Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto pada Selasa (24/2).
“BW akan diperiksa besok di Bareskrim sebagai tersangka,” kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Senin (23/2).
Pihaknya berharap Bambang bisa memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.
“Diharapkan ia bisa hadir untuk diperiksa,” ujarnya.
Pada Jumat (23/1) Bambang ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan memerintahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.
Kemudian pada Rabu (18/2), Presiden Joko Widodo menonaktifkan Bambang dan Ketua KPK Abraham Samad lantaran keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menyatakan sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia sebagai sebuah tata krama yang tidak lazim.
“Ya kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim,” kata Joko Widodo, di Pandeglang, Banten, Senin (23/2).
Atas tindakan tersebut, presiden langsung memerintahkan menteri luar negeri untuk menarik duta besar Indonesia untuk Brasil.
“Hari jumat sudah saya perintah untuk duta besar kita ditarik pulang. Itu perintah saya,” tegasnya.
Jokowi melihat perkembangan lebih lanjut terkait apakah akan membekukan hubungan dengan Brasil.
Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia setelah Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika sejumlah enam orang terdiri dari satu orang warga negara Indonesia dan lima orang merupakan warga negara asing pada 18 Januari lalu.
Dari kelima orang WNA itu terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer yang dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Umum Lion Air Edward Sirait enggan berkomentar banyak terkait sanksi dari Pemerintah akibat sengkarut penundaan jadwwal penerbangan yang terjadi beberapa hari lalu.
“No comment, tanya Kemenhub (Kementerian Perhubungan) lah. Masa saya ditanyai soal itu,” kata Edward, di Jakarta, Senin (23/2).
Dirinya juga mengisyaratkan bahwa Lion Air belum menerima sanksi apapun dari kemenhub.
“Saya belumlah, tanya ke Kemenhub,” singkatnya.
Pihaknya mengaku sudah melunasi dana talangan dari Angkasa Pura II sebesar Rp4 miliar. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya sebesar Rp500 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan menteri agama yang jadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa, karena telah mengajukan gugatan praperadilan.
“Dalam pernyataan kami yang sudah dibacakan tadi sudah jelas bahwa meminta KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata kuasa hukum SDA Humphrey R Djemat di Jakarta, Senin (23/2).
Hal itu ia kemukakan saat menjawab pertanyaan wartawan apakah SDA akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK selanjutnya setelah mengajukan praperadilan.
“Di situ sudah jelas tertulis, bahwa KPK dan semua pihak terkait harus menghormati proses hukum. Tinggal anda artikan sendiri,” kata dia kepada wartawan.
Tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka SDA oleh KPK tidak sah karena dilakukan secara semena-mena, melawan hukum, dan mengandung unsur politis.
Pengacara menganggap KPK menetapkan SDA lebih dulu sebagai tersangka baru setelah itu melakukan pemeriksaan saksi secara marathon, pengumpulan bukti, dan upaya-upaya paksa.
Tim kuasa hukum juga menekankan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, penetapan tersangka tersebut juga dianggap terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali.
Pada pagi ini Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tim kuasa hukum mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby