Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan agar semua pihak mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga tidak berpotensi melanggar aturan yang ada.
Hal itu dikatakannya, ketika menanggapi rencana kubu Agung Laksono yang ingin langsung melakukan perombakan struktur dalam fraksi Golkar di DPR RI.
“Semuanya kan ada mekanismenya. Kita tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menabrak aturan,” kata Setya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/3).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali itu pun mengingatkan apapun langkah yang akan dilakukan oleh kedua kubu nantinya, khusus yang berkaitan dengan formatur di parlemen tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Tentu semua itu kita serahkan apapun putusan nanti, itu kita akan menghormati, karena sebagai kader Golkar, ada hal yang berkaitan dengan aturan, baik aturan dasar, atau rumah tangga, dan ada tata tertibnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum terpidana mati Raheem Agbaje Salami mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (6/3).
“Rencana saudaranya mau telepon. Raheem bisa telepon saudaranya, ya masalah biasa saja,” kata ketua tim kuasa hukum Utomo Karim, Jumat (6/3).
Namun dia mengaku belum tahu apakah saudara kliennya itu akan datang ke Nusakambangan. “Yang saya tahu dari kedutaan (staf Kedutaan Besar Nigeria, red.) iya, katanya hari ini. Tapi kalau saudaranya saya belum tahu, paling tidak dia bisa bicara per telepon dulu,” kata dia.
Menurut dia, pembicaraan melalui telepon itu merupakan masalah kemanusiaan karena siapapun orangnya dalam kondisi seperti saat ini, orang tersebut paling tidak berbicara dengan keluarganya.
Terkait gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN), Utomo mengatakan bahwa Rahem sudah mengetahui jika tim kuasa hukum akan menghadiri sidang di PTUN Surabaya, Jawa Timur, pada hari Senin (9/3).
“Tapi sidangnya bagaimana, ya nanti hari Senin. Kita berharap ada prosesnya,” ujar Utomo.
Raheem Agbaje Salami merupakan salah seorang terpidana mati yang akan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dalam waktu dekat. Dia ditangkap di Bandara Juanda pada 1997 karena kedapatan membawa 5,2 kilogram heroin. 
Pria asli Nigeria itu diproses hukum dan langsung divonis hukuman mati pada tahun 1999. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dia mengajukan grasi pada 11 September 2008. Jawaban grasi tersebut baru turun tujuh tahun kemudian yang isinya ditolak.
Sejak tahun 2007, Raheem menempati Lapas Kelas I Madiun setelah dipindah dari Lapas Porong, Sidoarjo. Raheem menghuni Lapas Besi, Pulau Nusambangan, Cilacap, sejak tanggal 4 Maret 2015 untuk menunggu pelaksanaan eksekusi bersama sejumlah terpidana mati kasus narkoba lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak punya kharisma sama sekali.
Demikian pendapat Mubarok menanggapi sikap Ahok yang menyerang DPRD DKI Jakarta soal dana siluman.
“Ahok ngomong tapi tak berkharisma. Seorang pemimpin itu kalau ngomong pasti dijaga, jangan pakai kata-kata bajingan, preman,” kata Mubarok di Jakarta, Jumat (6/3).
Katanya, seorang pemimpin akan dilihat dari tindakan dan cara bicaranya.
“Pemimpin itu kan dilihat dari tindakan dan kharismanya. Ahok bicara tak ada isinya,” tandas Mubarok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), meminta Presiden Jokowi mencabut penambahan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, melalui Pepres No 26 Tahun 2015.
“Saran saya cabut kembali kewenangan yang diberikan ke Luhut (Kepala Staf Kepresidenan),” ucap Ipang, di Jakarta, Jumat (6/3).
Berdasarkan Perpres No 26 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Februari lalu, setidaknya ada lima tugas besar Luhut yang diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas berjualan sesuai visi misi presiden.
Tugas Luhut ini dinilai hampir mirip dengan kewenangan Wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dalam melakukan pengawasan pada Kementerian.
“Sehingga wajar bila JK mempertanyakan maksud perpres tersebut, karena berpotensi menghilangkan kerja evaluasi JK terhadap kementerian. Perpres tersebut tak akan efektif kalau hanya untuk bagi bagi posisi dan kedudukan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang