Jakarta, Aktual.co —Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mulai memperkuat desa di wilayah perbatasan Indonesia untuk hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Suprayoga Hadi mengakui, dalam konteks MEA, pihaknya memang mengutamakan pengembangan desa di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Yang biasanya langsung berhubungan dengan negara tetangga,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (22/2).
Untuk itu, ujar dia, Kementerian PDTT mendorong peningkatan kapasitas pemerintah di daerah yang masih tertinggal. Sehingga bisa memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia, khususnya di desa-desa perbatasan.
Dari infrastruktur, kata dia, desa perbatasan harus difasilitasi dengan dermaga yang baik sehingga konektivitas daerah tidak renggang.
“Sumber daya manusianya juga diberikan pelatihan dan pendidikan agar keterampilan mereka terbangun,” ucap dia.
Tutur dia, desa perbatasan yang telah ditargetkan untuk dilaksanakan pembangunan yakni meliputi desa-desa di kawasan Utara Kalimantan, desa di Kabupaten Natuna yang merupakan kepulauan paling Utara di Selat Karimata, serta desa di wilayah Utara Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina.
“Kita targetkan supaya kondisi perekonomian di daerah tersebut dapat diperkuat, dari desanya, dari kawasan pedesaannya, dan daerah-daerah tertinggalnya, itu yang kita harapkan dalam satu tahun ini bisa disiapkan.”
Penguatan desa yang dimulai dari wilayah perbatasan ini, ia katakan, dilakukan berdasarkan penegasan Presiden Joko Widodo yang mengimbau dilaksanakannya pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sana.
Terkait dengan permintaan Presiden Joko Widodo tersebut, sebanyak 1.138 desa di wilayah perbatasan telah ditargetkan pemerintah untuk benar-benar ditingkatkan infrastruktur dan sumber daya manusianya, imbuhnya.
Ia berharap kegiatan yang telah dimulai sejak awal 2015 ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga warga yang berada di perbatasan dapat bersaing dengan masyarakat pendatang yang berasal dari luar negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Penundaan upacara penyerahan surat mandat Dubes Indonesia di Brazil Toto Riyanto oleh Presiden Brazil Dilma Rousseff, menuai komentar anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai pemerintah Brazil telah melanggar hak “inviolability” yang dimiliki duta besar Indonesia di negara tersebut. Dubes Indonesia, ujar dia, memiliki hak “inviolability” yang sama seperti dubes negara mana pun.
Adapun hak inviobility yakni tidak boleh dihalang-halangi aktivitas diplomatik, mobilitas fisik, dan komunikasinya oleh negara di mana dia ditempatkan.
“Presiden Brazil harus mencabut sikap berlebihannya terhadap dubes kita,” kata Hanafi di Jakarta, Minggu (22/2).
Karena itu, ujar dia, jika terjadi pelanggaran atas asas ‘inviolability’, maka negara penerima dubes wajib melakukan perbaikan sikap.
Apabila Brazil tidak melakukan perbaikan sikap, kata dia, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia juga bisa melakukan langkah diplomatik yang sama. Yaitu dengan memulangkan Dubes Brazil di Indonesia ke negaranya.
Pemerintah Indonesia juga bisa menghentikan segala kontrak dagang dengan Brazil. Bahkan bisa tidak akan mendukung negara tersebut dalam perwakilan-perwakilan internasional.
Namun, terlepas dari ketegangan diplomatik ini, pemerintah Indonesia disarankannya tetap fokus dalam penegakan hukum terkait kasus narkoba, di mana salah satu terpidana adalah warga negara Brazil yang terancam dihukum mati.
“Brazil sebagai salah satu negara yang juga sedang memerangi narkoba pasti paham betul dengan sikap Indonesia mengenai hal itu,” ujar dia.
Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati kasus narkotika, terdiri dari satu orang warga negara Indonesia dan lima orang warga negara asing pada 17 Januari lalu.
Dari kelima orang WNA itu terdapat warga negara Brazil bernama Marco Archer karena dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba. Sementara itu satu warga Brazil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas pelanggaran hukum yang sama.

Artikel ini ditulis oleh: