Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto mempertanyakan penambahan pasal baru kepada dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.
“Soal pasal yang ditambah nanti tim ‘lawyer’ yang akan bicara dengan tim penyidik. Ini memang menarik, masa tiap dipanggil pasalnya berubah? Karena seorang tersangka itu mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang utuh terhadap semua proses yang akan dihadapinya untuk kepentingan pembelaan,” kata Bambang di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/2).
Bambang dalam kasus ini disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP namun kemudian dalam surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan.
Bambang juga mempertanyakan mengapa ia tidak tidak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
“Dalam pasal 72 KUHAP disebutkan bahwa seorang tersangka yang diperiksa mendapatkan hak untuk menerima salinan BAP. Pada saat itu kami tidak diberikan, berarti ada pelanggaran terhadap hak dan itu melanggar KUHAP,” ungkap Bambang.
Ia mengaku dijanjikan oleh penyidik Bareskrim untuk mendapatkan salinan BAP namun hingga saat ini tidak mendapatkan salinannya.
“Dijanjikan akan diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi sampe sekarang belum dapat,” tambah Bambang.
Selanjutnya Bambang juga mempertanyakan mengenai pemanggilan ulang dirinya pada hari ini.
“Pada pemeriksaan terdahulu dinyatakan pemeriksaannya sudah selesai, tapi terus kemudian ada panggilan lagi. Itu yang nanti akan ditanya tim lawyer dan ada penambahan pasal, ini yang harus ditanya,” ungkap Bambang.
Namun ia mengaku tetap bersedia diperiksa.
“Kalau saya datang ke sana masa tidak bersedia (diperiksa)? Kalau ditanya kan dijawab, ada teknik bertanya dan ada teknik menjawab,” jelas Bambang.
Ia juga mengaku akan menandatangani BAP.
“Tandatangan (BAP), bukan hanya saya. Penyidik tenda tangan, ‘lawyer’ tanda tangan, lengkap,” ungkap Bambang.
Bambang dinyatakan non-aktif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan oleh Preisden Joko Widodo karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Hakim Oloan Harianja tak menerima permohonan gugatan kubu Aburizal Bakrie dalam penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar.
Hal ini dinyatakan dalam putusan sela yang dibacakan di PN Jakarta Barat, Selasa (24/2).
“Gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Oloan Harianja.
Hakim Oloan juga memutuskan menerima eksepsi tergugat pertama tentang kewenangan PN Jakbar untuk mengadili sengketa. Ketiga, menghukum pengguat untuk membayar biaya perkara senilai Rp1.216.000.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada pasal 32 UU Partai Politik yang menyebutkan bahwa perselisihan internal parpol diselesaikan secara internal sebelum ke pengadilan.
“Menimbang perselisihan parpol diselesaikan di mahkamah partai sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penyelesaian internal itu dilakukan oleh suatu mahkamah partai atau yang dibentuk partai,” ujarnya.
Dijlaskan, menimbang pasal 33 UU Parpol, apabila penyelesaian perselisihan di intenal parpol tidak tercapai maka ditempuh jalur pengadilan negeri. PN adalah tingkat pertama dan terakhir serta dapat dikasasi ke Mahkamah Agung.
Selain itu, hakim juga menimbang adanya tim islah dari kedua kubu baik pengurus hasil Munas Bali dan Jakarta. Dengan adanya putusan tersebut, majelis hakim mempersilahkan penggugat melakukan upaya hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ternyata kedatangan tersangka Bambang Widjojanto ke Mabes Polri, Selasa (24/2), bukan untuk menjalani pemeriksaan yang sbelumnya sudah di jadwalkan penyidik Bareskrim polri.
Bambang melainkan bersama tim pengacara hanya mengantarkan surat yang ditujukan kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Sedangkan tim pengacara lainnya mengantarkan surat untuk Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Kamil Razak.
Usai memberikan surat untuk Badrodin, BW pun meninggalkan Mabes Polri sekitar pukul 15.00 WIB. Namun BW tidak bertemu dengan Badrodin Haiti.
BW mengaku sebagai tersangka berhak untuk mendapatkan klarifikasi. Selain itu, BW juga meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan.
Sebab, sampai saat ini BW mengaku belum mendapatkan hak-haknya tersebut. Menurut dia, hal itu diperlukan untuk melakukan pembelaan diri sebagai tersangka.
“Sampai sekarang BAP belum diterima. Dalam pasal 72 KUHAP itu hak tersangka,” ujar BW saat hendak mengantar surat yang ditujukan kepada Wakapolri.
“Bagaimana saya bisa menyiapkan pembelaan bila tidak diberikan berita acara. Itu contohnya, karena itu hak dari saya, saya ingin hak saya dipenuhi sebagai komitmen mencari keadilan,” ungkap BW sambil bergegas meninggalkan Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dinilai belum perlu menanggapi wacana interpelasi DPR terkait dibatalkannya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Jakarta, Selasa (24/2). Menurutnya, presiden tak perlu menanggapi kabar yang beredar seputar wacana interpelasi.
Wacana interpelasi baru akan diperhatikan seusai reses DPR, ketika sudah memasuki masa sidang pada 23 Maret mendatang.
“Kita ikuti perkembangan, nanti ketika DPR sudah mulai sidang,” kata Pratikno.
Dipastikan sejauh ini hubungan antara presiden dengan DPR berjalan baik dan terus menjaga komunikasi.

Artikel ini ditulis oleh: