Jakarta, Aktual.co — Pengacara senior Indonesia, Adnan Buyung Nasution sebut kepemimpinan Abraham Samad (AS) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan lembaga tersebut melenceng dari hakekat pendiriannya.
Dia menilai, jika dibandingkan dengan masa Taufiqurrahman Ruki bahkan Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi pimpinan KPK, keputusan-keputusan AS secara tidak langsung menunjukkan telah melemahnya semangat independensi dan integritas lembaga antirasuah.
“Sejak KPK berdiri, hanya angkatan pertama dan saya sendiri pendirinya termasuk Ruki, Tumpak yang paling baik. Iya dalam arti menjaga tegaknya hukum,” ujar Adnan di gedung KPK, Jumat (6/3).
Dan keputusan pimpinan KPK jilid III yang paling mencengangkan menurut Adnan adalah ketika mereka menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Dia mengatakan, keputusan tersebut sebagai bukti jika KPK sekarang sudah disusupi kepentingan politik.
“Saya tidak bisa paham sampai sekarang. Saya 20 tahun jadi jaksa, kalau saya sudah menyelidik dan menyidik orang tersebut (BG), saya tidak tunggu sepuluh tahun sampai lima tahun baru dinyatakan tersangka,” sesal Adnan di gedung KPK, Jumat (6/3).
“Dan kenapa BG ini, begitu diangkat calon Kapolri tiba-tiba KPK memotong, iya dengan menetapkan tersangka. Padahal dalam sidang praperadilan ketauan belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan dan belum pernah dipanggil. Dan ini perlu dipahami masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Bentara Budaya Bali (BBB), lembaga kebudayaan nirlaba Kompas-Gramedia di Ketewel, Kabupaten Gianyar, menggelar workshop grafis dan sosialisasi Kompetisi Internasional Trienal Seni Indonesia V 2015.

Kurator pameran tersebut Hendra Wiyanto di Denpasar, Jumat, mengemukakan workshop untuk memeriahkan pameran tunggal Theresia Agustina Sitompul, juara III Kompetisi Trienal Grafis Indonesia V tahun 2012 itu akan berlangsung Minggu (8/3).

Ia mengatakan, Theresia Agustina Sitompul, alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, akan membagikan pengalaman proses kreatifnya serta bagaimana dirinya mengeksplorasi sebuah tema tertentu guna menyampaikan perenungannya selama ini.

Selain itu juga tampil kritikus dan redaktur seni budaya, Bambang Bujono (Tempo) dan Putu Fajar Arcana (Kompas), yang bertindak sebagai juri kompetisi trienal.

Keduanya akan menyosialisasikan ketentuan-ketentuan dan latar tema Kompetisi Internasional Trienal Seni Grafis Indonesia V tahun 2015.

Theresia Agustina Sitompul, kelahiran Pasuruan, 5 Agustus 1981 itu pernah menggelar pameran tunggal ‘Yearning in Via – via Cafe Yogyakarta (2004), serta beberapa pameran bersama.

Pameran bersama itu antara lain Lessedra 4rd Annual Mini Print, Bulgaria (2005), ‘DRAW’, Biasa Art Space, Bali (2006), Biennale IX, Studio Grafis Minggiran, JNM, Yogyakarta (2007), Hello Print, Edwin Gallery dan Jakarta (2008).

Selain itu juga Red District Project,Fund Rising Art Exhibition dan Koong Gallery, Jakarta (2009).

Theresia Agustina Sitompul pernah meraih penghargaan First Mural Champion ITC ‘Belanja Grosir Sambil Plesir’ di Surabaya dan Pemenang III Kompetisi Trienal Grafis Indonesia IV (2012).

Theresia Agustina Sitompul menggelar pameran tunggal menampilkan belasan karya seni itu berlangsung selama seminggu, 8-15 Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi tetap akan mengerjakan rencana strategis yang sudah sudah ditetapkan KPK sebelumnya meski Presiden Joko Widodo berencana akan menerbitkan instruksi presiden (inpres). 
“KPK punya rencana strategis sendiri dan memposisikan pencegahan dan penindakan sama pentingnya, dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama,” kata pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (6/3).
Sekrataris Kabinet Andi Widjojanto menyatakan bahwa inpres kepada kementerian dan lembaga terkait pemberantasan korupsi berisi instruksi detail kepada kementerian lembaga untuk terkait pencegahan dan penindakan.
Namun Johan tidak berkomentar mengenai apakah KPK akan mendukung pelaksanaan inpres tersebut.
“Itu domain Presiden,” tambah Johan.
Menurut Andi, inpres tersebut tidak membatasi penindakan KPK tapi mengombinasikan antara pencegahan dengan penindakan yaitu menciptakan sistem untuk akuntabel dan transparan dalam setiap pembelanjaan pemerintah yaitu melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pengusul dari inpres tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan sudah masuk di Sekretariat Kabinet yang saat ini masuk dalam masa finalisasi dalam waktu satu minggu.
Seskab mengatakan selama tiga tahun terakhir pemerintah selalu mengeluarkan rencana aksi tersebut. Inpres tersebut tidak mengatur mengenai KPK namun terkait strategi nasional pemberantasan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby