26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38225

Hadiri Pemeriksaan Bareskrim, BW Berangkat dari KPK

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto berangkat memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, Selasa (24/2). Dia berangkat mengenakan kemeja warna garis-garis hitam, celana hitam dan menggunakan mobil merek Toyota tipe Inova warna ‘cream’.
Sebelum memasuki mobilnya,t BW sempat memberikan pernyataan sehubungan pemeriksaannya nanti. Dia mengatakan saat ini dirinya hanyat fokus untuk menjawab pertanyaan yang nantinya dilayangkan pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri.
“Saya menyerahkan urusan hukum ini pada tim lawyer saya, saya akan konsentrasi disoal pertanyaan,” ujar BW, di pelataran gedung KPK.
Selain itu, mantan salah satu pengacara calon Bupati kota Waringin Barat itu mengklaim bahwa dirinya siap menghadapi apapun keputusan yang nantinyat disimpulkan. Itu karena BW sudah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP).
“Apa pun yang dilakukan saya harus siap, lawyer mengatakan BAP sudah ditandatangani. Bukan hanya saya yang tandatangani BAP, penyidik dan pengacara,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Belum Berpihak pada Sektor Maritim

Jakarta, Aktual.co — Indonesia sebagai negara maritim dinilai belum sepenuhnya siap mengahadapi era globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, baik dari infrastruktur dan kebijakan pemerintah selama ini belum berpihak pada sektor maritim.

Pakar kelautan dan maritim, Son Diamar mengatakan meski keadaannya demikian, masyarakat Indonesia harus tetap optimis menghadapi era globalisasi. Selain itu, menurutnya negara maritim bisa dibangun dengan lima pilar yang ada.

“Globalisasi tidak boleh ditanggapi dengan cengeng, karena dunia memerlukan Indonesia. Untuk itu kita bisa bangun dengan lima pilar, sumber daya manusianya, ekonomi, menata wilayah, pertahanan yang kuat, dan sistem hukum,” ujar Son di Gedung Joeang 45 Jakarta, Selasa (24/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, pemerintah sebagai pembuat kebijakan semestinya memberikan dukungan kepada masyarakat di sektor maritim. Antara lain sistem perbankan nasional, kebijakan sumber daya alam, dan sistem keuangan negara.

“Ubahlah sistem perbankan nasional kita agar tidak menjadi negeri tersulit memberikan modal. Lalu sistem pertahanan dan diplomasi, kalau seluruh negara ini melewati laut Indonesia, maka harus dibangun keamanan yang baik dan diplomasi yang baik, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mensos Desak Perum Bulog Untuk Segera Distribusi Beras ke Warga

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Perum Bulog untuk segera mendistribusikan beras untuk warga miskin (raskin) yang ada di gudang.

“Sesuai instruksi Wakil Presiden (Jusuf Kalla,red) agar beras raskin segera disalurkan,” kata Mensos di Jakarta, Selasa (24/2).

Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Bulog mulai Selasa (24/2) meningkatkan distribusi raskin sebesar 300 ribu ton dalam upaya menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan.

Wapres menilai kenaikan harga beras lebih disebabkan berkurangnya pasokan dan berkurangnya pasokan karena jumlah raskin yang seharusnya didistribusikan Bulog 500 ribu ton ternyata hanya didistribusikan 140 ribu ton.

Kalla mengatakan akibat tidak optimalnya distribusi raskin maka harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan karena sangat berpengaruh terhadap pasokan.

Kalla menegaskan walaupun ada kenaikan harga belum perlu dilakukan impor karena stok yang ada di Bulog masih cukup yakni 1,5 juta ton.

Stok beras akan bertambah mengingat dalam tiga bulan ke depan akan terjadi panen beras dan panen raya, sehingga stok dan harga akan stabil.

Beras raskin menyasar 15,5 juta warga miskin yang menjadi sasaran dimana setiap keluarga mendapatkan 15 kilogram setiap bulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KPK “Diobok-Obok”, Persetujuan IDD Chevron Bergerilya

Jakarta, Aktual.co — Di balik Kisruh Polri-KPK, ternyata terdapat warisan Megaproyek IDD Chevron warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah bergerilya mencari persetujuan para petinggi negara.

Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengungkapkan, salah satu warisan SBY adalah Mega Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dibiayai oleh Chevron-Amerika Serikat di Selat Makasar, dan skema mengikutsertakan Cina melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung, Sulawesi Utara.

“Apa hubungannya dengan KPK? Menko Ekonomi era SBY, Chairul Tanjung, pernah buat pernyataan yang sungguh aneh. Pada 30 Mei 2014, CT mengatakan, proyek IDD di Selat Makasar ini dijamin bisa berlanjut. Tapi yang menarik, dia juga mengatakan, ‘saya sudah koordinasi dengan KPK dan Kementerian ESDM bahwa proyek IDD layak diperpanjang dan tidak ada modus korupsi di balik naiknya angka USD6,9 miliar ke USD12 miliar itu. Karena itu saya sudah meyakinkan teman-teman ESDM dan SKK Migas, kalau tidak ada desain untuk melakukan korupsi atau pelanggaran aturan’,” kata Hendrajit kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (24/2).

Namun, lanjut Hendrajit, jaminan CT rupanya tetap saja menbuat Amerika Serikat gusar. Terbukti, pada Agustus 2014, Senator John McCain berkunjung ke Indonesia dan melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa politisi penting dan pengusaha Makasar.

“Misinya adalah memperpanjang kontrak mega proyek IDD di Selat Makasar ini yang akan habis pada 2020. Apa sih pertaruhan AS sehingga harus repot-repot mendesak para petinggi politik Indonesia proyek IDD Chevron senilai Rp260 triliun itu?,” ungkapnya.

Sebagai informasi, PT Chevron Pasifik Indonesia sudah memegang proyek IDD sejak 2008. Proyek ini menggabungkan empat kontrak kerja sama yaitu Ganal, Rapak, Makassar Strait, dan Muara Bakau. Dalam keempat konsesi tersebut terdapat 5 lapangan yaitu: Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha dan Gandang. Lapangan Bangka akan beroperasi terlebih dahulu pada 2016. Sementara untuk Gendalo dan Gehem akan beroperasi setelah Bangka, berturut-turut pada 2017 dan 2018.

Menurut Hendrajit, kerja sama tersebut sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia. “Data yang saya peroleh, 25 persen total produksi Proyek IDD dialokasikan untuk dalam negeri, sedangkan sisanya yang 75 persen untuk Chevron,” ujar dia.

Indonesia akan dapat jatah gas berupa gas alam cair sebanyak 179 kargo dengan rincian sebagai berikut, untuk FSRU Jawa Barat 53 kargo (2018-2021), Terminal Arun 20 kargo (2017-2021), FSRU Lampung 37 kargo (2016-2018), FSRU Banten 30 kargo (2016-2018), FSRU Jawa Tengah 39 kargo (2016-2021).

Ia menjelaskan, masalah jadi runyam ketika megaproyek ini terganjal kasus perpanjangan kontrak di Blok Makasar Strait yang habis pada 2020.

“Dan pihak Chevron meminta kontraknya diperpanjang sampai 2028 dengan alasan optimalisasi manfaat ekonomi. Nah kalau mengikuti alur cerita dan kronologi megaproyek IDD ini, SBY lah yang paling berkepentingan untuk mengobok-obok KPK,” jelasnya.

“Setidaknya ada dua indikasi yang memperkuat dugaan ini. Pertama, pernyataan ganjil dan misterius Menko Ekonomi Chairul Tanjung yang mengaitkan jaminannya untuk memperpanjang kontrak IDD Chevron di Blok Makasar Straint dengan sikap KPK dan Kementerian ESDM. Kedua, terkait fakta adanya pembengkakan anggaran proyek IDD yang awalnya 6,9 miliar dolar AS, kemudian membengkak jadi 12 miliar dolar AS,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bentara Budaya Bali Helat Workshop Meriahkan ‘Urat Jagat’

Jakarta, Aktual.co — Bentara Budaya Bali (BBB), lembaga kebudayaan nirlaba Kompas-Gramedia di Ketewel, Kabupaten Gianyar menggelar workshop memeriahkan pertunjukkan teater multimedia mengusung tema “Urat Jagat” oleh kelompok Mainteater Bandung.

“Diskusi itu terbuka untuk umum berlangsung Rabu petang (25/2),” kata Sandra Fiona Long, panitia kegiatan tersebut di Denpasar, Selasa (24/2).

Ia mengatakan, workshop tersebut akan menghadirkan sejumlah seniman yang berkolaborasi seperti, Godi Suwarna, Wawan Sofwan, Sandra Fiona Long, Judy Mundee dan Mal Webb.

Mereka akan berbagi pengalaman perihal dasar-dasar seni peran, vokal, gestur hingga blocking, moving di atas panggung, diulas secara khusus bentuk-bentuk kolaborasi dari teater multimedia.

Selain itu mereka juga akan memperbincangkan proses kerja kreatif dari pertunjukkan “Urat Jagat”, di mana puisi dihadirkan melalui ragam perpaduan yang melibatkan unsur-unsur gerak, bunyi, suara, serta video art.

Kelompok Mainteater Bandung menampilkan pertunjukkan teater multimedia mengusung Urat Jagat di BBB pada Selasa malam (24/2).

Penampilan di Pulau Dewata kali ini merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya sukses tampil di Bandung, Jakarta dan Serang-Banten.

Mainteater didirikan tahun 1995 oleh beberapa teaterawan di Jawa Barat, bertujuan menciptakan karya teater yang dapat dinikmati oleh seluruh penikmat dari berbagai macam budaya dan bahasa.

Mainteater telah berkolaborasi dengan seniman di Melbourne sejak 1997, menyusul tahun 2007 berkolaborasi dengan Ahli Upacara Teh dari Jepang, So Sen, dalam proses “The Wind in B Minor” yang dipentaskan di Fitzroy Town Hall dan LaMama, Melbourne, Australia, ujar Sandra Fiona Long.

Artikel ini ditulis oleh:

Regulasi Baru, DKI Berhasil Remajakan 7.000 Bajaj BBG

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 7.000 unit bajaj oranye berbahan bakar minyak (BBM), berhasil diremajakan jadi bajaj biru berbahan bakar gas (BBG).
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Benyamin Bukit mengklaim keberhasilan itu berkat diterapkannya regulasi baru. 
“Peremajaan Bajaj  Oranye sebelumnya yang baru mencapai 5000 unit dari jumlah total sebanyak 14 ribu unit. Sekarang sudah meningkat jadi hampir 7000-an unit,” kata Benjamin, saat dihubungi, Selasa (24/2).
Dituturkan Benjamin, peremajaan bajaj di DKI tahun ini terbilang sukses. Sebab pihaknya berhasil merubah sistem lama dengan keluarkan regulasi baru terkait kepemilikan angkutan umum roda tiga asal India tersebut. 
‎”Kalau tahun kemarin kita pakai kuota, sekarang kita lepas. Jadi siapapun boleh memiliki bajaj tanpa harus lewat koperasi atau perseroan terbatas (PT),” ucap dia.
Adapun payung hukum yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2014 tentang Peremajaan Kendaraan Bermotor.
Di mana aturan lama memakai Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Yang menyebut tiap peremajaan angkutan harus lewat tender di koperasi. “Saat ini regulasinya kita sederhakan pakai PP No.73 tahun 2014,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain