Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38213

Menakertrans Canangkan Percepatan Penerapan KKNI

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri saat membuka acara “Pencanangan Percepatan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia” (KKNI) di kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2015). KKNI yang diselenggarakan Kementrian Ketenagakerjaan ini didukung oleh GIZ Jerman melalui program kerjasama bilateral Subtainable Economic Development trough Technical Vocational Education and Training. AKTUAL/MUNZIR

Lalu Mara: Penundaan ISL Rugikan Pelaku Sepakbola

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Menpora Imam Nahrawi, yang menunda penyelenggaraan kompetisi Indonesia Super League (ISL), dinilai oleh Wakil Sekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, telah merugikan sebagian besar pelaku sepakbola Indonesia.

“(Penundaan ISL) sama saja merusak tatanan sepakbola yang sudah berjalan baik, mulai dari klub, suporter hingga masyarakat,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Selasa (24/2).

Lalu Mara yang juga menjabat sebagai petinggi Arema Indonesia itu, mengungkapkan bahwa, penundaan kompetisi kasta tertinggi di Tanah Air itu, juga telah mematikan hiburan masyarakat di daerah-daerah.

“Ini sama saja dengan menghalangi orang untuk bermain sepakbola,” ungkapnya.

Pria yang kini berusia 50 tahun itu, lebih jauh mengatakan harusnya Menpora mendorong kompetisi berjalan baik, bukan malah merusaknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jangan Ada Diskriminsi Status Pekerja di Blok Mahakam

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat mengatakan, akan melakukan protes keras jika skema yang akan diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan kepada pekerja Pertamina sendiri.
 
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) dikatakan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono, sudah memiliki skema bagaimana nasib Karyawan Total E&P Indonesie yang bekerja untuk Blok Mahakam bila nanti pengelolaan lapangan itu diserahkan Pemerintah kepada Pertamina.

“Jangan ada diskriminasi status pekerja di Blok Mahakam jika nanti Pemerintah serahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Sesuaikan jabatan pekerjaannya dengan gaji yang biasa diberlakukan di pengupahan perusahaan plat merah yang selama ini diberlakukan. Jangan ada hak istimewa terhadap eks karyawan Total E&P Indonesie jika nanti dikelola oleh Pertamina. Jadikanlah mereka pekerja Pertamina, bukan Total E&P lagi”, kata Binsar kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (24/2).
 
Menurutnya, sejak dua tahun yang lalu atau tepatnya di 2012, Ketua Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie (SPNTI) Fauzan Muttaqin sendiri sudah pernah menyuarakan hal yang serupa pada konteksnya untuk tingkat kesejahteraan pekerja.
 
“Bukan perbedaan peralihan statusnya karena dari perusahaan asing yang kemudian jadi diistimewakan atau tingkat pengupahannya yang lebih besar ketimbang pekerja Pertamina, dalam satu jabatan atau pekerjaan yang sederajat. Jika terjadi, ini jelas diskriminasi. Mereka (Karyawan Total), harus mengikuti aturan pengupahan yang diberlakukan perusahaan sebagai Pekerja Pertamina,” jelasnya.
 
Ia juga menilai bahwa tidak perlu ada skema yang membedakan antara mereka dengan pekerja Pertamina.

“Mohon Bung Eko Wahyu yang baru menjadi Presiden FSPPB menggantikan Bung Ugan Gandar, tidak perlu berucap yang bisa membikin keresahan bagi pekerja Pertamina jika skema yang dimaksud menjadi diistimewakan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Puluhan Bangunan dan PKL di Kramat Jati Bakal Ditertibkan

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 90 bangunan serta lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Masjid Al Amin dan Jalan Cililitan Besar, Kramatjati, Jakarta Timur rencananya dalam waktu dekat akan ditertibkan oleh pihak Kecamatan.
Demikian disampaikan Camat Kramatjati, Eka Dharmawan kepada wartawan, Selasa (24/2).
“Kami sudah layangkan surat peringatan kedua agar mereka membongkar sendiri bangunannya,” kata Eka, Selasa (24/2).
Dikatakan Eka bahwa bangunan dan lapak-lapak yang menaungi wilayah tersebut berdiri sejak 1987 silam. Namun pihaknya tetap akan melakukan penertiban.
“Umumnya bangunan tersebut berbentuk semi permanen serta berada di atas saluran air dan trotoar,” tambahnya. 
Dengan berdirinya bangunan dan lapak ditempat tersebut, sambung Eka tentunya sangat merugikan kepentingan publik, terutama pejalan kaki.
“Rencananya puluhan PKL ini akan direlokasi ke Jalan Pusdikkes atau depan kantor Kelurahan Kramatjati,” paparnya. Di tempat ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI segera membebaskan lahan seluas 14 ribu meter persegi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Polisi: Tiga Pelaku Begal Motor Tangerang Gunakan Motor Matik

Jakarta, Aktual.co — Tiga pelaku begal motor yang terjadi di Jalan Masjid Baiturrahim, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berhasil melarikan diri dari sergapan warga ke arah Pondok Kranji. 
Kepala Unit Reserse Kriminal Pondok Aren, Iptu Agung S Aji menjelaskan bahwa tiga pelaku kabur menggunakan sepeda motor matik berwarna putih. 
“Melihat kawannya diamuk massa, tiga orang itu langsung lari ke arah Pondok Ranji,” katanya kepada wartawan, Selasa (24/2). 
Dikatakan Agung kalau saat ini anggotanya tengah melakukan pemburuan terhadap ketiga pelaku. Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap identitas pria yang tewas dibakar warga.  
“Kami akan melakukan penyelidikan secara intensif. Dari yang membakar satu pelaku begal dan saksi-saksi,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi aksi pembegalan motor, sambung Agung pihaknya melakukan patroli dan operasi. “Tiap malam melakukan operasi cipta kondisi, kita memetakan tempat-tempat yang rawan kejahatan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kemendikbud Komitmen Libatkan Publik Dalam Gerakan Pendidikan

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkomitmen melibatkan publik dalam gerakan pendidikan sehingga diharapkan juga dapat memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan di Indonesia.

“Dari awal kita sudah garis bawahi bahwa ini (pendidikan) sebagai sebuah gerakan. Makanya ke depan kita mau dorong terus gerakan ini agar pendidikan nasional semakin kuat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan usai membuka Simposium Pendidikan Nasional Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia yang digelar gabungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut dia, pelibatan publik adalah keniscayaan dalam kerangka pendidikan sebagai sebuah gerakan. Karena itu Kemdikbud secara sadar melakukan pelibatan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan.

Bahkan, ia mengatakan pelibatan publik menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional.

Kemdikbud, lanjutnya, memiliki tiga kerangka strategis atau trisentra dalam membangun pendidikan dan kebudayaan lima tahun ke depan. Pertama, menguatkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah untuk membentuk ekosistem yang sehat dan kuat.

Kedua, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dan ketiga, mengembangkan efektivitas birokrasi pendidikan melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

“Kami (di birokrasi) mempunyai banyak sumber daya akan tetapi mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaan program-program baik dalam tata aturan maupun tata kelola. Di sisi lain, publik, masyarakat memiliki kebebasan dan kreativitas yang begitu luas dalam turut mengembangkan pendidikan,” ujar Anies.

Karena itu, lanjutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat akan dapat mempercepat tercapainya tiga prioritas strategis ini.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mau membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini.

Menurut dia, masyarakat sipil yang merupakan salah satu pemangku kepentingan sudah selayaknya ikut andil dalam pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang menjawab kebutuhan masyarakat.

Simposium yang dilaksanakan selama dua hari di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diikuti jajaran pejabat Kementerian dan puluhan orang penggiat pendidikan dari koalisi yakni ICW, Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya, Paramadina Public Policy Institute, Pattiro, NEW Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...38,21238,21338,214...43,117Halaman 38,213 dari 43,117

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya