dan BW.
“Yang sedang kami tangani adalah mengenai kasus dimana saudara AS dan saudara BW dijadikan tersangka. Tapi kami katakan itu adalah warga kami pak. Kami sudah menyiapkan yang namanya tim yang akan melakukan evaluasi untuk melaksanakan pra penuntutan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi PPP versi Muktamar Surabaya, Arsul Sani  menilai bahwa Surat Keputusan Kemenkumham soal keabsahan PPP versi Surabaya tetap berlaku.
Menurutnya, pihak PPP muktamar Surabaya akan mengajukan banding, untuk itu keputusan PTUN tingkat I belum berkekuatan hukum tetap.
“Dengan diajukan banding maka putusan PTUN belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kalau putusan belum berkekuatan hukum, keputusan Kemenkumham tetap sah, berlaku,” kata Arsul, kepada Aktual.co, Rabu (25/2).
Pihaknya juga tetap membuka pintu untuk jalan islah, namun dengan catatan kubu Djan Faridz juga memiliki keinginan yang sama. Selain itu, tetap akan melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan Pilkada. 
“Tentu kalau soal islah terbuka, cuma kalau yang diajak islah ngga mau gimana,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: