15 April 2026
Beranda blog Halaman 38280

FITRA: Kisruh APBD DKI Bisa Selesai Jika Duduk Bersama

Jakarta, Aktual.co — Polemik yang tengah hangat seminggu terakhir antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kian panas. Perseteruan tersebut mulai bergulir setelah adanya penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015.
Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto, mengatakan, kekisruhan yang terjadi antara Gubernur dengan DPRD DKI harus diselesaikan secara bijak.
“Persoalan itu harus duduk bersama, dan hak angket ini akhirnya menyandera pembahasan APBD,” ujar Yenny dalam sebuah diskusi dibilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Menurut Yenny, kekisruhan yang terjadi saat mediasi dengan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu disebabkanan komunikasi politik antara pemerintah dan DPRD politik kurang baik sehingga terjadi kebuntuan dalam proses mediasi. “Seharusnya dibahas kembali dan duduk bersama. Kemarin itu komunikasi politik tidak bagus,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Geledah Rumah Warga Poso Terkait Teroris

Jakarta, Aktual.co — Polisi menggeledah rumah warga berinisial AH di Desa Masamba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, karena diduga sebagai anggota jaringan kelompok teroris pimpinan Santoso.
Sesuai informasi yang dihimpun, Sabtu, penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (6/3) sekitar jam 10.00 Wita itu mendapatkan sebuah pipa besi ukuran 0,5 inchi sepanjang 10 cm yang ditanam di halaman rumah.
AH sebelumnya ditangkap pada Rabu (4/3) oleh Detasemen Khusus 88/Antiteror karena diduga berperan sebagai kurir kelompok radikal.
Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto mengatakan saat ini Polri masih melaksanakan Operasi Camar Maleo 2015 yang fokus untuk menangkap kelompok teroris dan berupaya memutus jaringan kawanan bersenjata di Kabupaten Poso.
Selama operasi yang berlangsung lebih satu bulan itu, aparat keamanan berhasil menyita puluhan amunisi, selongsong peluru, bahan peledak dan sejumlah alat bukti lainnya yang diduga milik kelompok teroris.
Saat ini sekitar 1.300 aparat gabungan TNI dan Polri juga telah berada di Kabupaten Poso untuk menangkap sekitar 20 teroris yang bersembunyi di Kabupaten Poso.
Di kelompok tersebut diduga ada tiga warga negara asing yang turut bergabung dengan Santoso.
Beberapa waktu lalu kelompok yang dipimpin Santoso itu menyerang warga di pinggiran hutan, dan menewaskan empat warga sipil.
Saat ini masih terdapat tiga warga sipil yang hilang dan diduga diculik oleh kawanan sipil bersenjata itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Lapor ke KPK, Tak Selesaikan Kisruh APBD DKI

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Ichsanudin Noorsy menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dugaan korupsi APBD 2013 & 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menyelesaikan masalah.
Sebab menurutnya, Ahok bisa melaporkan apa yang diributkan saat ini terkait APBD 2015.
“Kalau Ahok mau, bawa ini orang-orang dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pencegahan korupsi,” kata Ichsanudin dalam diskusi polemik di Cikini Jakarta, Sabtu (7/3).
Laporan Ahok ke KPK terkait dugaan korupsi APBD 2013 & 2014 justru makin memperlebar permasalahan.”Ini bisa kemana-mana,” sambungnya dengan kalimat bersayap.
Oleh sebab itu, polemik tentang APBD 2015 jangan sampai terbengkalai dan tak kunjung disahkan lantaran sibuk mengurusi APBD-APBD yang saat ini tengah di audit serta ditangani Polda Metro.

Artikel ini ditulis oleh:

Kedubes Brazil Enggan Tanggapi Nota Protes Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Kedutaan Besar Brazil di Indonesia enggan menanggapi kelanjutan nota protes yang dilayangkan Indonesia pada Presiden Dilma Roussef karena menolak menerima surat kepercayaan (credential) Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Riyanto pada 20 Februari 2015.
“Saya tidak mau mengomentari tentang itu (nota protes). Maaf,” kata Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Leonardo Monteiro saat di Jakarta, Sabtu (7/3).
Leonardo juga enggan berkomentar mengenai prospek hubungan Indonesia dan Brazil ke depan.
Ia mengatakan bukanlah wewenang dia untuk berkomentar mengenai kelanjutan hubungan Indonesia dan Brazil yang kini sedang memburuk karena penolakan penerimaan surat kepercayaan yang berkaitan dengan rencana hukuman mati warga Brazil yang kedua itu.
“Sekali lagi saya tidak dapat berkomentar mengenai itu karena bukan wewenang saya,” ujar dia.
Cara penundaan penyerahan “credential” secara tiba-tiba hingga waktu yang tidak terbatas saat Dubes RI untuk Brazil telah berada di Istana Presiden Brazil merupakan satu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Dubes Toto ditarik di hari yang sama penolakan penerimaan surat kepercayaan itu, sementara Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan nota protes kepada Brazil.
“Masalah Dubes RI di Brazil kenapa saya tarik, karena ini adalah masalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik, karena itu masalah. Buat saya itu masalah besar,” kata dia.
Sementara setelah melakukan pertemuan dengan Dubes Toto dan Menlu, Presiden belum dapat memastikan batas penarikan Dubes Toto ke Indonesia dan menunggu perkembangan tanggapan Brazil atas nota protes yang telah dilayangkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Golkar Faktor Terjadinya Reshuffle Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar menjadi salah satu faktor terjadinya reshuffle kabinet kerja Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Jakarta, Jumat (6/3).
“Kondisi politik Golkar masih menjadi faktor dominan terjadinya reshuffle kabinet. Selain itu, saya memperkirakan situasi ini akan terjadi bila masalah dualisme Golkar terjadi islah,” ucapnya.
Kenapa Golkar menjadi faktor? Emrus menjelaskan Golkar menjadi salah satu kondisi obyektif untuk melakukan perombakan kabinet. Dengan Golkar yang bersatu dan kuat, maka bila merapat ke pemerintahan akan menambah daya politik Jokowi, terutama di parlemen.
“Posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar dan wakil presiden. Ini kartu truf untuk mendekati Golkar,” paparnya.
Dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar tersebut, diharapkan pemerintahan semakin kuat, terutama untuk menyukseskan program-program kerjanya.
Ia memperkirakan, perombakan kabinet baru akan terlaksana pada 2016, saat masalah Golkar telah selesai. “Tentu nantinya alasan reshuffle bukanlah karena politik, namun lebih pada karena kinerja para menteri,” demikian Emrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Akademisi Desak Jokowi Batalkan Eksekusi Mati

Sejumlah Akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia menjulurkan tangan sebagai tanda penolakan terhadap hukuman mati dalam dialog ‘Akademisi Menolak Hukuman Mati’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Mereka menilai hukuman mati seharusnya ditolak. Karena hukuman jenis ini adalah salah satu bentuk kekerasan paling purba yang disahkan oleh negara. Jokowi harus melakukan apa yang benar, bukan apa yang populer. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain