13 April 2026
Beranda blog Halaman 38300

Denny Indrayana Belum Juga Penuhi Pemeriksaan Bareskrim

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan korupsi ‘payment gateway’ di Kementrian Hukum dan Ham tahun 2014, Jumat (6/3).
Kepala Bagian Penegerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, sesuai jadwal seharusnya bekas Wakil Menteri Hukum dan Ham itu memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada pukul 09.00 WIB.
“Saya tadi sudah komformasi ke penyidiknya belum ada kabar akan datang atau tidak,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/3).
Meski begitu, penyidik masih memberi tenggat waktu kepada Denny hingga pukul 15.00 WIB untuk memastikan hadir atau tidaknya.
“Memang penyidik akan menunggu sampai dengan sore nanti. Mudah-mudahan dalam waktu tersebut sudah bisa ada kabar akan datang atau tidak.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, dengan dikumpulkannya semua alat bukti dan keterangan para saksi terkait dugaan korupsi ‘payment gateway’ bahwa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terindikasi terlibat dalam kasus tersebut.
“Terdapat indikasi keterlibatan beliau (Denny Indrayana) dari keterangan saksi, alat bukti, termasuk hasil audit, kecenderungannya ke sana,” ujar Budi di komplek PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).
Meski begitu, Budi belum mau memberikan informasi lebih lanjut soal peran Denny dalam dugaan tindak pidana korupsi yang bergulir pada tahun 2014 lalu itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pengacara Raheem Agbaje Minta Presiden Tunda Eksekusi Mati

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum terpidana mati kasus narkoba Raheem Agbaje, Utomo Karim meminta presiden Joko Widodo menunda proses eksekusi terhadap kliennya hingga adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita berharap pemerintah bisa mempertimbangkan itu (PTUN), semoga ada proses dulu di sana,” kata dia di Dermaga Wijaya Pura, Jumat (6/3).
Apalagi, kata dia, Raheem menggugat Presiden Joko Widodo ke PTUN, karena penolakan grasi yang dilakukan dianggap cacat hukum. Adanya UU RI Nomor 5 tahun 2010 tentang grasi sebagai perubahan terhadap UU RI Nomor 22 tahun 2002.
Diketahui PTUN akan menggelar sidang gugatan tersebut pada 9 Maret mendatang. Sementara itu hingga hari ini belum jelas kapan akan dilaksanakannya proses eksekusi, meski dua anggota Bali Nine telah dipindahkan ke Nusakambangan.
Raheem Agbaje Salami merupakan Warga  Nigeria pemegang paspor Spanyol yang ditangkap di bandara Juanda Surabaya, September 1998 silam. 
Raheem divonis mati oleh PN Surabaya, 22 April 1999, dan Grasinya ditolak oleh presiden Jokowi 5 Januari lalu.‎ Raheem masuk pada daftar terpidana mati yang akan segera dieksekusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Arzetti: Kalau Bu Risma Cawali, Saya Siap jadi Cawawalinya

Jakarta, Aktual.co — Politisi PKB ini mengatakan bahwa dia ingin sekali berpasangan dengan Wali Kota Tri Rismaharini. Meskipun Risma belum menyatakan akan maju kembali.
“Kalau bu Risma Wali Kota, saya siap jadi Wakil Walikotanya,” ucapnya kepada wartawan, di Surabaya, Jum’at (6/3).
Kendati demikian, PKB belum menentukan sikap terkait pilwali kota Surabaya ini. Namun, Arzetti tetap yakin bahwa Cak Imim Ketua Umum PKB akan merestuinya.
“Cak Imin pasti akan merestui langkah saya,” kata anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei internal PKB yang menyebut elektabilitas Arzeti telah menembus 22 persen. Sementara bakal calon incumbent (Risma) berada diatas mencapai 33 persen. 

Artikel ini ditulis oleh:

Lagi, MenPAN-RB Sambangi Balai Kota DKI

Jakarta, Aktual.co —Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandi kembali menyambangi Balai Kota DKI, pagi tadi.
Kedatangan dia terbilang mendadak, sebab tidak masuk dalam agenda Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Saat ditanya tujuan kedatangannya kali ini, Yuddy hanya menjawab diplomatis, “Mau ketemu sahabat saya Ahok.”
Saat awak media menyinggung apakah akan membicarakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinamis pegawai negeri DKI dengan Ahok, dia hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Maldives Potensial Jadi Tujuan Ekspor Rumah Adat Minahasa

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut mencatat negara Maldives merupakan tujuan potensial ekspor rumah adat Minahasa menyusul permintaan dari negara yang juga dikenal sebagai Maladewa tersebut, cukup tinggi.

“Pengekspor dan pengrajin rumah adat Minahasa diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini karena permintaan dari Maldives cukup tinggi,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Jenny Karouw, di Manado, Jumat (6/3).

Ia mengatakan, pada awal 2015, kembali Maldives membeli rumah adat Minahasa dengan volume 57,45 ton dengan sumbangan devisa bagi negara 55.087 dolar AS. “Hampir setiap triwulan pengiriman rumah adat Minahasa ke Maldives selalu dilakukan. Hal ini menandakan minat masyarakat di negara tersebut cukup tinggi,” jelasnya.

Selain rumah adat Minahasa, katanya, juga diekspor ke Maldives rumah panggung dengan mengikuti rancangan dan permintaan pembeli. “Ada juga rumah panggung yang mengikuti rancangan orang Maldives dengan desain mereka sendiri, namun dibuat oleh pengrajin Sulut,” jelasnya.

Maldives, katanya, merupakan pasar baru pengiriman rumah panggung asal Sulut, jadi perlu dipertahankan oleh pengekspor di daerah. Pengiriman rumah ke Maldives juga menyertakan belasan tukang untuk memasang rumah panggung itu di negara yang terletak di kepulauan Samudra Hindia.

“Jadi selain membeli produk Sulut, para tukang asal Sulut juga mendapat kerja langsung di Maldives,” katanya.

Selain Maldives, rumah panggung produksi perajin Woloan Kota Tomohon juga dibeli Belanda, Perancis, Australia, Selandia Baru, dan Tanzania. Meski rumah panggung Woloan menjadi andalan produk ekspor, perhatian pemerintah memang terus ditingkatkan. Usaha perajin bersifat alami, sejumlah pengusaha mengharapkan adanya sentuhan modal ataupun bantuan peralatan untuk menopang usaha mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Pesimis Berdamai dengan DPRD, Ahok Siapkan Sejumlah Langkah

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti pesimis bisa membangun ‘perdamaian’ dengan DPRD DKI, pasca upaya mediasi yang gagal kemarin.
Ancang-ancang sudah disiapkannya, jika sampai batas waktu yang diberikan Kemendagri ternyata Pemprov-DPRD DKI tak juga akur.
Mengingat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 harus segera dilakukan. Di mana 13 Maret nanti Kemendagri akan kembalikan draf APBD ke Pemprov DKI untuk dibahas bersama dewan.
“Kan dikasih waktu tujuh hari untuk merampungkan,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Kamis (5/3).
Di titik inilah Ahok sudah pesimis bisa tercapai kesepakatan dengan DPRD. Karena pihak DPRD dianggapnya tetap tidak akan mau memakai draf versi e-budgeting alias versi Ahok. “(DPRD) Maunya masukin (draf) punya dia,” ujar dia.
Mengingat sulitnya dicapai kata damai, jika sampai waktu yang ditentukan draf APBD tak juga selesai, Ahok mengatakan akan gunakan format APBD 2014. Dia janji proses pembangunan dan pelayanan di Jakarta tetap berjalan. “Jalan aja pelayanan semua. Kita juga sudah mulai proses tender, jadi yang mau tender silakan aja.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain