Jakarta, Aktual.co — Jelang pembacaan putusan sidang Mahkamah Partai Golkar terkait dengan dualisme kepengurusan partai, ratusan aparat kepolisian bersiaga di sekitar Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/2).
Kepala Polisi Resort Jakarta Barat, Kombes Pol M. Fadil Imran menyatakan aparat kepolisian Jakarta Barat siap mengamankan jalannya sidang putusan Mahkamah Partai ini. Ia pun berharap kedua kubu bisa menghormati jalannya sidang secara terbatas tersebut.
“Kami mengerahkan 679 polisi baik yang berseragam maupun berpakaian preman. Kami siap mengamankan,” kata Fadil disela-sela acara Mahkamah Partai, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (25/2).
Kapolres Metro Jakbar menambahkan, pengamanan sidang dibagi menjadi tiga ring oleh aparat. Pertama, berada di pekarangan DPP Golkar. Kedua, di luar pekarangan DPP Golkar dan Ketiga, pemukiman warga. Tak hanya itu, Polres Metro Jakarta Barat juga mengerahkan dua alat taktis berupa water cannon dan baracuda.
“Kami juga udah melakukan penyisiran tadi malam. Kami juga telah melakukan patroli,” bebernya.
Untuk diketahui, saat ini di kondisi dalam perkarangan kantor DPP Golkar terlihat dijaga ketat, selain oleh aparat kepolisian juga dibantu oleh satuan tugas (Satgas) pengamanan internal Golkar. Hal itu, terlihat ketika akan masuk melalui gerbang utama kantor, diaman pengecekan tanda pengenal dilakukan. Saat ini, Ketua Mahkamah Partai M. Muladi baru saja membuka jalannya persidangan Mahkamah Partai yang dihadiri oleh dua kubu, baik Agung Laksono Cs maupun Aburizal Bakrie.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro meminta Kemenhub berikan sanksi pencabutan ijin terbang bagi maskapai ‘Raja Delay’ berlogo singa meskipun pemiliknya merupakan anggota Wantimpres.
“saya meminta pencabutan izin bagi maskapai raja delay LION walaupun pemiliknya adalah anggota wantimpres,” ujar Nizar di Jakarta, Rabu (25/2)
Menurutnya, selain kemenhub berikan teguran dan pembekuan sementara ijin rute baru Lion Air, harus juga melakukan audit pelanggaran undang-undang.
“Kemenhub harus melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar UU, aturan dan rekomendasikan bahkan beri sanksi tidak hanya teguran dan pembekuan,” katanya
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo mengaku telah menegur Lion Air, dan mengatakan akan mengaudit serta membekukan ijin rute. Namun, pembekuan ijin rute baru dianggap kurang efektif dalam upaya menanggulangi delay parah agar tidak terulang lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejak praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dimenangkan hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para tersangka korupsi dan kasus lainnya mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri.
Belakangan ini, bekas Menteri Agama Suryadharma Alie juga mengikuti langkah Komjen Budi menggugat KPK lewat jalur praperadilan.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka yang terlibat kasus hukum. Terlebih hal tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.
“Kita harus layani dong, itu hak mereka,” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (25/2).
Meski ada sedikit hambatan, sambung Prasetyo, bagaimana proses tersebut harus dilayani dan harus dihadapi. “Yang biasanya tidak pernah ini ada satu lagi gugatan praperadilan. Itu kan ada pengaruhnya,” ujarnya.
Namun demikian hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena dinamika hukum akan seperti itu. Prasetyo hanya berharap hakim harus memutus hati-hati menangani proses praperadilan yang diajukan para tersangka itu.
“Itulah dinamika ya dalam hukum. Kita harus antisipasi dan sikapi dan hadapi. Kalau ada efek seperti itu harus kita hadapi. Kita harus lebih hati-hati dan lihat sejauh mana gugatannya itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu