Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana telah dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga menyelewengkan implementasi payment gateway dalam program Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) online. 
Denny mempelopori program ini untuk menghapus pungutan liar dalam pengurusan paspor. Pada Juli-Oktober 2014, terdapat nilai selisih dari pengurusan paspor yang tak disetorkan ke negara.
Namun demikian, dari hasil laporan itu Mabes Polri melakukan pemanggilan terhadap Denny. Tapi pemanggilan hal tersebut dianggap sebagai kriminalisasi oleh berbagai kalangan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan, cepatnya proses kasus penyelewengan pendapatan negara dalam proyek pembuatan ke tahap penyidikan karena didasari bukti yang kuat.
“Sebenarnya bukti permulaan yang cukup sudah ditemukan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Desember 2014 setebal 200 halaman,” kata Ronny di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (9/3).
Calon Kepala Kepolisian Daerah Bali itu mengatakan, atas dasar itu, penyidik menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. 
“Berangkat dari laporan lalu dinaikkan. Ketika laporan dibuat, penyelidikan sudah dilakukan. Besoknya sudah proses penyidikan,” ucap dia.
Meski kasus tersebut sudah ke tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan tersangka. Menurut Ronny yang terpenting, surat perintah penyidikan sudah dikeluarkan. 
“Belum ada tersangka. Sprindik dibuat supaya penyidik bisa memanggil dan menyita barang.”
Laporan pertama masuk dengan pelapor Andi Syamsul Bahri dari lembaga swadaya masyarakat Pijar pada 10 Februari 2015. Sedangkan laporan kedua pada 24 Maret 2015. 
Sejak laporan pertama, penyidik segera menyelidiki kasus tersebut. Sebanyak 12 saksi telah diperiksa dalam kurun waktu kurang dari sebulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati mengimbau masyarakat untuk tak emosional dalam menghadapi isu penyadapan.
Pasalnya, penyadapan dalam kegiatan intelijen disebut sebagai Pulbaket  (pengumpulan bahan keterangan), yang dilakukan untuk mendapatkan informasi.
“Oleh karena itu diharapkan publik jangan emosional hadapi isu ini sebelum bukti faktual dan meterialnya jelas,” kata Susaningtyas, kepada Aktual.co, Senin (9/3).
Meski demikian, pemerintah harus memberi teguran keras kepada kedua negara tsbt (Australia dan Selandia Baru) agar tak mengganggu kedaulatan Indonesia dengan masuk keranah pencurian informasi melalui penyadapan.
“Sekalipun melanggar berbagai konvensi internasional, aksi sadap-menyadap atau spionase yang kini ramai dibahas di dunia internasional sejatinya hal yang jamak saja,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy setuju bila partai politik mendapatkan dana Rp1 triliun dari APBN. 
“Cuma syaratnya harus ketat dan berat, jumlah parpol terbatas atau disederhanakan dengan meningkatkan Parliamentary Threshold. Kalau sudah sederhana misalnya 5-7 parpol, negara punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada parpol,” kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/3).
Ia menyebutkan, pemberian dana itu adalah supaya partai politik menjadi sehat dan bisa menjalankan fungsinya sebagai parpol, yaitu fungsi pilar demokrasi, rekrument calon pemimpin bangsa, fungsi nilai-nilai nasionalisme dan fungsi represtasi dan agresasi pendapat masyarakat.
“Maka parpol harus dilepaskan dari beban keuangan. Oleh karena itu negara harus membiayainya. 
Pemberian dana itu justru mempercepat konsolidasi demokrasi di sebuah negara,” kata Lukman Edy.
Untuk implementasi dari rencana tersebut, ia memperkirakan, bisa dilaksanakan seteleh Pemilu 2019.
“Kalau kita berani menaikkan PT, misalnya minimal 5 persen, kemudian ikut pemilu berikutnya, yang tidak 5 persen, gugur sebagai parpol. Kalau ada kesepakatan pemimpin bangsa, setelah pemilu 2019 baru bisa dilaksanakan pemberian bantuan tersebut,” kata Lukman Edy.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Maknailah filosofi kain sarung agar masa depan yang penuh dengan tantangan dan rintangan dapat dilalui hingga akhirnya berhasil meraih mimpi dan cita-cita di masa depan, demikian kata Bupati Kabupaten Kampar, Riau, Jefry Noer.

“Kain sarung mengandung filosofi yang luar biasa. Mengapa? karena kain sarung jika dikenakan untuk menutup kepala, maka kaki akan kedinginan dan jika ditutup kaki, maka kepala kedinginan,” kata Jefry Noer, di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Senin (9/3).

Menurut dia, kain sarung mengandung makna filosofi yang dalam, mengajarkan orang untuk senantiasa belajar untuk menerima hidup apa adanya tanpa meninggalkan perjuangan demi masa depan yang cerah.

“Orang yang pintar, ketika mengenakan kain sarung yang tidak sampai ke kepala dan kaki, maka akan menggulungkan tubuhnya hingga menyerupai udang dan pada akhirnya tertutup kepala dan kaki. Jadi tidak lagi kedinginan,” katanya.

Menurut Jefry, maksa filosofi kain sarung sangat luar biasa, mengajarkan orang untuk sabar dan mencukup-cukupi apa yang ada, hanya bagaimana memutar otak agar mendapatkan yang belum ada.

Jangan coba-coba, kain sarung itu ditambah lebar dan panjangnya, karena menurut dia hal itu justru akan mengubah namanya menjadi selimut, tidak lagi kain sarung.

Selain itu, lanjut Jefry, kain sarung juga memiliki kegunaan yang banyak, selain untuk selimut juga bisa untuk shalat, dan bisa juga untuk handuk dan kerudung penutup kepala.

Maknanya menurut dia adalah, orang yang hidup dengan filosifi kain sarung akan mampu hidup walau dengan kondisi susah, dan akan mudah memecahkan segala persoalan yang dihadapinya.

Jefry Noer menceritakan, dirinya merupakan orang yang senantiasa belajar dari pengalaman hidup susah. Ketika kecil, meski keluarga merupakan kalangan orang berada, namun dia telah merasakan hidup susah sebagai pedang kue.

“Ketika itu umur saya masih kurang dari sepuluh tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun saya telah merasakan susahnya hidup, mencari uang dengan berjualan kue,” katanya.

Jefry juga mengatakan, dirinya sempat tidur di pinggur jalan, dekat emperan toko bersama teman-teman semasa itu. “Makna filosofi kain sarung telah saya pelajari sejak saat itu. Ditutup kepala kaki kedinginan, ditutup kaki kepala kedinginan. Hingga akhirnya saya menggulungkan badan hingga kain sarung menutup kepala dan kaki,” katanya.

Dalam hidup, demikian Jefry, belajaar untuk susah adalah hal paling sulit bagi setiap orang, namun untuk senang tidak harus diajarkan. Maka terpenting dalam hidup, adalah bagiamana menerima situasi sulit untuk kemudian senang dikemudian hari.

Jefry Noer kecil menjalani hidup dengan jerih payah. Namun dia akhirnya menjadi sosok yang kuat, penuh semangat, hingga menjalani kehidupan menjadi pengusaha sukses.

Pada 2001, Jefry Noer terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kampar. Kemudian sempat kembali menekuni bisnisnya pada 2006-2011 dan akhirnya didorong kembali oleh masyarakat untuk mencalokan diri sebagai bupati menggantikan Burhanuddin (bupati 2006-2011).

Jefry akhirnya kembali memimpin Kampar sejak 2011 hingga saat ini. Dalam kepemimpinannya, dia mengedepankan Program Lima Pilar Pembangunan yakni meningkatkan akhlak dan moral masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatkan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur.

“Saya berharap angka kemiskinan di Kampar terus ditekan hingga zero pada akhir 2016 mendatang. Jangan lagi ada kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di Kabupaten Kampar. Inilah misi yang saat ini sedang saya jalani sebagai bentuk terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan bahwa memutuskan eksekusi mati membutuhkan pertimbangan yang matang.
Menurutnya, perihal apakah isu penyadapan berdampak pada lambannya eksekusi (mati), sifatnya sangat relatif dan  bergantung kepada keputusan presiden.
“Jangan sampai juga berimplikasi kepada hubungan diplomatik kita dengan negara terkait. Jadi harus hati-hati,” kata Susaningtyas kepada Aktual.co, Senin (9/3).
Diketahui, Edward Snowden beberapa waktu lalu menyebut bahwa Selandia Baru menyadap negara tetangganya di Kepulauan Pasifik, termasuk Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kabar penyadapan yang diduga dilakukan oleh Selandia baru terhadap negara tetangga di Kepulauan Pasifik, termasuk Indonesia, bukanlah hal yang baru.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebut penyadapan terhadap pejabat negara yang dilakukan  Australia dan Selandia Baru terhadap negara di Pasifik, satu diantaranya Indonesia, harus ditanggapi serius oleh Pemerintahan Jokowi- JK.
“Pemerintah seharusnya memprotes keras jika ada penyadapan. Karena pelanggaran terhadap kedaulatan kita. Sebab biasanya penyadapan bukan oleh negara yang bersahabat, (penyadapan dilakukan) yang punya kepentingan dan anggap kita sebagai musuh,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh: