Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Jokowi berencana memaksimalkan potensi industri di luar Pulau Jawa. Pasalnya, selama ini Wilayah Pulau Jawa seperti di Wilayah Indonesia bagian Timur memiliki potensi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan potensi di Wilayah Indonesia bagian Timur, khsususnya di bidang industri perkapalan masih perlu dukungan yang lebih besar dari pemerintah mapun lembaga keuangan/perbankan. Menurutnya, hal tersebut untuk mendorong dan memperkuat ekonomi nasional yang berbasis maritim.

“Potensi di Timur itu sangat besar, saya optimis sekali, tapi pemerintah ini masih belum maksimal dukungannya, infrastruktur juga belum dibenahi,” ujar Carmelita di Gedung Joeang 45 Jakarta, Selasa (24/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini kondisi pelabuhan di Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ada di luar Pulau Jawa. Namun, menurut Carmelita kondisi pelabuhan di Pulau Jawa masih sedikit lebih baik dibandingkan di luar Pulau Jawa.

“Kalau di Jawa ada 4 pelabuhan, di Sumatera ada 12 pelabuhan, Bali-Nusa Tenggara ada 4, di Kalimantan ada 9, Sulawesi ada 9 pelabuhan, dan di Papua ada 12 pelabuhan,” kata dia.

Carmelita juga mengatakan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dan ekonomi hampir Rp120 triliun per tahun dari sektor angkutan ekspor impor. Pasalnya, kata dia, sampai saat ini hal tersebut  masih dikuasai kapal-kapal asing.

“Tahun 2012 itu kapal bendera asing ada 90,14 persen, sedangkan kapal Indonesia hanya ada 9,86 persen,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —   Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak perlu ada kebijakan impor beras untuk mengatasi melambungnya harga kebutuhan pokok itu karena panen besar beras akan segera datang.

“Enggak perlu impor pada dewasa ini, karena bulan Maret sudah bulan panen besar. Jadi kalau mengimpor pada bulan panen, kasihan petaninya,” kata Jusuf Kalla dalam rapat koordinasi penanaman modal di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Selasa (24/2).

Wapres menekankan, harga beras yang belakangan melambung disebabkan oleh pasokan yang berkurang akibat musim paceklik, bukan oleh mafia. “Ini urusannya suplai, bukan mafia-mafiaan. Itu mafia kalau naikkan harga, silakan saja timbun beras, besok akan kita tambah. Saat turun harga, kalian (mafia) rugi,” ujarnya.

Menurut Wapres, stok beras di Perum Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Jumlah tersebut, belum ditambah dengan stok dari pedagang dan petani. Dengan tambahan hasil panen besar yang diperkirakan sudah bisa dimulai Maret hingga Mei mendatang, ia optimistis harga beras bisa turun lagi. Ia bahkan mengatakan hingga Mei Bulog diprediksi akan memiliki stok hingga 3 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Bulan ini saya suruh (Bulog) keluarkan 400.000 ton beras. Kalau masih kurang lagi, kita keluarkan 500.000 ton. Karena bulan depan sudah panen, jadi akan ditambah panen. Jangan khawatir soal beras,” katanya.

Wapres meminta masyarakat tidak serta merta memprotes kenaikan harga beras. Ia meminta masyarakat mempedulikan nasib petani “Harga beras naik marah semua orang. Terus bagaimana petani? Kan kasihan. Jadi harus di tengah-tengah, tidak kemahalan dan tidak terlalu murah,” katanya.

Sejak awal Februari, harga beras di sejumlah lokasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan disinyalir akibat musim paceklik yang melanda sejumlah sentra padi di wilayah Jawa.

Artikel ini ditulis oleh: