Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI mengatakan setidaknya menyediakan 25 slot daerah yang mau dimekarkan dalam tahun 2015.
Ketentuan jumlah tersebut, mengukur kesanggupan Komisi II dalam melakukan pembahasan dokumen terkait usulan pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB). Hal itu juga menyusul masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru dalam prolegnas kumulatif DPR RI.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy kepada wartawan, di Komplek Senayan, Senin (23/2).
“Setidaknya ada sekitar 25 daerah pada 2015 ini yang berpeluang yang dapat mengajukan pemekaran. Menyusul masuknya ketentuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) dalam prolegnas,” jelasnya.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa yang menjadi pertimbangan nantinya bagi daerah yang akan mengajukan DOB kepada pemerintah? Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa semua kelengkapan dari administrasi hingga kajian ilmiah akan menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya.
“Berdasarkan UU pemerintahan daerah dan UU Pemekaran, soal adminisatratif, tentunya ada naskah akademisnya, dan akan dilakukan peninjauan oleh komisi II nantinya. Selain itu, pertimbangan kesiapan APBN pun juga menjadi pertimbangan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Jaksa Agung‎ HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Senin (23/2). Dalam pertemuan yang terbilang singkat itu, pimpinan KPK meminta tambahan 50 jaksa baru  untuk bertugas sebagai penuntut umum di lembaga antirasuah tersebut.
Ketua Plt KPK Taufiequrrachman Ruki dalam jumpa persnya menuturkan, saat ini lembaganya butuh tambahan jaksa penuntut umum dari korps Adhiyaksa.
“Kami ingin berlari lebih cepat, karena tunggakan perkara di KPK masih banyak. Kalau orang jawab bilang, itu perkara menumpuk. Saya minta lagi, kalau perlu jadi 150,” kata Ruki di Kejaksaan Agung.
‎Dijelaskan Ruki, Jaksa KPK saat ini hanya 95 orang. Jumlah itu dinilai masih kurang, mengingat banyaknya perkara korupsi yang ditangani KPK.
“Jadi kami minta tambahan lagi, apalagi kami baru dengar ada 500 jaksa yang baru lulus pendidikan. Kalau 10 persen saja dikasih ke kami, itu pasti bisa memperkuat KPK,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo berjanji akan memenuhi permintaan ‎permintaan KPK tersebut.
“Bagi kami tidak ada masalah, berapapun itu yang diminta akan kami penuhi dan tentu akan kami berikan tenaga-tenaga (jaksa) yang terbaik,” kata Prasetyo yang juga bekas politisi partai Nasdem besutan Surya Paloh itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa dugaan suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung dijatuhi vonis hukuman penjara selama tiga tahun serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan penjara. Vonis tersebut dibacakan langsung oleh hakim Supriyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (23/2).
“Gulat terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun, dengan uang sebesar USD 166,100 atau setara dengan Rp2 miliar,” tutur hakim Supriyono.
Suap yang diberikan Gulat kepada Annas Maamun yang merupakan bekas Gubernur Riau bertujuan untuk memasukkan areal kebun sawit Gulat dan kawan-kawannya yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1188 hektar, dan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 1214 hektar ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” jelas Hakim Supriyono.
Atas perbuatan itu, Gulat dianggap memenuhi dakwaan primer. Yakni Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Gulat dinilaikontraproduktif bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi di tanah air. Perbuatanya juga dinilai mencederai tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia dalam upaya bebas KKN.
“Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, dan terdakwa menyesali perbutannya,” papar hakim.
Menanggapi vonis itu, Gulat menyatakan akan mempelajari dulu bersama kuasa hukumnya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, vonis tersebut belum berkekuatan hukum tetap alias Inkracht.
“Kami berencana pikir-pikir dulu,” ujar Gulat.
Seperti diketahui, vonis itu sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya pada, Kamis 5 Februari 2015 lalu, Gulat dituntut dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa lainnya, Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby