Jakarta, Aktual.co —  Vice President Non Railways and Assets PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ahmad Najib mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait dalam usahanya merebut lahan ratusan juta meter per segi yang menjadi aset KAI.

Pasalnya, hingga saat ini dari total aset seluas 270 juta meter per segi baru sekitar 147 juta meter per segi atau 54% yang telah bersertifikat milik KAI. Sementara sisanya, masih ada yang dalam proses sertifikasi, digunakan pihak lain tanpa perikatan, atau hingga sedang dalam proses pengadilan.

“Presiden dan para menteri sudah kasih dukungan (untuk merebut), kalau itu memang aset kami,” katanya di Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan, seluruh pegawai KAI telah berkomitmen untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang berbentuk aset tersebut sampai titik penghabisan.

“KAI berjuang mendapatkan kembali haknya. Kami berprinsip, kalau bukan aset kami, kami tidak akan senggol. Tapi kalau aset kami, maka kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan,” jelas dia.

Sekadar informasi, total aset tercatat milik KAI seluas 270.670.874 meter per segi. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 147.512.092 meter per segi atau 54% tanah yang sudah bersertifikat. Selain itu, KAI juga tercatat memiliki aset berupa rumah dinas sebanyak 16.424 unit yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.517 unit atau 52% dinyatakan clean and clear, dan dapat diberdayakan oleh KAI.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — PT KAI (Persero) menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berjuang untuk menyelamatkan aset-asetnya. Sejauh ini sekitar 54% atau 147,512 juta meter per segi dari total 270,670 meter per segi lahan milik KAI yang sudah berhasil clean and clear.

“Aset kami sudah banyak di tengah kota, dulu memang asetnya di pinggir kota. Artinya, nilai asetnya menjadi tinggi sehingga banyak orang yang punya kepentingan,” kata Direktur Utama Edi Sukmoro di Jakarta, Jumat (6/3).

Selain sudah bersertifikat, aset lainnya yang masih dalam proses bersertifikat adalah 1% atau 1,618 juta meter per segi, sebanyak 59,405 juta meter per segi atau setara 22% yang digunakan pihak lain tanpa perikatan, sementara digunakan tidak sesuai harga sewa sekitar 44,044 juta meter per segi (16%).

Kemudian, lahan yang diduduki dengan bukti baru sebanyak 7,168 juta meter per segi (3%), lahan yang tengah dalam proses pengadilan sekitar 600.727 meter per segi, lahan sengketa dengan instansi pemerintah sekitar 9,966 juta meter per segi (4%), dan masih dilakukan validasi sekitar 462.037 meter persegi.

Di samping itu, total aset yang berupa rumah dinas sekitar 16.424 unit yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Dari angka itu, jumlah 8.517 unit (52%) dinyatakan “clean and clear”. Sisanya, rumah dinas sebanyak 241 (1%) masih dalam proses sertifikasi, digunakan pihak tanpa perikatan sekitar 822 unit (5%), sekitar 4.633 unit (28%) digunakan tidak sesuai harga sewa, 19 unit yang diduduki dengan bukti baru, sedang dalam proses pengadilan sekitar 73 unit.

Kemudian 653 unit dalam sengketa dengan instansi pemerintah, 1.325 unit masih dilakukan validasi, serta 140 unit (1%) dibongkar.

“Untuk itu, kami sudah membentuk tim penelusuran untuk mendata dan menelusuri latar belakang dan kebenaran apakah aset-aset ini milik KAI,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka