Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) merupakan sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954. Lembaga formal yang didirikan SEATO pada pertemuan mitra perjanjian di kota Bangkok pada 23 Februari 1955.

Hal tersebut dibuat untuk ‘memblokir’ lebih lanjut pergerakan komunis di Asia Tenggara. Markas organisasi SEATO berada di kota Bangkok, Thailand. Namun sayang, SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977 silam.

Sejak era 1950-an, politik bebas aktif Indonesia bukan sikap melawan Amerika Serikat (AS), tetapi oleh AS dinilai kurang tegas dalam memihak blok Barat melawan blok komunis. AS membentuk Organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara (Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO) untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan AS dan Inggris untuk melawan blok Komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya.

Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila tidak setuju dengan paham Komunis dan akan selalu menjaga agar paham Komunis tidak menguasai Indonesia. Namun demikian, Indonesia tidak mau memihak blok Barat karena mempunyai sikap politik bebas aktif.

Demikian pula sekarang, Indonesia melawan terorisme dari mana pun datangnya, tetapi tidak berarti Indonesia harus dalam segala hal memihak AS. Sikap demikian ini tidak dikehendaki AS sejak dulu.

Berikut, ini adalah anggota SEATO diantaranya, Australia, Bangladesh (Dulu disebut wilayah Pakistan Timur, red), Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Kerajaan Inggris Raya, Amerika Serikat.
 
SEATO merupakan aliansi militer pimpinan AS didirakan tahun 1954 untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. SEATO merupakan keseimbangan tradisional dari pendekatan kekuasaan via aliansi eksternal untuk keamanan regional.

Sejak Malaysia dan Singapura dikolonisasi oleh Inggris, mereka bukan lagi anggota SEATO. Indonesia juga menolak masuk sebagai anggota SEATO. Negara-negara baru ini memiliki pandangan bahwa masalah regional semestinya diselesaikan oleh badan lokal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menunda membeli alat utama sistem persenjataan dari Brazil, menyusul sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak menerima Duta Besar Toto Riyanto.
“Sedang kita pertimbangkan pembelian alutsistanya,” kata Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (23/2).
Akibat Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak menerima Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Riyanto, hubungan kedua negara untuk sementara kurang baik.
Akibat penolakan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memanggil pulang Dubes Toto satu jam setelah penolakan untuk kembali ke Jakarta.
“Saat malam itu juga usai penolakan, presiden minta agar ditarik dan saya juga sudah berkomunikasi dengan menlu kita agar segera ditarik,” ujar Kalla.
Presiden Dilma secara mendadak menunda menerima Dubes Toto saat acara penyerahan ‘credential’, saat dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama sejumlah dubes lain yang akan bertugas di Brasil.
Penolakan tersebut diduga terkait rencana eksekusi mati warga Brasil dalam beberapa hari ke depan karena kasus narkoba.
Wapres Kalla menegaskan bahwa sekalipun ada penolakan dari Brasil terhadap hukuman mati warganya, namun pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad kembali dijadwalkan untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa (24/2).
Dalam pemanggilannya ini, Abraham akan diperiksa sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya bekas orang nomor satu di lembaga antirasuah ini mangkir dari panggilan pada Jumat (20/2) dengan berbagai alasan.
“Selasa pemanggilan terhadap AS di Polda Sulselbar. Ini panggilan kedua,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto, Jakarta, Senin (23/2).
Kepolisian berharap agar Abraham dapat memenuhui panggilan penyidik. Jika yang bersangkutan tak mengindahkan pemanggilan kedua ini, kata Rikwanto, tentu harus ada alasan yang jelas secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalo tidak sesuai KUHAP bisa kita bawa paksa. Tapi kita lihat saja besok,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby