Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri telah menyiapkan 50 penyidik yang akan dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik tersebut diambil dari seluruh Polda dan Polres di seluruh Indonesia. 
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan, saat ini seleksi penyidik tersebut sedang dilakukan dan akan diserahkan ke KPK. 
“Mekanisme itu sudah disiapkan. Bapak Wakapolri bekerja sama dengan Kabareskrim akan menyiapkan 50 penyidik di KPK,” kata Ronny di Palembang, Senin (23/2).
Dia mengaku, sengaja mengambil penyidik dari Polda dan Polres seluruh Indonesia agar tidak mengganggu kinerja Bareskrim Polri dan jajarannya. “Karena tidak mungkin diambil dari Bareskrim saja. Kita punya 32 Polda dan 452 Polres di tanah air. Nanti, dibagi-bagi per Polda dan Polres.”
Dia mengatakan, penambahan jumlah penyidik dari unsur Polri tersebut bertujuan untuk penguatan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan kasus korupsi. “Ini untuk penguatan, perbanyakan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Barisan Serbaguna (Banser) NU, Nusron Wahid mengingatkan agar pemerintah Australia jangan pamrih dalam memberi berbuat sosial. Sebab jika kelak Australia yang kena musibah dari tuhan, maka pemerintah Indonesia pun akan membantu dengan ikhlas.
“Kami dari Indonesia mengucapkan terimakasih kepada Australia atas bantuannya saat terjadi bencana tsunami di Aceh. Dan kalau Australia kelak terkena bencana kami siap, bantuan Indonesia akan tulus tanpa intervensi kedaulatan negara mereka,” ujar Nusron dalam penutupan kursus banser angkatan ke-2 di mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2).
Pernyataan Nusron ini terkait sikap PM Australia Tonny Abbout yang menyebut bantuan Australia ke Acah, namun Indonesia dinilai tidak kompromistis terhadap Australia yang meminta agar warganegaranya jangan dihukum mati.
“Kalau bantuan mereka dikaitkan untuk mengubah skenario hukuman mati, itu namanya pamrih. Kalau diminta kembalikan bantuan mereka saat Tsunami Aceh, maka kita bisa kok mengembalikan,” tegas Nusron.
Laporan: Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemilik apartemen The Capital Residence, Supriansah diminta klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pertemuan politik Abraham Samad (AS) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto.
Dia mengaku bahwa klarifikasi dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang dilayangkan pihak KPK. Menurutnya pertanyaan yang diberikan sama dengan yang ditanyakan oleh Komisi III DPR RI dan Bareskrim Mabes Polri. Begitu pun dengan jawaban yang diberikan.
“Tadi untuk mengklarifikasi aja, apa benar itu pertemuan ada. Saya nyatakan itu memang ada,” ujar Supriansah usai bertemu dengan Pengawas Internal KPK, Senin (23/2).
“Selebih-lebihnya itu sama saja dengan DPR. Pertanyaannya sama saja dengan DPR dan Bareskrim,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan Supriansah, apa yang yakini sebagai fakta pelanggaran kode etik AS disampailan secara lisan. Dia juga tidak memberikan sejumlah bukti yang menguatkan pelanggaran kode etik AS.
“Iya tanya jawab langsung. Saya tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan alat bukti,” tegasnya.
Selain itu, pengacara Semen Bosowa itu juga mengungkapkan bahwa kemungkinan besar dirinya akan dipanggil lagi untuk memberikan kesaksian terkait kasus yang menjerat mantan Ketua KPK itu.
“Kalau dibutuhkan lagi katanya akan dipanggil. Kalau dibutuhkan terkait dengan itu (pelanggaran kode etik AS),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Supriansyah alias Ancak mengaku hanya menempati apartemen Capital di kawasan SCBD yang diduga berlangsungnya pertemuan antara Abraham Samad dan sejumlah elite PDI Perjuangan. 
Menurut dia, unit apartemen tersebut dimiliki oleh Direktur Utama Bosowa Group Erwin Aksa, keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Itu apartemen memang milik klien saya, milik pribadi Pak Erwin Aksa,” ujar Ancak di gedung KPK, Senin (23/2).
Ancak mengaku, selama ini berprofesi sebagai konsultan hukum perusahaan di Bosowa Group. Perusahaan tempat dia bekerja memfasilitasinya untuk menempati unit apartemen milik Erwin. 
Dia mengaku telah menempati unit apartemen Capital di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, itu selama tiga tahun. “Jika suatu hari saya tidak bekerja lagi sebagai penasihat hukum atau pengacaranya perusahaan itu, otomatis meninggalkan tempat itu,” kata Ancak.
Dia pun mengaku pernah bersaksi di Badan Reserse Kriminal Polri dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Abraham Samad. 
Dia merupakan pemilik apartemen yang digunakan untuk pertemuan antara Abraham dan sejumlah elite PDI-P.
Kasus itu dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri pada 26 Januari 2015) lalu. Barang bukti yang digunakan berupa satu bundel cetak dokumen dari situs Kompasiana dengan judul “Rumah Kaca Abraham Samad” pada 17 Januari 2015.
Pelapor menduga pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik itu membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P, Izedrik Emir Moeis. Kesepakatan itu diduga terkait keinginan Samad menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo dan keringanan hukum bagi Emir Moeis. 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis kepada Emir Moeis dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu