30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38278

Jika Diminta, Kejagung Siap Tambah Jaksa untuk KPK

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) siap untuk menambah jaksa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ditambahkan jaksa.
“Oh kalau diminta, ya dikasih,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Senin (23/2).
Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan berapa jumlah jaksa yang di butuhkan lembaga ‘superbody’ itu. Dia pun mengaku masih menunggu permintaan dari lembaga tersebut.
“Ya tergantung permintaannya. Nanti kan kita lihat, sekarang kan sudah ada 90-an orang jaksa kita di sana (KPK). Ya kalau nanti mereka minta, ya mintanya berapa, akan dipertimbangkan, kan,” kata mantan Politikus Partai Nasdem ini.
Sebelumnya, Taufiequrachman Ruki mengatakan, akan menemui jajaran Kejaksaan Agung untuk membahas berbagai hal, selain untuk memperkenalkan diri dan bersilaturahim.
“Kami meminta jadwal kepada jaksa agung untuk memberi kesempatan. Saya dibantu satu, dua komisioner untuk bicarakan masalah-masalah teknis, termasuk perkuatan personil KPK dari Kejaksaan,” kata Ruki, Jumat (20/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kemenhub Diminta Audit Total Lion Air

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perhubungan hingga kini belum menentukan sanksi yang jelas terhadap Lion Air, padahal  Lion Air sudah menunjukkan performa tak baik dalam hal pelayanan terhadap penumpang.
Pernyataan tersebut dilontarkan Pengamat Politik Universitas Padjajaran Idil Akbar saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/2).
Idil mengatakan, Kemenhub harus membenahi mekanisme di internal kementerian, serta dengan segera mengaudit secara menyeluruh maskapai Lion Air.
“Seharusnya menhub (Jonan) itu harus mengaudit Lion Air apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana mekanisme di dalam kemenhub sendiri, misalnya terhadap pemberian ijin rute baru, ataupun terhadap rute lama yangg memang selama ini terabaikan, seperti inilah yang hrus dibenahi,” ujarnya.
Menurutnya, menhub harus benar-benar tegas dalam menindak Lion Air. Beberapa hari lalu telah  diadakan survei penilaian terhadap kinerja pelayanan maskapai penerbangan dan yang paling banyak kelalaiannya adalah Lion Air.
“saya kira kalo memang seperti itu ya tegaskan saja bukan hanya sekedar menunda pemberian ijin rute baru, lakukan audit secara menyeluruh terhadap lion air, lakukan penilaian yang lebih komprehensif sehingga kemudian mengambil tindakan, ini kan tidak, bahkan menhub mengatakan tidak ada sanksi terhadap lion, ini apa-apaan ?,” tegasnya
Kemenhub yang  membawahi Lion Air harus bertanggungjawab atas mekanisme yang berjalan di lalu lintas udara. Menhub harus tekankan ketegasan terhadap maskapai-maskapai agar memberi pelayanan yang maksimal kepada penumpang.

Artikel ini ditulis oleh:

Panglima TNI Terima Kunjungan Kehormatan Kasal Singapura

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Republik Singapura Rear Admiral Lai Chung Han, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (23/2/2015). Kunjungan Rear Admiral Lai Chung Han dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Laut yang selama ini telah terjalin dengan baik. AKTUAL/PUSPEN TNI

Sore Ini, Plt Pimpinan KPK Temui Jajaran Kejaksaan Agung

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/2). 
Namun demikian, belum diketahui kedatangan lembaga antirasuah ini apakah terkait dengan koordinasi dalam rangka penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, setelah terjadi kisruh dengan Polri atau bukan.
Pasalnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, siang ini bakal menerima kunjungan dari lembaga antikorupsi itu. “Iya, nanti mau ke sini. Jam 2 (14.00) atau jam 3 (15.00)-an lah,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan soal rencana pertemuan, Senin (23/2).
Meski Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki beberapa hari lalu menyebut akan menemui pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dalam menguatkan pemberantasan korupsi, namun orang nomor satu di korps Adhyaksa ini belum bisa memastikan hal tersebut.
“Ndak, kita silaturahmi saja. Saya belum dengar tuh (KPK ke sini untuk meminta tambahan jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Agung),” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Taufiequrachman Ruki mengatakan, akan menemui jajaran Kejaksaan Agung untuk membahas berbagai hal, selain untuk memperkenalkan diri dan bersilaturahim.
“Kami meminta jadwal kepada jaksa agung untuk memberi kesempatan. Saya dibantu satu, dua komisioner untuk bicarakan masalah-masalah teknis, termasuk perkuatan personil KPK dari Kejaksaan,” kata Ruki, Jumat (20/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

AP II Talangi ‘Refund’ Tiket Lion Air, Menteri Rini: Biasalah, Aksi Korporasi

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan PT Angkasa Pura (AP) II untuk menalangi pembayaran pengembalian tiket penumpang (refund) maskapai Lion Air yang penerbangannya mengalami penundaan (delay), mendapatkan kritikan keras dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru mengaku tidak mempersoalkan biaya penggantian tiket penumpang korban keterlambatan Lion Air yang dikeluarkan AP II itu.

Ia menilai penggantian tiket penumpang tersebut murni aksi korporasi yang dikarenakan permasalahan mendesak.

“Biasalah, ini aksi korporasi. AP II sudah melihat keadaannya sangat-sangat genting. kasihan para penumpang yang harus menunggu begitu lama, frustasi dan akhirnya merusak aset AP II, jadi ini salah satu keputusan korporasi untuk hadapi persoalan ini. nanti dilakukan perhitungan dengan Lion Air,” kata Rini saat ditemui dikantornya, Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan, dana yang disiapkan oleh AP II sebesar Rp4 miliar tersebut pun tidak semuanya dipakai untuk mengganti tiket penumpang Lion Air. Nyatanya, hanya sebesar Rp526 juta yang akhirnya digelontorkan oleh AP II.

“Dana ini sudah membuat tenang para penumpang. Yang pada akhirnya tidak menyulitkan para penumpang penumpang yang lain. Nah, AP II berusaha. Intinya, bagaimana mereka menjaga semua penumpang maupun keselamatan maskapai penerbangan. Ini yang harus dijaga dan diutamakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mempertanyakan keputusan AP II tersebut. Ia menilai keputusan AP II itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Harusnya pihak AP II yang minta ganti rugi kepada Lion Air, bukan sebaliknya. Pihak AP II juga dirugikan kok akibat delay kemarin,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut juga dikhawatirkan akan membuat citra BUMN menjadi buruk.

“Nantinya kalau ada kejadian serupa pastinya akan lari ke BUMN. Harus diadakan investigasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengambil keputusan tersebut,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tidak Ada E-KTP, Tidak Akan Dilayani di Bank

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman menghimbau bagi masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik untuk segera membuat. Pasalnya, kata dia, mulai Januari 2015 lalu layanan keuangan mewajibkan setiap nasabahnya untuk memiliki KTP elektronik.

“Kita sarankan kalau nasabah yang belum ada KTP elektronik jangan dilayani, minta nasabah itu untuk membuat dulu,” ujar Irman di gedung BI Jakarta, Senin (23/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini layanan pembuatan KTP elektronik masih berjalan, tidak ada penghentian. Menurutnya, saat ini Kemendagri sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat KTP elektronik.

“Pencetakannya sudah di Kabupaten atau Walikota sekarang, jadi lebih mudah dan cepat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, BI dan Kemendagri hari ini melakukan perjanjian kerjasama (MoU) terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan lingkup tugas BI. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain