Banda Aceh, Aktual.co — Sejumlah politisi di DPR Aceh menitipkan pesan dan harapan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kunjungannya ke provinsi itu. Aktual.co, Senin (9/3) merangkum sejumlah pesan politisi Aceh untuk presiden.
Ketua Fraksi PAN DPR Aceh, Asrizal H Asnawi meminta presiden sebagai mandataris negara dan rakyat untuk dapat memberikan jaminan adanya ketersediaan lapangan kerja bagi 1,2 juta pemuda Aceh yang sampai hari ini masih menjadi pencari kerja. 
“Hal ini penting karena jangan sampai Aceh menjadi daerah darurat narkoba. Bahwa, bisnis narkoba adlah lapangan pekerjaan terbesar dan termudah yang bisa dilakukan oleh pemuda Aceh dan Indonesia umumnya,” ujar Asrizal.
Selain itu, Pemerintah Pusat melalui PT Pelindo sebagai BUMN untuk dapat mengoptimalisasikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh sebagai jalur ekspor dan impor (hasil bumi dll) bagi masyarakat pantai Timur dan barat Aceh serta Dataran Tinggi Gayo. 
“Serta realisasi janji tol laut di 24 titik yang dimulai dari Indonesia barat yaitu Banda Aceh harus direalisasikan secepatnya karena informasi terakhir kami dapat untuk wilayah barat tol laut dimulai dari Sumatra Utara yaitu Kuala Tanjung bukan Aceh,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyesalkan pernyataan Menteri  BUMN Rini Sumarmo yang menyatakan Aceh tak termasuk daerah yang akan dilakukan pembangunan Jalan Tol. 
“Pernyataan ini keliru dan terlalu prematur. Pasalnya, Kuota kendaraan bermotor (mobil) di Aceh sama jumlah dgn sumatera utara. Banyak warga Aceh yg menggunakan plat kendaraan mereka dengan plat luar Aceh teruma BK (Sumut) dan B (Jakarta). Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memasukan Aceh sebgai salah satu provinsi mendapat kuota pembangunan jalan tol serta memperbaiki sarana dan prasarana masyarakat lainnya,” terang Asrizal.
Terpisah, politisi Partai Aceh, Iskandar Al Farlaky meminta Presiden menuntaskan turunan UUPA sebagai kado kunjungan ke Aceh. “Semoga semua kekhususan Aceh dapat diwujudkan sehingga rekontruksi perdamaian akan terus abadi di bumi Aceh. Saya berharap, di sela-sela ini dibuka ruang komunikasi agar Presiden mengetahui perkembangan perdamaian/pembangunan di tanah rencong. Hendaknya Presiden juga menyampaikan pernyataan menyejukkan terhadap komitmen pelaksanaan butir butir MoU beserta aturan turunannya,” pungkasnya.
Presiden Jokowi ke Aceh 9-10 Maret 2015. Kunjungannya meresmikan operasional PT Perta Gas Arun, Waduk Krueng Keureuto di Lhokseumawe dan Aceh Utara serta launcing Logo HUT RI di Sabang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Psikolog forensik dari Universitas Pancasila Jakarta Reza Indragiri Amriel menduga, kasus pembegalan yang kian marak merupakan aksi kriminal di permukaan.
Namun demikian, menurut dia hal tersebut juga memicu perantara untuk aksi kriminal lain, tidak sekadar bermotifkan ekonomi.
“Saya melihat begal hanya merupakan kejahatan perantara. Pelaku membegal untuk mengumpulkan sumber daya untuk kejahatan lain yang lebih utama, yang saya duga, adalah narkotika, minuman keras dan prostitusi,” kata Reza Indragiri Amriel dihubungi di Jakarta, Senin (9/3).
Menurut Reza, tindakan pelaku pembegalan telah menyimpang dan menunjukkan gangguan rasional. Dia menduga pelaku di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan dan minuman keras sehingga tindakannya terhadap korban menjadi berlebihan.
“Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan motor, mengapa tindakannya brutal sampai membacok dan lain-lain. Tindakan pelaku terlalu berlebihan.”
Karena itu, Reza mengatakan ada masalah selain pembegalan yang harus diantisipasi oleh polisi dan masyarakat. Tidak cukup polisi menerjunkan tim reaksi cepat untuk memburu begal, bila permasalahan penyebabnya tidak diselesaikan.
Permasalahan narkotika, minuman keras dan prostitusi yang menjadi permasalahan utama harus diatasi dan diselesaikan terlebih dahulu sehingga aksi pembegalan yang hanya menjadi kejahatan perantara bisa diredam.
Terkait aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pembegalan, Reza mengatakan hal tersebut merupakan imbas dari situasi hukum yang dianggap vakum karena keterbatasan polisi dalam menangkap dan menindak pelaku.
“Terdapat dua pelaku pidana dalam kejadian tersebut, yaitu pelaku pembegalan dan orang-orang yang main hakim sendiri. Hal itu disebut vigilantisme.”
Menurut Reza, vigilantisme seharusnya tidak terjadi bila otoritas hukum mampu mengartikulasikan ketakutan dan kemarahan publik terhadap aksi pembegalan yang telah meresahkan masyarakat. Aksi main hakim sendiri merupakan cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap otoritas hukum.
“Seharusnya polisi dapat menangkap pembegal, memprosesnya secara hukum bersama kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan dan hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai derajat kemarahan korban dan masyarakat,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Minggu (8/3) kemarin, pengunjung alun-alun Magetan semakin siang semakin ramai. Aktivitas warga Magetan di jantung kota lereng Gunung Lawu itu pun semakin beragam.

Seperti aktivitas yang dilakukan para relawan gerakan Aku Berdonasi yang menggelar zona bermain #Sejutapensilwarna bagi anak-anak usia 3-12 tahun di panggung teater terbuka alun-alun Magetan.

Kegiatan pada Minggu (8/3) pagi itu merupakan acara puncak setelah para relawan “Aku Berdonasi” selama dua bulan penuh menggalang donasi pensil warna dari warga Magetan.

“Sejak Januari 2015, kami membuka lapak perpustakaan lesehan di alun-alun Magetan setiap minggu pagi,” ujar Koordinator Relawan Aku Berdonasi Magetan Diana AV Sasa.

Sambil meminjamkan buku gratis, para relawan mengajak pengunjung alun-alun untuk mendonasikan pensil warna guna mendukung aksi #sejutapensilwarna yang digagas arek Surabaya bernama Fahad Assegaf dan sudah diduplikasi di 13 kota.

“Kami juga menitipkan kotak donasi di beberapa tempat umum,” ujar perempuan yang aktif di dunia buku dan tulis menulis itu.

Tidak hanya itu, warga Magetan di perantauan pun berpartisipasi, diantaranya Komunitas Perantau Asal Magetan (Kompag) di Jakarta dan Bandung.

Selain itu, Surabaya Yayasan Seribu Eling Magetan (Serulingatan), dan Wong Magetan Peduli (WMP) di Hong Kong yang ikut mengirimkan pensil warna.

“Bahkan, anak-anak pun ikut berpartisipasi. Kami bekerja sama dengan SD Selosari Kompleks untuk mengajak siswanya melatih kepedulian dengan menyumbangkan pensil warna baru maupun bekas,” katanya.

Sasa menyampaikan pensil warna itu akan disumbangkan kembali pada anak-anak di beberapa PAUD/TK se-Magetan. “Kami pilih TK atau PAUD yang kondisinya minim, ada di desa terpencil, atau latar belakang wali muridnya kurang mampu,” terang dia.

Dalam acara puncak #sejutapensilwarna yang dikemas meriah dan diikuti oleh 200-an anak itu, relawan Aku Berdonasi menghadirkan empat zona bermain dengan beragam aktivitas bermain.

Ada zona gambar, zona musik, zona bahasa, dan zona gerak. Di masing-masing zona tersebut, anak-anak diajak berkreasi dan mengasah kreativitas yang merangsang bakat minat.

Misalnya, di zona musik, anak-anak diajak bermain menciptakan irama dengan menggunakan barang bekas seperti kaleng, botol, dan pensil.

Untuk zona gambar ada permainan membuat lukisan dari bahan sampah berupa kulit bawang, sisa sayuran, kulit telur, daun kering, serta sisa rautan pensil.

Di zona bahasa, anak-anak diasah kemampuannya dalam menggunakan bahasa dan berkomunikasi melalui teknologi. “Dengan menggunakan pensil warna, anak-anak kami ajak menulis surat untuk presiden Joko Widodo,” jelas Sasa.

Sementara itu, di zona gerak, anak-anak diasah kemampuan bekerja sama kelompok dengan permainan memindahkan bola dengan pensil, kemampuan logika dengan permainan berburu pensil, dan berbagai permainan lain.

“Antusiasme warga Magetan terhadap aksi galang donasi pensil warna ini cukup tinggi. Terbukti hingga hari terakhir (8/3) sudah terkumpul 700 kotak pensil, bahkan hari terakhir juga masih bertambah,” ujarnya.

Selain Magetan, acara puncak aksi #sejutapensilwarna juga dilakukan di Balikpapan, Bandung, Denpasar, Jakarta, Jombang, Solo, Karawang, Malang, Medan, Ngawi, Samarinda, dan Surabaya.

Mengenali Potensi Anak Awalnya, Arek Suroboyo bernama Fahad Asegaf menggagas Gerakan Donasi #SejutaPensilWarna itu lewat sosial media pada November 2014.

“Saya tidak menyangka kalau respons teman-teman begitu cepat, ternyata dalam sebulan sudah ada 12 kota yang menduplikasi Aku Berdonasi dan bulan berikutnya bertambah lagi,” katanya.

Menurut dia, pensil warna yang terkumpul didonasikan pada anak-anak yang membutuhkan di daerah asal masing-masing relawan.

“Jadi, nanti berapapun yang terkumpul, pensil warna itu akan kami donasikan kembali pada anak-anak yang termasuk kategori marjinal,” katanya.
Selain donasi, gerakan itu sendiri sangat penting, karena pensil warna adalah simbol benda yang dekat dengan anak-anak.

“Warna-warni itu kan identik dengan keceriaan, imajinasi, dan kreativitas. Jadi, aksi #sejutapensilwarna itu semacam seruan agar siapa saja peduli untuk menceriakan dunia anak,” tutur Diana AV Sasa.

Baginya, anak-anak itu merupakan usia yang seharusnya ada potensi dan bakat yang dimaksimalkan agar terasah sejak dini.

Aku Berdonasi menginisiasi #SejutaPensilWarna karena melihat fenomena banyak orang dewasa “terjebak” dengan profesi yang bukan sesuai bakat-minatnya, karena orang tua tidak mampu “melihat” potensi terbaik dari anaknya sejak dini.

“Misi aksi SejutaPensilWarna adalah mengajak masyarakat peduli pada anak-anak dan potensi terbaiknya agar kelak ketika dewasa dapat menjalani profesi sesuai minat bakatnya,” ujar Sasa lagi.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Magetan Joko Suyono saat memberi dukungan gerakan itu pada acara puncak #sejutapensilwarna di kota itu, 8 Maret 2015.

“Kita ini para orang tua yang suka anak-anaknya bermain musik, melukis, menyanyi, tetapi saat dewasa mereka ingin jadi seniman, kita justru tidak setuju. Ini adalah persoalan pola asuh kita,” tukasnya.

Oleh karena itu, orang tua perlu mengenali bakat dan minat putra-putrinya sejak dini agar ketika dewasa dapat terarah pada bidang pekerjaan yang sesuai bakatnya, termasuk lewat gerakan donasi #SejutaPensilWarna.

Di Kota Malang dan Surabaya, relawan Aku Berdonasi juga menggelar aksi sosialisasi di area car free day. Ada aksi membuat boneka kokoru di Malang, sedang di Taman Bungkul Surabaya ada permainan delapan zona kecerdasan.

“Di Surabaya, panitia telah menyiapkan permainan-permainan yang merangsang delapan jenis kecerdasannya, diantaranya bahasa, interpersonal, logika, intrapersonal, kinestetik, musik, visual/spasial, dan alam,” kata panitia Surabaya, Ficky A. Hidajat.

Ficky A. Hidajat yang juga “Public Engagement Coordinator” broadcatindonesia itu menyatakan gerakan #SejutaPensilWarna merupakan gerakan untuk membantu memaksimalkan “Golden Age” anak Indonesia.

“Penelitian terkait tumbuh kembang anak secara jamak mengatakan bahwa ‘Golden Age’ (usia keemasan) seseorang ada pada masa kanak-kanaknya. Jika seorang anak tidak mampu menjalani fase perkembangan ini dengan baik, maka fase perkembangan berikutnya akan terdampak,” paparnya.

Pada usia keemasan itu, sikap-sikap yang identik dengan seorang anak akan muncul melalui pembelajaran dari orang sekitarnya, seperti lari dari tanggung jawab, egois, tidak disiplin dan dampak psikologis lain. Begitu pula sebaliknya.

“#SejutaPensilWarna mengemban misi mengajak masyarakat peduli pada anak-anak dan potensi terbaiknya. Di tangan merekalah, tongkat estafet bangsa ini akan dilanjutkan. Menyiapkan generasi terbaik adalah sama halnya dengan menjadikan Indonesia lebih baik,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencegah dan menindak keberadaan video bermuatan kekerasan pelajar yang diunggah ke situs internet.
“Saat ini di media online atau jejaring media sosial anak masih dengan mudah mengakses materi kekerasan seperti ‘bullying’ dan tawuran,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Sutanto di Jakarta, Senin (9/3).
Sutanto meminta, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas pengedar video berkonten kekerasan anak atau dilakukan oleh anak yang beredar di media “online”.
“Karena secara hukum tidak dibenarkan mempublikasikan identitas anak baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi karena diatur Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
Selain itu Susanto mengatakan KPAI meminta Kementerian Kominfo untuk memblokir semua video yang berisi materi kekerasan dan segera mengambil langkah agar peredaran video kekerasan dapat dicegah dan tidak bisa diakses oleh anak.
Susanto juga berharap masyarakat secara luas turut berpartisipasi untuk tidak menyebarluaskan video kekerasan. Menurut dia peredaran konten-konten kekerasan di media “online” dapat menyebabkan imunitas anak dengan perilaku kekerasan.
Susanto mencontohkan, hal tersebut pada tindak kejahatan perampasan sepeda motor atau biasa disebut begal yang pelakunya adalah anak-anak.
Pada kasus begal yang dibakar di Pondok Aren beberapa waktu lalu, muncul video dan foto kekerasan tersebut yang menyebar di masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polri menyakini bahwa somasi yang dilayangkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) murni dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomo dan Khusus (Dittipideksus).
Surat somasi telah dilayangkan Polri sejak tanggal 8 Februari 2015 yang lalu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan komisioner Komnas Ham.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, somasi tersebut bukan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Namun, somasi itu dilayangkan atas sepengetahuan Kabareskrim.
“(Kabareskrim) tahu, pasti tahu, tapi somasi itu murni antara penyidik Dittipideksus dengan Komnas HAM,” ujar Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/3).
Rikwanto menjelaskan, penyidik Dittipideksus melayangkan somasi itu karena menilai Komnas HAM telah menyampaikan informasi bahwa penangkapan Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto adalah bentuk kriminalisasi. Padahal, menurut Rikwanto, proses hukum terhadap Bambang telah sesuai aturan dan prosedur.
Sementara, soal ancaman bahwa penyidik akan memidanakan Komnas HAM jika dalam 1×24 jam tidak menyampaikan maaf di hadapan publik, Rikwanto tidak menganggap hal itu sebagai suatu persoalan serius.
“Ya itu mekanismenya pengacara. Kalau surat somasi wajar saja bahasanya seram-seram ya,” ujar Rikwanto.
Diketahui, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melayangkan somasi kepada Komnas HAM. Dalam somasi itu, disebutkan dengan adanya keterangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM di hadapan media, maka baik de facto maupun de jure, Komisioner Komnas HAM telah melanggar Pasal 87 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
Polri menilai, perbuatan yang dilakukan para komosioner Komnas Ham adalah pencemaran nama baik terhadap Polri. Untuk itu korps Bhayangkara meminta seluruh Komisioner Komnas HAM meminta maaf secara terbuka.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu