Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Pemerintah Indonesia tetap akan menjalankan hukuman mati terhadap narapidana narkoba sekalipun mendapat protes keras dari Brasil dan Australia.
“Kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita memiliki kedaulatan dan tetap jalankan hukuman mati. Perlu diingat putusan hukuman mati bukan dilakukan Presiden tapi pengadilan,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (23/2).
Dia bisa memahami jika sebuah negara melakukan protes keras jika warga negaranya dihukum mati di negara lain. Namun demikian, Indonesia yang memiliki ketentuan hukum bagi bandar narkoba juga memutuskan hukuman mati setelah melalui persidangan hukum.
Indonesia, katanya, juga beberapa kali pernah mengajukan protes saat sejumlah warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Timur Tengah atau beberapa negara lain.
Meskipun Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto saat akan menyerahkan surat mandat ditolak oleh Presiden Brasil Dilma Rousseff, Wapres menilai tersebut sebenarnya tak perlu terjadi mengingat Indonesia memiliki hukum dan berdaulat.
“Sekali lagi kita tetap akan jalankan hukuman mati terhadap terpidana mati bandar narkoba,” kata Kalla.
Terkait pengumpulan koin oleh masyarakat yang akan diberikan kepada PM Australia Toni Abbot, Wapres menilai hal itu merupakan reaksi emosional masyarakat yang tidak berkenan dengan ucapan perdana menteri itu.
“Kita juga sudah tegaskan kepada pemerintah Australia bahwa hukuman mati kepada warga negaranya akan dijalankan,” katanya.
Terkait kapan akan dilakukan eksekusi terhadap terpidana mati, Wapres mengatakan, “Eksekusi akan menunggu waktu yang tepat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Apakah Anda mengalami sesak napas? Apakah Anda menderita ketidaknyamanan ketika bernapas? Masalah pernapasan dapat menyebabkan segala macam kondisi seperti bronkitis dan asma.

Makanan dan obat alami tertentu yang membantu mengurangi efek dari masalah ini, dan bahkan dapat menyembuhkan masalah asma kami hadirkan kepada Anda.

1. Jahe
Salah satu solusi terbaik untuk masalah pernapasan adalah jahe yang dapat mengobati kondisi seperti asma. Jahe juga dapat membantu melegakan dahak dan membantu membersihkan saluran pernapasan.

2. Lukisan
Melihat lukisan merupakan terapi yang bagus untuk masalah pernapasan seperti asma, dan bahkan membantu menyembuhkan peradangan di saluran pernapasan. Properti tersebut membuat cara jitu yang ideal dalam mengurangi kesulitan bernapas.

3. Minyak Sawit
Minyak Sawit cukup efektif dalam menangani sesak napas dan membantu melancarkan saluran pernapasan, memastikan dan memulihkan pernapasan menjadi normal. Mengandung kualitas yang bagus minyak sawit (mustard oil) menjadi salah satu pengobatan terbaik untuk memperbaiki masalah pernapasan.

4. Bawang Putih
Bawang putih memiliki antioksidan, anti-inflamasi dan ekspektoran sifat yang membuatnya ideal untuk menyembuhkan serta mencegah gangguan pernapasan seperti bronkitis dan asma. Bawang putih telah banyak digunakan untuk mengobati sesak napas, dan juga penyakit lainnya.

5. Kopi
Selain memiliki banyak efek samping, kopi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi dan mengendalikan masalah pernapasan. Hal ini, karena kopi mengandung bronkodilator. Kopi panas baik untuk diminum, demikian lapor laman Stylecraze, Senin (23/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, bila ada pimpinan DPR RI yang mendukung keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, itu adalah pendapat pribadi.
“Kalau ada pimpinan DPR RI yang mengatakan mendukung keputusan presiden tersebut, itu adalah pendapat pribadi dan tidak bisa diklaim sebagai pendapat atau persetujuan parlemen,” kata Bambang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/2).
Sebab, mekanisme pengambilan keputusan di DPR sangat jelas diatur dalam UU MD3.
“Suatu pendapat atau persetujuan dewan harus melalui proses di komisi terkait dan pengambilan keputusan di sidang paripurna. Setelah itu apa yang menjadi keputusan paripurna itulah yang disuarakan pimpinan DPR RI,” katanya.
Pembatalan pelantikan BG sebagai Kapolri merupakan tamparan keras terhadap parlemen. “Dan tentu kita tak akan tinggal diam dalam upaya menjaga kehormatan dan marwah dewan,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, pembatalan pelantikan BG dan pengangkakatan Bachrodin Haiti sebagai Kapolri ke DPR adalah pelecehan kepada DPR RI.
“Sampai saat ini kita masih menganggap presiden telah melakukan pelecehan terhadap parlemen. Dan presiden  berpotensi melakukan pelanggaran UU Kepolisian,”
“Saya tidak tahu apakah nanti fraksi-fraksi akan menerima atau menolak dengan mengembalikan surat dan calon kapolri tersebut kembali ke presiden,” tambahnya.
Seperti diketahui, surat yang dikirim presiden diujung penutupan masa sidang beberapa hari lalu akan dibacakan di paripurna pembukaan masa sidang pada 23 Maret mendatang. Kemudian, dibahas di Bamus untuk diteruskan pembahasannya di komisi III.
“Apakah akan ada interpelasi? Tergantung PDIP dan dinamika politik dua-tiga minggu mendatang. Tidak tertutup kemungkinan bisa ada penggunaan hak interpleasi atau bahkan Hak Angket. Kami sendiri di Golkar akan mengikuti dulu perkembangan dinamika dua-tiga minggu ke depan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai maskapai Lion Air mengalihkan tanggung jawab kepada Negara. Sebab, dalam penanganan pengembalian refund kepada penumpang justru dilakukan oleh Angkasa Pura II sebagai perusahaan BUMN yang menalangi dana refund.
“Iya, ini Lion harusnya jangan mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada negara. Ini namanya, perusahaan sedang membajak negara untuk kepentingan bisnis swasta yang bernama Lion,” ujar Uchok di Jakarta, Senin ( 23/2).
Menurutnya, Angkasa Pura II telah menyalahgunakan wewenang karena mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya dilakukan Lion Air. Dikhawatirkan, penalangan dana refund sebesar Rp4 miliar mengarah ke tindakan korupsi meskipun Angkasa pura telah mengaku uang yang terpakai sebesar Rp526.893.500 telah dikembalikan oleh Lion Air.
“Kalau angkasa pura melakukan, ini sudah mengarah pada tindakan pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: