Jakarta, Aktual.co — Pihak Kepolisian Republik Indonesia menduga warga negara Indonesia yang hilang dalam perjalanan tur wisata di Turki sengaja bergabung dengan kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kini polisi pun tengah menelusuri dugaan belasan WNI yang hilang tersebut.
‎”Mereka memisahkan diri, masih didalami. Dugaan kuat mereka bergabung dengan ISIS. Kami tengah menelusuri mereka siapa saja, kehidupannya, ada kelompk tertentu atau pihak lain,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto di Kantornya, Jakarta, Senin (9/3).
Sekelompok WNI yang hilang dalam rombongan wisata di Turki itu diduga kuat karena negara tersebut dekat dengan Suriah, markas kelompok ISIS‎. Untuk mengungkap itu, pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri dan pihak imigrasi bekerjasama melacaknya. “Karena Turki berbatasan dengan Suriah.”
‎Untuk melakukan penelusuran terhadap belasan WNI itu polisi bekerjasama dengan pihak imigrasi dan pihak tur dan travel sebagai penyedia jasa layanan perjalanan rombongan wisatawan tersebut.
‎”Kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tur travel karena perjalanan wisata. Jadi semua administrasi sementara ini benar, mereka memang tur.”
Sebelumnya, sebanyak 16 WNI hilang kontak dengan rombongan wisata yang tiba di Bandara Ataturk, Istambul pada 24 Februari lalu yang seharusnya berkumpul kembali pada 26 Februari untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika dihubungi, salah satu dari 16 orang itu meminta rombongan untuk meneruskan perjalanan tanpa mereka.
Ke-16 WNI hilang di Turki sesuai data KJRI adalah Jusman Ary, Ulin Isnuri, Humaira Halafshah, Urayna Afra, Aura Kordova, Dayyan Akhtar, Tsabitah Utssman Mahdamy, Salim Muhamad Attamimi, Soraiyah Cholid, Hamzah Hafid (asal Surabaya). Kemudian, Utsman Mustafa Mahdamy, Sakinah Syawie M. Tafsir, Fauzi Umar Salim, Hafid Umar Babher, Utsman Hafid dan Atikah Hafid (asal Surakarta).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi menilai bahwa Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh dengan ancaman Edward Joseph Snowden yang akan membuka hasil sadapan Australia dan Selandia Baru terkait dugaan kecurangan Jokowi dalam pilpres 2014 kemarin.
Menurut dia, Jokowi bukanlah tipikal orang yang mudah tersandar dengan persoalan masa lalu.
“Saya mengenal pak Jokowi paling tidak 2-3 tahun terakhir, dia tidak akan mau terpenjara dengan semua itu, bicara soal kecurangan, ya dibuka saja sekalian tidak masalah,” kata Muradi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (9/3).
“Saya pikir pak Jokowi malah berharap dibuka bila memang terbukti sebagai kecurangan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, hubungan Indonesia dengan Australia belakangan ini sedang meruncing sehubungan dengan rencana pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi mati dua warga Australia, ‘Bali Nine’ Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Kata Muradi, ancaman itu tidak akan mempengaruhi keputusaan Jokowi selaku kepala negara dalam melakukan eksekusi mati terhadap dua terpidana itu.
“Saya sih curiganya tidak akan percaya pak Jokowi melakukan itu (mundur). Jadi akan tetap dilakukan dengan asumsi bahwa memang mungkin tidak dalam waktu dekat, karena kemarin minggu lalu, namun dugaan saya akan dilakukan minggu ini, karena dalam tahapan hukuman mati ada, misalnya 1 minggu sebelum hukuman mati dia menyesuaikan dengan lingkungan yang ada disitu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Negara harus melindungi setiap warga negara, bukan hanya warga negara Indonesia melainkan juga warga luar negeri. Hal ini merupakan salah satu dari makna dan amanat Undang-undang Dasar 1945.
“Kalau bisa, Jokowi menganulir eksekusi mati itu. Karena sudah mencabut roh dari makna UU 45. Padahal jelas, dalam UU 45, Indonesia juga harus melindungi warga luar negeri dalam hak hidupnya. Jadi bukan warga Indonesia saja,” kata Pengamat Hukum dan Tata Negara Irman Putrasidin kepada wartawan, Senin (9/3).
Menurut dia, hukuman mati yang diterapkan oleh Indonesia sebenarnya bisa digantikan dengan hukuman setimpal lainnya. Dia lantas menyinggung bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia manakala ada warga negara Indonesia diluar negeri terancam hukuman mati.
“Wajar pihak Australia memperjuangkan warganya agar tak di eksekusi mati. Toh, pemerintahan kita juga, akan memperjuangkan hal yang sama jika ada warganya yang akan dieksekusi mati,” kata Irman.
Irman mengapresiasi sikap Kejaksaan Agung yang menunda pelaksanaan eksekusi mati para terpidana di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tindakan dan sikap yang disebutnya sudah tepat.
Lebih lanjut Irman mengatakan, jika Indonesia dapat menyelamatkan hak hidup para terpidana mati akan berdampak baik bagi kerjasama antar negara. Misalnya kerjasama Indonesia dengan Australia terkait eksekusi dua warga negara Australia yang lebih dikenal dengan duo Bali Nine.
“Dampaknya, bahwa negara lain akan melakukan aksi saling melindungi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu