29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38256

Menteri Hanif: Jakarta Akan Dijadikan “Role Model” Penanganan Ketenagakerjaan

Jakarta, Aktual.co — DKI Jakarta akan dijadikan sebagai model acuan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan seperti penerapan upah, pelatihan kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.

“Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadikan DKI Jakarta sebagai ‘role model’ yang patut ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya dalam penanganan isu-isu ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (23/2).

Menaker mengungkapkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI itu adalah pelayanan ketenagakerjaan dalam satu atap dengan cara menyinergikan kerja sama antara Kemnaker dengan Pemda DKI.

Sedangkan hal lain yang dibahas adalah pelatihan kerja untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan berlaku pada bulan Desember mendatang.

“Kita ingin mendorong dilakukannya percepatan kompetensi dan sekaligus sertifikasi profesi. Terkait dengan ini secara keseluruhan, kita semestinya bisa melakukan pelatihan kerja dengan jumlah dan kualitas yang lebih banyak sekitar 500 ribu atau satu juta orang per tahun,” kata Hanif.

Kemnaker akan menjajaki gagasan kerja sama pelatihan kerja dengan Pemda DKI yakni pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.

“Pak Ahok sudah mengembangkan inisiatif baru termasuk membebaskan segala persyaratan pendidikan formal itu dari pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Hanif.

Selama ini kebijakan yang berlaku di berbagai daerah adalah ada persyaratan pendidikan minimal bila ingin masuk BLK.

“Ini kan menjadi soal karena akhirnya mereka-mereka yang berada di usia produktif tapi nganggur malah tidak mendapatkan pelatihan kerja,” kata Hanif.

Menaker juga membahas mengenai upaya menekan biaya pengeluaran buruh dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Intinya Pemda DKI siap untuk dijadikan ‘role model’ bagi penanganan isu-isu ketenagakerjaan mulai dari soal upah, pelatihan, peningkatan kesejahteraan buruh dan sebagainya. Ide-ide yang muncul ini terus kita matangkan,” kata Hanif.

Kemnaker masih akan melakukan kajian dan diskusi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan APINDO untuk mengakomodasi aspirasi seluruh pihak terkait.

Menaker menyebut hal itu karena pemerintah berkepentingan membuat buruh sejahtera tetapi juga berkepentingan memastikan industri nasional secara keseluruhan bisa siap berkompetisi pada MEA 2015.

“Dua-duanya ini harus benar-benar kita siapkan dasar-dasar yang lebih kuat, hubungan industrial yang harmonis dan produktif,” kata Hanif.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KPK Akan Pelajari Penolakan Kasasi Praperadilan BG

Jakarta, Aktual.co —  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak berkas kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Kasasi atas putusan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan.
Pelaksana Tugas Komisioner KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Jakarta, Senin (23/2) menyatakan pihaknya akan membicarakan penolakan berkas itu guna mengambil langkah berikutnya.
“Kami belum menerima putusan. Setelah menerima nanti akan dibawa ke rapat dengan pimpinan, Biro Hukum untuk tentukan langkah yang ditentukan terkait juga permintaan kasasi KPK yang ditolak PN Jaksel,” katanya seusai bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo.
Humas PN Jaksel I Made Sutrisna melalui sejumlah media online, mengatakan bahwa berkas kasasi yang diajukan oleh KPK tidak bisa diterima hingga tidak ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung (MA).
“Berkas pasti tidak akan dikirim karena nanti pasti tidak dinyatakan diterima (oleh MA). Secara formal tidak memenuhi syarat,” katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi terkait dengan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan yang ditangani KPK tidak sah.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung (MA) tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, terdapat dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

BPKM Targetkan Investasi Luar Jawa Capai Rp237 Triliun

Jakarta, Aktual.co —  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi di luar Pulau Jawa bisa mencapai Rp237 triliun guna mendorong pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

“Kami mendorong investasi yang lebih luas di luar Jawa,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam rapat koordinasi bidang penanaman modal bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal di Jakarta, Senin (23/2).

Dalam catatan BKPM, sepanjang 2015, lembaga itu menargetkan ada investasi sebesar Rp237 triliun di luar Jawa. Jumlah tersebut terdiri atas Rp75,2 triliun proyek investasi di Sumatera, Rp74,5 triliun di Kalimantan, Rp27,8 triliun di Sulawesi, Rp19 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, Rp7,3 di Maluku dan Rp33,2 triliun di Papua dan Papua Barat.

“Luar Jawa diharapkan ada investasi yang memberi nilai tambah, seperti industri substitusi impor, industri hilir sektor pertanian (perkebunan dan peternakan), industri hilir perikanan serta industri hilir pertambangan,” katanya.

Khusus untuk Papua dan Papua Barat, kata Franky, target investasi lebih besar guna mendorong pemerataan ekonomi wilayah tersebut.

“Rp33,2 triliun dilakukan melalui pengembangan investasi sektor pertanian dan pengolahannya, industri perikanan dan pengolahannya, pertambangan dan pengolahannya serta industri kimia,” katanya.

Untuk Pulau Jawa, katanya, ditargetkan sebesar Rp282,6 triliun proyek investasi tahun ini.

Meski porsinya masih lebih besar daripada target proyek investasi di luar Jawa, Franky mengatakan fokusnya adalah industri padat karya, jasa dan perdagangan ketimbang pengolahan sumber daya alam.

Target realisasi investasi 2015 dipatok Rp519,5 triliun terdiri atas Rp88,4 triliun dari sektor primer, Rp267,5 triliun dari sektor sekunder, serta Rp163,6 triliun dari sektor tersier.

Proyeksi investasi tersebut diklaim sudah diperhitungkan bisa mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada 2015.

Hingga 2019, pemerintah menargetkan realisasi investasi bisa mencapai Rp3.500 triliun, dua kali lipat dari realisasi investasi pada 2010-2014 sebesar Rp1.632,8 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menpora Rusak Sepak Bola Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengungkapkan dengan adanya penundaan kompetisi Liga Super Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mengakibatkan kerusakan yang sangat dahsyat.
Terutama, kerugian yang dialami oleh klub-klub di Indonesia.
“Kerusakan sangat dahsyat akibat penundaan ini, sponsor komplain, sementara pengeluaran terus berlanjut, argo kerugian klub terus jalan dan kita terus berusaha untuk menyelamatkan, klub di Indonesia ini belum bisa untung,” kata Djohar saat menyambangi pimpinan DPR RI, di Senayan, Senin (23/2).
Ia pun mengatakan, apa yang direkomendasikan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Kemenpora dalam pelaksanan kompetisi akan dipenuhi, namun, dirinya meminta waktu untuk itu.
Masih kata Djohar, kompetisi ini ibarat pabrik industri sepak bola, bila pabrik ini dihentikan dan PSSI tentu yang menjadi kewalahan.
“Saya berharap kami akan terus melaju, kita juga sudah MOU dengan La Liga, Korsel, J-league, dan mereka melihat prospek sepak bola kita sangat besar,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Inilah Kronologis Perampokan Karyawan SPBU di Ciracas

Jakarta, Aktual.co — Aksi perampokan terhadap nasabah bank yang terjadi di Jalan Taruna RT 001/14, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, atau tepatnya depan soto mie bogor pada Senin (23/2) mengakibatkan uang Rp250 juta raib. 
Tak hanya itu korban pun mengalami luka tembak dibagian perut sebelah kiri tembus pinggang belakang dan luka bacok di kepala atas telinga kanan dan jari telunjuk dan jari tengah kanan luka.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, Senin (23/2).
“Korban saat ini mendapatkan perawatan di RS Tugu Depok,” ujarnya .
Sementara itu menurut Kanit Reskrim Polsek Ciracas, AKP Jupriono, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09:30 WIB. Dimana diketahui bahwa korban merupakan salah satu karyawan SPBU Radar Auri yang saat itu berencana untuk menyetorkan uang ke Bank BCA di kawasan Arundina, Ciracas. 
“Saat itu korban membawa uang Rp250 juta yang dimasukan kedalam tas ranselnya,” katanya. 
Jupriono menambahkan saat hendak menyetorkan uang tersebut, korban mengendarai sepeda motor Honda Supra X, B 3807 TNT. Saat di lokasi tempat kejadian perkara (TKP), tiba-tiba korban dipepet oleh dua motor tak dikenal. “Tanpa basa-basi salah seorang pelaku langsung menembak perut bagian kiri korban,” tambahnya.
Akibat penembakan dan pembacokan tersebut, kata Jupriono korban pun langsung tersungkur. “Disitu para pelaku langsung merampas tas yang dibawa korban,” tambahnya.
Hingga saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian dengan mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi ditempat kejadian. “Sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan gabungan dengan tim reskrim polres Jakarta Timur,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Komisi Penanggulangan AIDS Bekasi Keluhkan Minimnya Dana Operasional

Jakarta, Aktual.co —Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, Jawa Barat, keluhkan minimnya dana operasional tahun ini yang dikucurkan pemerintah setempat.
Kata Sekretaris KPA Kota Bekasi Slamet Arifin, tahun ini mereka cuma dapat kucuran Rp150 juta dari Pemkot Bekasi. “Itu seluruhnya hanya digunakan untuk keperluan kegiatan sosialisasi dan peringatan Hari AIDS se-dunia,” kata dia, di Bekasi, Senin (23/2).
Tak cuma keluhkan minimnya kucuran dana dari pemkot, Slamet juga keluhkan bakal disetopnya kucuran dana global dari luar negeri. Padahal dana itu biasa digunakan untuk tambahan operasional. 
Operasional berkurang, membuat KPA memutuskan kurangi kegiatan. Di antaranya, agenda koordinasi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sosialisasi penanggulangan AIDS di lembaga pemasyarakatan, serta sosialisasi penanggulangan AIDS kepada kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 
Kendala operasional lainnya, keberadaan kantor yang dinilai tidak representatif. Karena masih menumpang di Kantor Pemuda di Lapangan Multiguna, Bekasi Timur.
“Kantor kalau bisa dipisah sendiri, sekarang masih pinjam di Kantor Pemuda yang tempatnya kurang representatif kerena digabung dengan kegiatan pemuda. Kalau bisa dipisah tersendiri lebih bagus agar para penderita tidak malu untuk datang dan konsultasi,” katanya.
Kondisi serba minim ini, ujar dia, bertolak belakang dengan beban kerja KPA. Di mana Kota Bekasi saat ini masih menduduki peringkat kasus HIV/AIDS terbanyak kedua se-Provinsi Jawa Barat. Sementara Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat keempat di Indonesia, dan Indonesia menduduki peringkat ke-16 di dunia.
“Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Bekasi masih kita kalkulasi,” ujarnya.
Menurut dia, tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi tidak terlepas dari kendala wilayah yang berbatasan dengan ibu kota. “Masyarakat Kota Bekasi heterogen, sehingga banyak kebudayaan luar yang masuk dan mempengaruhi pola hidup masyarakat Bekasi,” ujar dia.
Dia berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat mempertimbangkan solusi bagi kesulitan operasional yang kini dialami KPA. “Saya harap ke depannya bisa ada kebijakan dari pemerintah untuk mencarikan solusi mengatasi permasalahan ini.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain