Jakarta, Aktual.co —Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang berkeinginan untuk menciptakan daerah tertib ukur jika sudah menerima peralihan wewenang kegiatan tera dari Pemprov Jabar.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang Hanafi, mengatakan daerah tertib ukur hanya bisa terwujud jika Pemkab Karawang berwenang melakukan kegiatan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
“Untuk tahap awal, sekarang ini kami akan terus berusaha agar Pemprov Jabar segera mengalihkan wewenang kegiatan tera alat UTTP dari Pemprov Jabar,” kata dia, Minggu (22/2).
Setelah menerima peralihan wewenang kegiatan tera tersebubaru akan dijadwalkan secara optimal kegiatan tera UTTP di seluruh pasar tradisional sekitar Karawang.
Seiring dengan itu, kata dia, seluruh pasar tradisional yang tersebar di sekitar Karawang ditargetkan menjadi pasar tertib ukur. Kemudian baru akan diupayakan untuk mewujudkan daerah tertib ukur.
Ia mengaku optimistis daerah Karawang tertib ukur itu bisa tercapai, jika pihaknya sudah menerima peralihan wewenang kegiatan tera.
“Selama kegiatan tera yang digarap Pemprov Jabar melalui Balai Kemetrologian Karawang (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar) masih belum maksimal,” kata dia.
Balai Kemetrologian Karawang hanya mampu melakukan kegiatan tera di sejumlah titik sekitar Karawang selama 75 hari. Hal itu dinilai tidak maksimal dalam upaya melindungi konsumen dari bentuk kecurangan UTTP.
Kondisi tersebut terjadi karena Balai Kemetrologian itu tidak hanya bertanggungjawab melakukan kegiatan tera di Karawang.
Selain itu, juga bertanggung jawab melakukan kegiatan tera alat UTTP di Kabupaten/Kota Bekasi, Subang, dan Purwakarta.
“Jika nanti kita sudah berwenang melakukan kegiatan tera, tentu akan maksimal. Sebab, hanya bertanggung jawab melakukan kegiatan tera di sekitar Karawang,” katanya.
Ia menyatakan pihaknya 100 persen sudah siap menerima peralihan kewenangan kegiatan tera ulang dari Pemprov Jabar. Sebab, persiapan peralihan kewenangan itu sudah dilakukan sejak tahun 2001.
Tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tera. Disperindagtamben Karawang juga kini telah memiliki berbagai jenis peralatan tera ulang serta sumber daya manusia yang mumpuni, yakni terdapat tiga orang ahli metrologi. Bahkan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan kegiatan tera pada tahun ini.
“Sesuai Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kegiatan tera alat UTTP menjadi kewenangan kabupaten, bukan lagi provinsi,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co —Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara yang dihelat 20 hingga 21 Februari di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyisakan dualisme kepengurusan.
Informasi dihimpun Aktual.co dari sumber yang tak ingin disebutkan namanya menyebut, awalnya pelaksanaan Musda KNPI Sumut yang dilaksanakan di aula Mapolres Madina itu, berjalan sebagaimana prosedur tata tertib.
“Musyawarah berjalan sebagaimana mestinya, terpilih Pimpinan sidang dari Gakari, HMI, DPD KNPI Kabupaten Simalungun,” ujar si sumber melalui pesan singkat, Minggu (22/2).
Persoalan kemudian muncul, saat sidang Pleno ke IV Penjaringan calon Kandidat Ketua. Di mana dalam kepesertaan terdapat OKP yang mengalami dualisme kepengurusan.
“Kemudian terjadi perselisihan pendapat mengenai Dualisme pengurusan OKP peserta sebanyak 5 OKP, di antaranya IPPI, AMD, GPPI, IPTI,” sebutnya.
Setelah adanya perselisihan itu, lanjutnya, perwakilan dari DPP KNPI Jhonsar Lumban Toruan mengemukakan pendapatnya tentang perselisihan. 
Namun, situasi tiba-tiba memanas, saat di akhir pernyataannya, Jhonsar dianggap mengangkangi tugas dan wewenang pimpinan sidang. Yakni, melakukan ketok Palu memposisikan diri sebagai Pimpinan sidang.
“Pada saat itulah peserta sidang melakukan protes terhadap Perwakilan DPP KNPI karena di anggap telah mengangkangi tugas dan wewenang Pimpinan sidang yang telah dipilih oleh Peserta sidang. Sehingga terjadi sedikit kericuhan,” tutur sumber
Meski akhirnya dapat dikendalikan, kericuhan itu diduga menjadi buntut dilakukannya Musda lainnya di lokasi yang berbeda, yakni di Hotel Rindang Kabupaten Madina.
“Musda di Aula Mapolres terpilih Sugiat Santoso dan Musda berbeda di Hotel Rindang terpilih Jusral Lubis,” tutur si sumber. 

Artikel ini ditulis oleh: