Jakarta, Aktual.co — Kebijakan PT Angkasa Pura (AP) II untuk menalangi pembayaran pengembalian tiket penumpang (refund) maskapai Lion Air yang penerbangannya mengalami penundaan (delay), mendapatkan kritikan keras dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru mengaku tidak mempersoalkan biaya penggantian tiket penumpang korban keterlambatan Lion Air yang dikeluarkan AP II itu.

Ia menilai penggantian tiket penumpang tersebut murni aksi korporasi yang dikarenakan permasalahan mendesak.

“Biasalah, ini aksi korporasi. AP II sudah melihat keadaannya sangat-sangat genting. kasihan para penumpang yang harus menunggu begitu lama, frustasi dan akhirnya merusak aset AP II, jadi ini salah satu keputusan korporasi untuk hadapi persoalan ini. nanti dilakukan perhitungan dengan Lion Air,” kata Rini saat ditemui dikantornya, Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan, dana yang disiapkan oleh AP II sebesar Rp4 miliar tersebut pun tidak semuanya dipakai untuk mengganti tiket penumpang Lion Air. Nyatanya, hanya sebesar Rp526 juta yang akhirnya digelontorkan oleh AP II.

“Dana ini sudah membuat tenang para penumpang. Yang pada akhirnya tidak menyulitkan para penumpang penumpang yang lain. Nah, AP II berusaha. Intinya, bagaimana mereka menjaga semua penumpang maupun keselamatan maskapai penerbangan. Ini yang harus dijaga dan diutamakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mempertanyakan keputusan AP II tersebut. Ia menilai keputusan AP II itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Harusnya pihak AP II yang minta ganti rugi kepada Lion Air, bukan sebaliknya. Pihak AP II juga dirugikan kok akibat delay kemarin,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut juga dikhawatirkan akan membuat citra BUMN menjadi buruk.

“Nantinya kalau ada kejadian serupa pastinya akan lari ke BUMN. Harus diadakan investigasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengambil keputusan tersebut,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman menghimbau bagi masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik untuk segera membuat. Pasalnya, kata dia, mulai Januari 2015 lalu layanan keuangan mewajibkan setiap nasabahnya untuk memiliki KTP elektronik.

“Kita sarankan kalau nasabah yang belum ada KTP elektronik jangan dilayani, minta nasabah itu untuk membuat dulu,” ujar Irman di gedung BI Jakarta, Senin (23/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini layanan pembuatan KTP elektronik masih berjalan, tidak ada penghentian. Menurutnya, saat ini Kemendagri sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat KTP elektronik.

“Pencetakannya sudah di Kabupaten atau Walikota sekarang, jadi lebih mudah dan cepat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, BI dan Kemendagri hari ini melakukan perjanjian kerjasama (MoU) terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan lingkup tugas BI. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama untuk meningkatkan penggunaan data kependudukan, nomor induk kependudukan (NIK), dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Data yang dikelola oleh Kemendagri tersebut digunakan oleh BI untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan.

“Data yang dikelola Kemendagri tersebut merupakan salah sau kunci data untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas BI,” ujar Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah di gedung BI Jakarta, Senin (23/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, pemanfaatan data secara luas juga akan dilakukan dalam penerbitan financial identity number (FIN). FIN tersebut, kata Halim, menyediakan informasi mengenai potensi nasabah secara memadai.

“Sehingga lembaga keuangan formal mampu menyediakan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan. Luasnya cakupan data yang dimiliki Kemendagri akan meningkakan akses keuangan bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman mengatakan bahwa kerjsama tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kerugian oleh oknum-oknum tertentu yang dapat memalsukan identitas.

“Bagaimana agar nasabah bisa merasa aman dan mendapat pelayanan yang efektif dan efisien dari perbankan,” tutur Irman.

Dia juga menjelaskan saat ini Kemendagri sudah bekerjasama dengan empat bank besar di Indonesia dalam pemanfaatan data kependudukan. Bank-bank tersebut yaitu, BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

“Ada 25 Bank Permusyawaratan Desa (BPD) dari 26 BPD. Yang menyusul itu BPD Aceh,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka