Jakarta, Aktual.co — Mantan menteri agama yang jadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa, karena telah mengajukan gugatan praperadilan.
“Dalam pernyataan kami yang sudah dibacakan tadi sudah jelas bahwa meminta KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata kuasa hukum SDA Humphrey R Djemat di Jakarta, Senin (23/2).
Hal itu ia kemukakan saat menjawab pertanyaan wartawan apakah SDA akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK selanjutnya setelah mengajukan praperadilan.
“Di situ sudah jelas tertulis, bahwa KPK dan semua pihak terkait harus menghormati proses hukum. Tinggal anda artikan sendiri,” kata dia kepada wartawan.
Tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka SDA oleh KPK tidak sah karena dilakukan secara semena-mena, melawan hukum, dan mengandung unsur politis.
Pengacara menganggap KPK menetapkan SDA lebih dulu sebagai tersangka baru setelah itu melakukan pemeriksaan saksi secara marathon, pengumpulan bukti, dan upaya-upaya paksa.
Tim kuasa hukum juga menekankan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, penetapan tersangka tersebut juga dianggap terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali.
Pada pagi ini Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tim kuasa hukum mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mendukung aksi pengumpulan koin untuk mengembalilkan dana bantuan yang diberikan Australia kepada Indonesia dalam bencana Tsunami.
“Kita Indonesia kaya dengan simbolik, saya sebagai pribadi ingin memberikan teguran kepada abbott, dan mendukung pengumpulan koin untuk Australia. Kita akan menyiapkan kardus untuk PM itu yang sudah menghubung-hubungkan persoalan hukuman mati dengan bantuan kemanusiaan,” kata Lukman, di Jakarta, Senin (23/2).
“Indonesia masih mampu bila bantuan (tsunami) itu sebagai hutang,” tegasnya.
Dirinya akan juga ikut menginisiasi untuk mengumpulkan koin dengan menyediakan kardus besar di DPR RI.
“Terguran secara simbolik, kita akan menyediakan kardus besar yang nantinya akan ditempatkan di DPR, tanda partisipasi soal itu,” tandasnya.
Aksi mengumpulkan koin dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat terkait pernyataan PM Australia, Tony Abbott yang mengaitkan penolakan hukuman mati dengan bantuan dari Pemerintah Australia saat bencana Tsunami pada 2004.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2). Mereka adalah Direktur Penyidikan Endang, Direktur Pengaduan Masyarakat, Eko Marjono dan Direktur Penyelidikan, Ari Widiatmoko.
Ketiganya akan digarap sebagai saksi, terkait adanya laporan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan soal pemblokiran bank milik tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto menuturkan bahwa ketiganya tidak dapat menghadiri pemanggilan penyidik yang sudah dijadwalkan pada hari ini.
“Ya hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap ketiga Deputi KPK tetapi ketiganya tidak dapat menghadiri pemanggilan karena alasan tertentu,” ujar Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/2).
Menurut Rikwanto, penyidik berencana melayangkan panggilan kedua pada Kamis 26 Februari 2015 mendatang. Dia pun berharap ketiganya dapat menghadiri pemanggilan penyidik tersebut agar kasus ini dapat terselesaikan.
“Panggilan kedua telah kita layangkan, semoga ketiganya bisa hadir,” jelasnya.
Sekedar informasi, pemanggilan ketiga direktur KPK ini berawal dari laporan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Fauzan Rachman pada beberapa waktu lalu dengan Abraham Samad sebagai terlapor.
Selain melaporkan adanya penyalahgunaaan wewenang yang dilakukan Samad dalam memblokir rekening milik Komjen Pol Budi Gunawan. Mereka menganggap Samad telah melanggar pasal pasal 11 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU, soal kerahasiaan bank.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan persoalan narkoba sudah menjadi perhatian nasional karena Indonesia saat ini sudah menjadi negara produsen, bukan cuma negara transit peredaran.
“Kami (Komisi III DPR RI) telah membantu anggaran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) agar bekerja maksimal dalam menangani persoalan Narkoba,” kata Nasir Djamil, keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (23/2).
Nasir menjelaskan, pengguna narkoba yang kini tengah menjalani rehabilitasi, diharapkan serius dan berjuang keras untuk melewati proses-proses yang dilakukan oleh pihak rehabiilitasi.
Hal itu agar mereka kembali normal dan lepas dari ketergantungan terhadap narkoba yang bisa merusak masa depan penggunanya sendiri.
“Jangan sia-siakan kehidupan masa muda kita hanya dengan narkoba. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri sehingga masa depan mantan para pengguna narkoba cerah dan bisa membangun kehidupan yang baik,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: