Jakarta, Aktual.co — Upaya Pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati warganya bukan ganjalan dalam penegakan hukum nasional di Tanah Air. Demikian disampaikan pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Senin (23/2).
“Sebab penegakan hukuman mati, merupakan kedaulatan penuh suatu negara yang tidak bisa diintervensi,” kata pakar hukum internasional.
Menurut dia, pemberlakuan hukuman mati hanya salah satu upaya saja, sebab sejatinya Indonesia justru telah menjadi korban keganasan narkotika yang dipasok dari negara lain.
“Ketika narkotika tersebut telah melumpuhkan generasi muda, tidak ada negara sahabat yang berkenan menolong, padahal setiap hari tidak kurang 40 orang Indonesia meninggal karena narkoba. Wajar jika hukuman berat bagi pengedar narkotika diterapkan,” kata dia.
Atas pertimbangan itu, menurut dia, presiden perlu mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang darurat narkotika sehingga menyatakan perang atas pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana kejahatan terorisme yang dibenci seluruh negara.
Sosialisasi mengenai hal itu harus dilakukan oleh seluruh aparat negara, khususnya para duta besar di negara-negara sahabat.
“Harus diumumkan bahwa kejahatan narkotika di indonesia adalah kejahatan luar biasa, dengan konsekuensi hukuman sangat berat,” kata dia.
Menurut dia model diplomasi yang dilakukan oleh Australia saat ini tidak perlu dikhawatirkan akan memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia, meski duta besar Negara Kanguru itu telah ditarik dari Indonesia.
“Karena secara ekonomi maupun wisata mereka tergantung juga dengan Indonesia,” kata dia.
Australia mendesak agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dibatalkan. Bahkan, dalam permohonan pembatalan eksekusi itu, Australia mengaitkan bantuannya saat terjadi tsunami di Aceh.
Andrew dan Myuran merupakan terpidana mati dalam kasus yang dikenal sebagai “Bali Nine”, yakni kasus upaya penyelundupan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia yang dilakukan sembilan warga negara Australia.
Kesembilan pelaku ditangkap di Bali pada 17 April 2005 di Bali. Namun, tujuh pelaku yang lain divonis hukuman penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, Indonesia saat ini masih perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi.
“Masih diperlukannya KPK karena dia adalah lembaga yang ‘superbody’ dan tidak bisa diintervensi dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” kata Arief Sulistyanto di Pontianak, Senin (23/2).
Menurut dia, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) adalah musuh bersama sehingga harus diberantas di bumi Indonesia.
“Memberantas korupsi harus dengan kekuatan yang luar biasa. Karena korupsi di Indonesia sudah mengakar, disitulah masih dibutuhkannya peran KPK yang juga harus bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian,” ungkapnya.
Selain itu, bentuk dukungan lain dalam memberantas KKN di Indonesia, yakni mulai dari generasi sekarang yang harus menanamkan diri dan berkomitmen dalam memberantas korupsi, karena korupsi musuh bersama.
“Saya lebih senang dimusuhi oleh penjahat, daripada disenangi penjahat. Sehingga tiga bulan saya bertugas di Kalbar banyak yang akan melengserkan saya, karena aktivitas ilegal mereka terganggu,” katanya.
Menurut dia kolaborasi antara penegak hukum, yakni KPK-Polri, dan kejaksaan akan semakin kuat dalam memberantas korupsi, karena memang tidak bisa dijalankan sendiri.
Arief mencontoh jalan di Kalbar cepat rusak karena dikorupsi oleh para pelaksana proyek sehingga perlu bersama-sama untuk pengawasannya.
Dalam kesempatan itu, Arief menyatakan dukungannya agar para koruptor dihukum mati, seperti yang diterapkan di Tiongkok, sehingga memberikan efek jera.
“Saya juga setuju, para koruptor itu dimiskinkan, sehingga harta-hartanya dari hasil korupsi dirampas untuk negara. Karena kalau tidak dimiskinkan, ketika dia bebas nanti, maka akan melakukan korupsi lagi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kasus penolakan Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto oleh Presiden Brazil Dilma Rousseff, membuat pemerintah Indonesia bersikap tegas.
Pemerintah RI telah memanggil Duta Besar (Dubes) RI untuk Brazil, Toto Riyanto kembali ke tanah air terkait penundaan secara mendadak penyerahan credentials (surat kepercayaan) Dubes designate RI untuk Brazil oleh pemerintahan setempat.
“Penolakan dan penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brazil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brazil telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia,” ucap Menteri Luar Negari (Menlu RI) Retno Marsudi di Jakarta (Minggu, 22/2) 
Selain itu, Kemlu RI juga telah memanggil Dubes Brazil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes.
Kata mantan Dubes RI untuk Belanda ini, Indonesia sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak.
“Maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba,” demikian Menteri Retno.

Artikel ini ditulis oleh: