Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri Inggris, David Cameron menerangkan, bahwa pemerintah telah mengeluarkan lebih dari £300 miliar untuk penelitian demensia.
 
“Sebuah lembaga demensia internasional akan dibentuk di Inggris selama lima tahun ke depan dalam upaya untuk membuat Inggris memimpin dunia dari segi penelitian dan percobaan medis,” kata Cameron.

Cameron mengungkapkan, bahwa sekitar 1,3 juta pekerja NHS juga akan menerima pelatihan tambahan dalam cara merawat penderita demensia. Sebab, di ‘Negeri Ratu Eizabeth’ ada sekitar 850.000 orang yang hidup dengan demensia, dengan jumlah diperkirakan mencapai satu juta orang dalam 10 tahun ke depan.

Dia kembali menuturkan, dana jutaan pound akan disiapkan dalam beberapa pekan untuk membantu membangun skema investasi internasional dalam menemukan obat baru dan perawatan yang bisa memperlambat timbulnya demensia, atau bahkan memberikan obat, pada tahun 2025 mendatang.

Pemerintah berharap, dana global akan mempertemukan investasi dari sektor swasta, publik dan filantropis di bawah skema tunggal untuk membayar proyek-proyek penelitian penyakit.

Untuk diketahui, PM Inggris tersebut pertama kali menemukan permasalahan demensia di Inggris pada Maret 2012. Dan, berencana membangun strategi demensia nasional pemerintah sebelumnya.

Cameron mengunjungi High Wycombe untuk bertemu masyarakat yang terserang demensia- orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda penyakit- membantu serta memberikan pertolongan kepada penderita.

“Apa yang hari ini diumumkan adalah tentang ambisi yang sangat sederhana namun berani, dan itu adalah untuk menjadikan Inggris tempat terbaik di planet ini dalam hal riset demensia, dalam hal mendiagnosis penderita demensia dan kemudian dalam hal merawat, membantu dan merawat mereka. ” tuturnya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan proses kasasi terkait putusan praperadilan yang dimenangkan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna memastikan kasasi tersebut bukan ditolak melainkan tidak bisa diterima.
“Ini kita istilahnya bukan ditolak. Kalau ditolak itu masuk perkara. Tapi kasasinya memungkinkan untuk tidak diterima,” ujar Made saat dikonfirmasi, Senin (23/2).
Menurut Made, pengajuan kasasi oleh KPK besar kemungkinan tidak bisa diterima. Selain itu, kata dia, bedasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali, dimana mengacu kepada Pasal 45 Undang-undang MA pada poin a jelas menyebutkan praperadilan tidak bisa dikasasikan.
“Kan di dalam Sema No 4 Tahun 2011 jelas bahwa itu tidak bisa dikasasikan. Formilnya saja sudah tidak memungkinkan. Karena itu dipastikan (kasasi KPK) tidak diterima,” jelasnya.
Sesuai dengan Pasal 245 ayat 1 KUHAP yang menyatakan Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
Namun, menurut Made, pihaknya tidak akan menunggu sampai empat belas hari walaupun KPK baru sebatas permohonan dan belum masuk kepada penyerahan memori kasasi,
“Gak mungkin sampai empat belas hari. Ini bisa lebih cepat, karena alasan tadi bahwa formilnya saja sudah tidak memenuhi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Upaya Pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati warganya bukan ganjalan dalam penegakan hukum nasional di Tanah Air. Demikian disampaikan pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Senin (23/2).
“Sebab penegakan hukuman mati, merupakan kedaulatan penuh suatu negara yang tidak bisa diintervensi,” kata pakar hukum internasional.
Menurut dia, pemberlakuan hukuman mati hanya salah satu upaya saja, sebab sejatinya Indonesia justru telah menjadi korban keganasan narkotika yang dipasok dari negara lain.
“Ketika narkotika tersebut telah melumpuhkan generasi muda, tidak ada negara sahabat yang berkenan menolong, padahal setiap hari tidak kurang 40 orang Indonesia meninggal karena narkoba. Wajar jika hukuman berat bagi pengedar narkotika diterapkan,” kata dia.
Atas pertimbangan itu, menurut dia, presiden perlu mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang darurat narkotika sehingga menyatakan perang atas pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana kejahatan terorisme yang dibenci seluruh negara.
Sosialisasi mengenai hal itu harus dilakukan oleh seluruh aparat negara, khususnya para duta besar di negara-negara sahabat.
“Harus diumumkan bahwa kejahatan narkotika di indonesia adalah kejahatan luar biasa, dengan konsekuensi hukuman sangat berat,” kata dia.
Menurut dia model diplomasi yang dilakukan oleh Australia saat ini tidak perlu dikhawatirkan akan memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia, meski duta besar Negara Kanguru itu telah ditarik dari Indonesia.
“Karena secara ekonomi maupun wisata mereka tergantung juga dengan Indonesia,” kata dia.
Australia mendesak agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dibatalkan. Bahkan, dalam permohonan pembatalan eksekusi itu, Australia mengaitkan bantuannya saat terjadi tsunami di Aceh.
Andrew dan Myuran merupakan terpidana mati dalam kasus yang dikenal sebagai “Bali Nine”, yakni kasus upaya penyelundupan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia yang dilakukan sembilan warga negara Australia.
Kesembilan pelaku ditangkap di Bali pada 17 April 2005 di Bali. Namun, tujuh pelaku yang lain divonis hukuman penjara.

Artikel ini ditulis oleh: